Skripsi Tesis Disertasi

Definisi Konseptual, Operasional, Dimensi dan Indikator Partisipasi Masyarakat

2011-04-04T15:21:00.002+07:00

Oakley (1991: 9) memberi pemahaman tentang konsep partisipasi, dengan mengelompokkan ke dalam tiga pengertian pokok, yaitu Partisipasi sebagai kontribusi; Partisipasi sebagai organisasi; dan Partisipasi sebagai pemberdayaan.

Dengan landasan teori dari Oakley, disusun definisi konseptual variabel Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan langsung masyarakat dalam penanganan masalah kebersihan lingkungan yang meliputi kontribusi masyarakat, pengorganisasian masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masalah kebersihan lingkungan.

Dari definisi konseptual tersebut diperoleh 3 (tiga) dimensi kajian, yakni Dimensi Kontribusi Masyarakat, Dimensi Pengorganisasian Masyarakat, dan Dimensi Pemberdayaan Masyarakat.

Dimensi Kontribusi Masyarakat dijabarkan menjadi indikator-indikator : (1) Kontribusi Pemikiran, (2) Kontribusi Dana, (3) Kontribusi Tenaga, dan (4) Kontribusi Sarana.

Dimensi Pengorganisasian Masyarakat dijabarkan menjadi indikator-indikator : (5) Model Pengorganisasian, (6) Struktur Pengorganisasian, (7) Unsur-unsur Pengorganisasian, dan (8) Fungsi Pengorganisasian.

Dimensi Pemberdayaan Masyarakat dijabarkan menjadi indikator-indikator : (9) Peran Masyarakat, (10) Aksi Masyarakat, (11) Motivasi Masyarakat, dan (12) Tanggungjawab Masyarakat.

Menentukan Sampel Penelitian Sensus

2011-03-30T14:26:00.002+07:00

Arikunto (1998:117) mengatakan sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.

Selanjutnya Arikunto (1998:125) mengatakan bahwa sebagai ancer-ancer, jika peneliti mempunyai beberapa ratus subyek dalam populasi, mereka dapat menentukan kurang lebih 25% -30% dari jumlah subyek tersebut. Jika jumlah anggota subyek dalam populasi hanya meliputi antara 100 hingga 150 orang dan dalam pengumpulan data peneliti menggunakan angket/kuesioner, sebaiknya subyek sejumlah itu diambil seluruhnya. Sehingga dapat dikatakan sebagai penelitian sensus.

Mengenai sensus Ruslan (2008:142) mengatakan bahwa alasan melakukan sensus, yaitu peneliti sebaiknya mempertimbangkan untuk meneliti seluruh elemen-elemen dari populasi, jika elemen populasi relatif sedikit dan variabilitas setiap elemennya yang tinggi (heterogen). Sensus lebih layak dilakukan jika penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan karakteristik setiap elemen dari suatu populasi.

Berdasarkan pendapat Arikunto dan Ruslan tersebut di atas, peneliti menggunakan penelitian sensus yaitu mengambil sampel penelitian secara keseluruhan yang berjumlah 100 responden.

Pengertian Koordinasi

2011-03-25T16:15:00.000+07:00

Banyak ahli mendefinisikan pemahaman tentang koordinasi dengan memberi pendapat yang berbeda-beda tetapi mempunyai tujuan yang sama, yakni bahwa koordinasi adalah asas umum dalam semua organisasi atau dapat dikatakan koordinasi adalah asas pokok organisasi.

Mooney dalam Sutarto (1998: 141) mengemukakan bahwa pengertian koordinasi adalah “The orderly arrangement of group effort, to provide unity of action in the pursuit of common purpose.”

Dengan demikian Mooney memandang bahwa koordinasi merupakan suatu pengaturan usaha sekelompok orang secara teratur untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya suatu tujuan. Pengaturan usaha kelompok atau organisasi memang diperlukan, mengingat organisasi terdiri atas sejumlah unit kerja yang berlainan fungsi namun diikat oleh satu kesatuan tujuan tertentu.

Selaras dengan pendapat di atas Benn dalam Sutarto (1998 : 141) mengatakan bahwa ”Coordination: A Continuous, harmonious action toward the objectives, attained through leadership, organization, and administration; The arrangement of group efforts in a continuous and orderly manner so as to provide unification of action in the pursuit of a common goal.”

Dari pendapat di atas diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa koordinasi suatu kelangsungan, keharmonisan mencapai tujuan, yang dapat dicapai melalui kepemimpinan, organisasi dan administrasi; dan koordinasi juga dipandang sebagai suatu penyusunan usaha-usaha kelompok di dalam suatu kelangsungan dan keteraturan sikap sehingga menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya tujuan bersama. Dalam pendapat ini, faktor kepemimpinan, organisasi dan administrasi tampaknya dijadikan faktor-faktor yang memerlukan keharmonisan dan keteraturan yang dikondisikan melalui kegiatan koordinasi.

Definisi Konseptual, Operasional, Dimensi dan Indikator Kompetensi Guru

2011-03-23T09:00:00.002+07:00

Definisi konseptual variabel kompetensi guru adalah kecakapan, keahlian, keterampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh guru yang meliputi empat kompetensi, yaitu kompetensi yang berhubungan dengan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik (kompetensi pedagogik), kompetensi yang berhubungan dengan keadaan pribadinya (kompetensi pribadi), kompetensi yang berhubungan dengan masyarakat atau lingkungannya (kompetensi sosial). dan kompetensi yang berhubungan dengan tugas profesionalnya sebagai guru (kompetensi profesional).

Definisi Operasional kompetensi guru sekolah dasar negeri adalah skor yang diperoleh guru setelah mengisi kuesioner tentang kompetensi yang merefleksikan kecakapan, keahlian, keterampilan dan kemampuan guru dalam menjalankan tugas profesionalnya yang meliputi empat dimensi kajian, yakni:

Dimensi Kompetensi pedagogik dideskripsikan menjadi Indikator: 1) Pemahaman wawasan landasan kependidikan, 2) Pemahaman terhadap peserta didik, 3) Perancangan dan pelaksanan pembelajaran, 4) Pemanfaatan teknologi pembelajaran, 5) Evaluasi hasil belajar, 6) pengembangan peserta didik.

Dimensi Kompetensi Pribadi dideskripsikan menjadi Indikator 7) Menguasai pengetahuan dan bertanggungjawab terhadap disiplin ilmunya; 8) Memiliki pengetahuan penunjang tentang kondisi peserta didik; 9) Memiliki pengetahuan tentang materi pelajaran; 10) Memiliki pengetahuan tentang perkembangan peserta didik, 11) Memiliki kemampuan memotivasi peserta didik, dan 12) Mampu menjadi panutan dan suri tauladan.

Dimensi Kompetensi Sosial dideskripsikan menjadi Indikator 13) Mampu berinteraksi dengan sejawat, 14) Mampu berkomunikasi dengan masyarakat; 15) Mampu bergaul dan melayani masyarakat dengan baik; 16) mampu mendorong dan menunjang kreativitas masyarakat; 17) menjaga emosi dan perilaku yang kurang baik 18) Menjadi suri tauladan dan panutan masyarakat.

Dimensi Kompetensi Profesional dideskripsikan menjadi Indikator 19) Menyelenggarakan administrasi sekolah, 20) Menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran, 21) Merencanakan sistem pembelajaran; 22) Melaksanakan sistem pembelajaran; 23) Mengevaluasi sistem pembelajaran; 24) Mengembangkan sistem pembelajaran.

Definisi Konseptual, Operasional, Dimensi dan Indikator Kinerja Kepala Sekolah

2011-03-22T14:36:00.001+07:00

Definisi konseptual variabel Kinerja Kepala Sekolah adalah proses dan hasil kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan menurut bidang tugas dan tanggungjawabnya sebagai kepala sekolah yang terungkap dari aktivitas, perilaku, produktivitas, manajemen, layanan belajar, dan mampu bersaing. Dari definisi konseptual ini diturunkan enam dimensi kajian : Dimensi aktivitas, Dimensi perilaku, Dimensi produktivitas, Dimensi manajemen, Dimensi layanan belajar, Dimensi mampu bersaing.

