Tuntutan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah



Tuntutan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah. Dewasa ini masyarakat sudah semakin sadar akan hak-hak politiknya. Hal ini sejalan dengan semakin tingginya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat. Dan didorong pula dengan semakin majunya teknologi komunikasi dan transportasi, sehingga masyarakat dengan mudah mengakses informasi yang diperlukan dalam era keterbukaan sekarang ini. Pementara itu Pemerintah Daerah, memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi seara jujur terhadap apa yang akan dilakukan, apa yang sedang dilakukan dan apa yang sudah dilakukan, serta bagaimana akuntabilitasnya dalam memanfaatkan dana masyarakat (APBD) dalam rangka menjalankan otoritas yang sudah diserahkan oleh rakyat kepadanya melalui mekanisme pemilihan Kepala Daerah dan DPRD. Salah satu bentuk akuntabilitas Pemerintah Daerah kepada mayarakat yang telah memilihnya, adalah berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sendiri pada dasarnya merupakan komponen penting dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Besarnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas Pemerintah Daerah melahirkan implikasi bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, dan salah satu informasi akuntansi tersebut tidak lain berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kendati informasi keuangan bukanlah merupakan tujuan akhir akuntansi pemerintah daerah, tetapi informasi tersebut memiliki fungsi yang penting bagi pengguna laporan dalam angka pengambilan keputusan. Informasi akuntansi adalah instrument untuk melaksanakan akuntabilitas pemerintah daerah secara efektif kepada masyarakat, karena melalui laporan keuangan pemerintah daerah, masyarakat dapat melacak dari mana sumber-sumber pendapatan daerah diperoleh dan berapa banyak, untuk apa dana masyarakat yang telah dikumpulkan itu dibelanjakan dan siapa yang menerima manfaat, serta dengan cara apa pemerintah daerah menutup belanja, dalam hal terjadi deficit, dan dipergunakan untuk apa dana masyarakat itu dalam hal terjadi surplus. Informasi lainnya yang sering dituntut oleh masyarakat adalah penggunaan dana masyarakat (APBD) secara transparan dan seberapa besar manfaatnya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkenaan dengan pelayanan dasar.

Besarnya tuntutan masyarakat tersebut, haruslah dijadikan tantang buat Pemerintah Daerah dalam menyediakan informasi yang lengkap, utuh, dan actual, sehingga melalui informasi tersebut dapat dipergunakan untuk memonitor akuntabilitas manajemen akuntabilitas publik dan akuntabilitas kebijakan. Pemerintah sendiri pada dasarnya sangat berkepentingan terhadap informasi keuangan tersebut, karena laporan keuangan yang dibuatnya, ia dapat memetakan dan merencanakan arah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kompleksitas Organisasi Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah adalah merupakan oragnisasi yang kompleks. Kompleksitas organisasi tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian lebih bervariasi. Demikian pula bagi para pemangku kepentingan, mereka memerlukan informasi yang lebih bervariasi, handal dan relevan untuk pengambilan keputusan, khususnya pengambilan keputusan ekonomi. Tanggungjawab Pemerintah Daerah adalah menyediakan informasi lebih untuk memenuhi kebutuhan internal pemerintah daerah sendiri maupun kebutuhan eksternal masyarakat. Dari uraian di atas dapat dimenegerti bahwa Pemerintah Daerah memiliki peran utama dalam menyediakan laporan keuangan, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat diartikan sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan dan penyampaian informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan sekaligus untuk menilai kinerja organisasi.mengingat informasi yang dibutuhkan sangat kompleks, maka Laporan Keuangan selayaknya tidak hanya menyajikan informasi keuangan saja, tetapi juga menyajikan informasi non moneter, seperti indikator kinerja program/kegiatan. Indikator kinerja kebijakan bahkan indikator pencapaian misi dan visi Kepala Daerah serta seberapa jauh capaian aktualnya dalam memenuhi target yang direncanakan.

Daftar Pustaka:
Sholeh, Chabib dan Suripto, 2011, Menilai Kinerja Pemerintah Daerah. Bandung: Fokusmedia

0 Komentar untuk " Tuntutan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah "