Metodologi Ilmu Pemerintahan

Penyelenggaraan sistem Pemerintahan Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang 1945 yang semakin kompleks dan dinamis tampak menjadi suatu fenomena yang sarat dengan persoalan-persoalan sosiologis serta persoalan-persoalan ekonomis. Upaya untuk memahami dan mengungkap fenomena penyelenggaraan sistem Pemerintahan Indonesia juga semakin meluas dan mendalam. Karena itu, perkembangan Ilmu Pemerintahan pun semakin tak jelas batasannya , dan kini berkembang menjadi salah satu pendekatan ilmu yang diperlukan untuk membahas berbagai masalah pemerintahan.

Perkembangan Ilmu Pemerintahan yang tengah memasuki tahapan kritis semakin membutuhkan pemikiran-pemikiran yang komprehensif, dengan melihat realitas bahwa dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan itu terdapat sekian banyak factor, mencakup begitu banyak aspek, dan menunjukkan sederetan masalah yang saling berkaitan. Faktor-faktor yang dimaksud tidak hanya tercakup dalam dimensi internal pemerintahan; namun mencakup pula factor-faktor dalam dimensi eksternal pemerintahan. Dalam dimensi internal pemerintahan, sejumlah factor yang dimaksud adalah:

• organisasi pemerintahan yang tercermin dari struktur organisasi, budaya organisasi dan perilaku organisasi lembaga-lembaga pemerintahan;
• administrasi pemerintahan yang meliputi sumber daya aparatur, sumber daya anggaran, sumber daya kebijakan, sumber daya sarana dan prasarana birokrasi pemerintahan;
• manajemen pemerintahan yang berlangsung dalam pelaksanaan sistem perencanaan, sistem pelaksanaan, sistem pengawasan, sistem pelaporan dan pertanggungjawaban birokrasi pemerintahan;
• kepemimpinan pemerintahan yang mengendalikan struktur birokrasi pemerintahan;
• hubungan pemerintahan yang terjalin di antara lembaga-lembaga pemerintahan negara, di antara lembaga-lembaga pemerintahan dengan masyarakat, dan di antara lembaga-lembaga negara dengan negara-negara lainmya; dan
• sumber daya pemerintahan yang meliputi wilayah negara, rakyat, dan segala sumber daya kenegaraan yang tersusun dari segenap sumber daya manusia dan seluruh sumber daya alam.

Dalam dimensi eksternal pemerintahan, sejumlah factor yang dimaksud tercakup dalam dinamika kehidupan masyarakat di seluruh sektor dan tingkatan yaitu kondisi dinamis kehidupan sosial politik masyarakat; kondisi dinamis kehidupan sosial ekonomi masyarakat; dan kondisi dinamis kehidupan sosial budaya masyarakat.

Bila faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal pemerintahan tersebut disatupadukan sebagai suatu sistem sumber daya kenegaraan, maka dengan sendirinya obyek forma Ilmu Pemerintahan menjadi sangat luas dan bersifat dinamis. Karena itu, diperlukan suatu konsep pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena perkembangan, kebutuhan dan permasalahan pemerintahan. Untuk memperoleh konsep pemahaman tersebut diperlukan berbagai pendekatan yang dapat mengoptimalkan fungsi Ilmu Pemerintahan sebagai salah satu disiplin ilmu yang semakin fungsional bagi penyelenggaraan sistem pemerintahan. Dalam konteks inilah diperlukan suatu konsep pemahaman tentang metodologi Ilmu Pemerintahan.