Dimensi aktivitas dideskripsikan menjadi indikator-indikator : (1) aktivitas kepala sekolah terhadap guru, (2) aktivitas kepala sekolah terhadap staf, (3) aktivitas kepala sekolah terhadap siswa.

Dimensi perilaku dideskripsikan menjadi indikator-indikator : (4) perilaku kepala sekolah terhadap guru, (5) perilaku kepala sekolah terhadap staf (6) perilaku kepala sekolah terhadap siswa.

Dimensi produktivitas dideskripsikan menjadi indikator-indikator : (7) proses hasil capaian kurikulum sekolah, (8) proses hasil capaian organisasi sekolah, (9) proses hasil capaian manajamen pendidikan sekolah.

Dimensi manajamen dideskripsikan menjadi indikator-indikator : (10) perencanaan kegiatan belajar mengajar, (11) pengawasan kegiatan belajar mengajar, (12) koordinasi kegiatan belajar mengajar.

Dimensi layanan belajar dideskripsikan menjadi indikator-indikator (13) tersedianya sarana dan prasarana kelas, (14) tersedianya fasilitas ruang pratikum, (15) tersedianya buku dan pedoman pengajaran.

Dimensi mampu bersaing dideskripsikan menjadi indikator-indikator : (16) mampu menciptakan kualitas siswa, (17) kemampuan guru yang berkualitas, (18) mampu mengembangkan dinamika kurikulum.

Definisi Konseptual, Operasional, Dimensi dan Indikator Gaya Kepemimpinan

2011-03-22T14:17:00.001+07:00

Mengacu pada pendapat Hersey dan Blanchard (1995: 178), disusun definisi konseptual Gaya Kepemimpinan dipandang sebagai gaya kepemimpinan situasional yang terbentuk dari dinamika hubungan kerja di antara unsur-unsur pimpinan dan staf yang terungkap dari kadar bimbingan dan arahan yang diberikan pemimpin; Perilaku hubungan diantara pemimpin dan pengikut; dan level kesiapan pengikut dalam melaksanakan tugas, fungsi, atau tujuan tertentu.

Dari definisi konseptual tersebut diturunkan menjadi tiga dimensi kajian, yaitu dimensi Kadar bimbingan dan arahan yang diberikan pemimpin; dimensi perilaku hubungan diantara pemimpin dan pengikut; dan dimensi level kesiapan pengikut dalam melaksanakan tugas, fungsi, atau tujuan tertentu.

Dimensi kadar bimbingan dan arahan yang diberikan pemimpin dijabarkan menjadi indikator-indikator : (1) Bimbingan pimpinan terhadap staf dalam perencanaan kebijakan, (2) Bimbingan pimpinan terhadap staf dalam pelaksanaan kebijakan; (3) Bimbingan pimpinan terhadap staf dalam laporan hasil pelaksanaan kebijakan; (4) Arahan pimpinan terhadap staf dalam perencanaan pekerjaan; (5) Arahan pimpinan terhadap staf dalam pelaksanaan pekerjaan; dan (6) Arahan pimpinan terhadap staf dalam laporan hasil pelaksanaan pekerjaan;

Dimensi perilaku hubungan di antara pemimpin dan pengikut dijabarkan menjadi indikator-indikator : (7) Situasi hubungan formal antar pimpinan; (8) Situasi hubungan formal di antara pimpinan dengan staf; (9) Perlakuan pimpinan terhadap bawahan di dalam lingkungan kerja; (10) Situasi hubungan informal antar pimpinan; (11) Situasi hubungan informal di antara pimpinan dan staf; (12) Perlakuan pimpinan terhadap staf di luar lingkungan kerja; (13) Sikap pimpinan terhadap staf di dalam lingkungan kerja; dan (14) Sikap pimpinan terhadap staf di luar lingkungan kerja.

Dimensi level kesiapan pengikut dalam melaksanakan tugas, fungsi, atau tujuan tertentu dijabarkan menjadi indikator-indikator : (15) Persepsi staf dalam menerima arahan pimpinan; (16) Kemampuan staf untuk melaksanakan tugas; (17) Kematangan staf dalam mengambil resiko pekerjaan; (18) kreativitas staf dalam melaksanakan pekerjaan; (19) Kemampuan staf membaca situasi sesuai gaya kepemimpinan; dan (20) Kemampuan komunikasi staf dengan pimpinan.

Definisi Konseptual, Operasional, Dimensi dan Indikator Efektivitas Kerja Pegawai Kecamatan

2011-03-22T14:14:00.002+07:00

Barnard (dalam Prawirosentono,1997: 27) yang mengatakan: Accordingly, we shall say that an action is effective if it specific objective aim. It is efficient if it satisfies the motives of the aim, whatever it is effective or not. Accordingly, we shall say that an action is effective if it specific objective aim. It is efficient if it satisfies the motives of the aim, whatever it is effective or not.

Dari pendapat tersebut kemudian definisi konseptual efektivitas kerja pegawai adalah kondisi dinamis serangkaian proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan para pegawai sesuai dengan tujuan dan saranan kebijakan program kecamatan yang telah ditetapkan. Dengan definisi konseptual tersebut didapat dimensi kajian, yaitu Dimensi Efektivitas Program dan Dimensi Efisiensi Program.

Dimensi Efektivitas Program diuraikan menjadi indikator (1) Kejelasan tujuan program kecmaatan; (2) Kejelasan startegi pencapaian tujuan program kecamatan; (3) perumusan kebijakan program kecamatan yang mantap; (4) penyusunan program kecamatan yang tepat; (5) Penyediaan sarana dan prasarana; (6) Efektivitas operasional program kecamatan; (7) Efektivitas fungsional program kecamatan; (8) Efektivitas tujuan program kecamatan; (9) Efektivitas sasaran program kecamatan; (10) Efektivitas individu dalam pelaksanaan kebijakan kecamatan; dan (11) Efektivitas unit kerja dalam pelaksanaan kebijakan kecamatan.

Dimensi Efisiensi Program diuraikan menjadi indikator; (12) Hasil perencanaan pekerjaan yang dilakukan; (13) Hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan; (14) Hasil pencapaian pekerjaan yang dilakukan; (15) Efisiensi pembiayaan administrasi program kecamatan; (16) Efisiensi pembiayaan pelaksanaan program kecamatan; (17) Efisiensi waktu pelaksanaan program kecamatan; (18) Efisiensi penggunaan anggaran kinerja kecamatan; dan (19) Efisiensi penggunaan anggaran pemberdayaan masyarakat kecamatan.

Jual ebook English Version

2011-03-17T14:56:00.010+07:00

Jual berbagai macam ebook langka english version hanya dengan harga Rp.50.000,-/ebook. Beli 10 gratis 1 ebook. Pemesanan melalui email tesisdisertasi@yahoo.co.id

Review ebook akan diberikan saat melakukan pemesanan.

Tips: Tekan " Ctrl+f " untuk pencarian cepat. Berikut daftar nama pengarang dan judul ebook yang tersedia:

Lianabel Oliver. Designing Strategic Cost Systems - How to Unleash the Power of Cost Information

Michael Williams. Leadership for Leaders

Brigit Helms. Access for All - Building Inclusive Financial Systems

Zbigniew Michalewicz. Martin Schmidt. Matthew Michalewicz. Constantin Chiriac. Adaptive Business Intelligence

Savo G. Glisic. Advanced Wireless Networks 4G Technologies

Friedrich Nietzsche. Beyond Good and Evil

Max Sutherland and Alice K. Sylvester. Advertising and the mind of the consumer - what works, what doesn't, and why

William McDougall. An Introduction to Social Psychology

Piet M.T. Broersen. Automatic Autocorrelation and Spectral Analysis

Philip Kotler and Waldemar Pfoertsch. B2B Brand Management - Whit the Cooperation of Ines Michi

W. Chan Kim and Renee Mauborgne. Blue Ocean Strategy - How to Crate Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant

Rick Mathieson. Branding Unbound - The Future of Advertising, Sales, and the Brand Experience in the Wireless Age

Andy Neely. Business Performance Measurement

Joseph M. Sulock and John S. Dunkelberg. Cases in Financial Management

Georges Fiche and Gerard Hebuterne. Communicating Systems & Networks: Traffic & Performance

Michael E. Porter. Competitive Strategy - Techniques for Analyzing Industries and Competitors

Christopher S. Chapman. Controlling Strategy - Management, Accounting, and Performance Measurement

Pierre Dussauge and Bernard Garrette. Cooperative Strategy - Competing Successfully through Strategic Alliances

Tom Elfring. Corporate Entrepreneurship and Venturing

OECD. Corporate Governance in Asia - A Comparative Perspective

Roger Haywood. Corporate Reputation, the Brand & the Bottom Line - Powerful Proven Communication Strategies for Maximizing Value

Howard Gospel and Andrew Pendleton. Corporate Governance and Labour Management

Kristin Anderson and Carol Kerr. Costumer Relationship Management

Jaksa Cvitanic and Fernando Zapatero. Introduction to the Economics and Mathematics of Financial Markets

Frank J. Derfler. e-Business Essentianls

Badi H. Baltagi. Econometric Analysis of Panel Data

Franco Peracchi. Econometrics

E. Wayne Nafziger. Economic Development

Peter O. Christensen and Gerald A. Feltham. Economics of Accounting Volume II Performance Evaluation

George E. Belch and Michael A. Belch. Advertising and Promotion

David C. Colander. Economics

Cheng Few Lee and Alice C. Lee. Encyclopedia of Finance

Richard C. Martin. Encyclopedia of Islam and the Muslim World

Robert L. Heath. Encyclopedia of Public Relations

Burton S. Kaliski. Encyclopedia of Business and Finance

Dave Sutton and Tom Klein. Enterprise Marketing Management - The New Science of Marketing

Dale Neef. e-Procurement - From Strategy to Implementation

Rick Antle, Froystein Gjesdal and Pierre Jinghong Liang. Essays in Accounting Theory in Honour of Joel S. Demski

Bryan Bergeron. Essentials of Knowledge Management

Bradley R. Schiller. Essentials of Economics

Yvonne A. Unrau, Peter A. Gabor and Ricahrd M. Grinnell, Jr. Evaluation in Social Work - The Art and Science of Practice

Gene Siciliano. Finance for the Non-Financial Manager

Frank J. Fabozzi and Pamela P. Peterson. Financial Management & Analysis

Steve O. Michael and Mark A. Kretovics. Financing Higher Education in a Global Market

Laszlo Solymar. Getting the Message - A History of Communications

Paul Kirkbride and Karen Ward. Globalization the Internal Dynamic

Jim Collins. Good to Great - Why Some Companies Make the Leap... and Others Don't

Lynda Lee Kain. Handbook of Political Communication Research

Dudley L. Poston and Michael Micklin. Handbook of Population - Handbook of Sociology and Social Research

Jurgen G. Backhaus and Richard E. Wagner. Handbook of Public Finance

Harvard Business School Press. Harvard Business Review on Advances in Strategy

Harvard Business School Press. Harvard Business Review on Marketing

Gideon Halevi. Industrial Competitiveness Cost Reduction

Harun Yahya. Islam Denounces Terrorism

Marian Quigley. Information Security and Ethics: Social and Organizational Issues

Michael Lord, Donald Debethizy and Jeffrey Wager. Innovation That Fits - Moving Beyond the Fads to Choose the Right Innovation Strategy for You Business

Benoit Rihoux and Heike Grimm. Innovative Comparative Methods for Policy Analysis - Beyond the Quantitative-Qualitative Divide

Nobuyoshi Terashima. Intelligent Communication Systems

Robert M. Dunn Jr. and John H. Mutti. International Economics

K.R. Rao, Zoran S. Bojkovic and Dragorad A. Milovanovic. Introduction to Multimedia Communications - Application, Middleware, Networking

Peter Stephenson. Investigating Computer-Related Crime - A Handbook for Corporate Investigators

John M. Gross and Kenneth R. McInnis. Kanban Made Simple - Demystifying and Applying Toyota's Legendary Manufacturing Process

Richard Denny. Communicate to Win

Douglas Holtz-Eakin and Harvey S. Rosen. Public Policy and the Economics of Entrepreneurship

Tony Manning. Making Sense of Strategy

Nils-Goran Olive, Carl-Johan Petri, Jan Roy and Sofie Roy. Making Scorecards Actionable - Balancing Strategy and Control

Christina Evans. Managing for Knowledge - HR's Strategic Role

Malcon McDonald and Ian Dumbar. Market Segmentation - How to do it, Hot to profit from it

David Loudon, Robert Stevens and Bruce Wrenn. Marketing Management - Text and Cases

Philip Kotler. Marketing Management, Millennium Edition

TUNGGU UPDATE TERBARU EBOOK BERKUALITAS LAINNYA DISINI

Definisi Konseptual, Operasionalisasi dan Indikator Kompetensi Pegawai

2011-03-12T16:50:00.000+07:00

Definisi konseptual : Kompetensi Pegawai adalah karaktersitik kemampuan petugas pelayanan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan akta kelahiran yang terungkap dari motives, traits, self-concept, knowledge dan skills.

Dari definisi ini diperoleh 5 dimensi kajian : Dimensi Motives, Dimensi Traits, Dimensi Self-Concept, Dimensi Knowledge dan Dimensi Skills. Kelima dimensi dioperasionalkan menjadi 15 indikator berikut : Dimensi Motives meliputi (1) Dorongan kebutuhan ekonomi, (2) Dorongan kebutuhan sosial, dan (3) Dorongan kebutuhan psikologis. Dimensi Traits meliputi (4) Watak, (5) Sifat, dan (6) Sikap. Dimensi Self-Concept meliputi (7) Penampilan, (8) Tutur bahasa dan (9) Perilaku. Dimensi Knowledge meliputi (10) Pengetahuan tentang prosedur pelayanan dan (11) Pengetahuan tentang teknis pelayanan. Dimensi Skills meliputi (12) Keterampilan administratif, (13) Keterampilan manajerial, (14) Keterampilan teknis, dan (15) Keterampilan sosial.

Definisi Konseptual, Operasionalisasi dan Indikator Komunikasi

2011-03-12T16:30:00.001+07:00

Definisi konseptual : Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan informasi dari pihak penyelenggara pelayanan akta kelahiran kepada pihak penerima layanan dan sebaliknya yang terungkap dari personal skills and attitudes, interpersonal skills, dan oral and written communication.

Dari definisi konseptual ini diperoleh 3 dimensi : Dimensi personal skills and attitudes, Dimensi interpersonal skills, dan Dimensi oral and written communication. Ketiga dimensi dioperasionalkan menjadi 15 indikator.

Dimensi personal skills and attitudes meliputi (1) keahlian berkomunikasi petugas dalam menyiapkan informasi pelayanan; (2) kepandaian berkomunikasi petugas dalam menyampai-kan informasi pelayanan; (3) ketrampilan berkomunikasi petugas dalam memproses informasi yang disampaikan oleh penerima layanan; (4) sikap petugas dalam menyampaikan informasi kepada penerima layanan, dan (5) sikap petugas dalam menerima informasi dari penerima layanan.

Dimensi interpersonal skills meliputi (6) Hubungan antar pimpinan unit kegiatan pelayanan, (7) Hubungan pimpinan unit dengan staf pelayanan, (8) Hubungan antar staf pelayanan, (9) Hubungan staf pelayanan dengan warga penerima layanan, dan (10) Hubungan antar sesama penerima layanan.

Dimensi oral and written communication meliputi (11) Ucapan petugas pelayanan, (12) Penjelasan lisan dari petugas pelayanan, (13) Penjelasan tertulis dari petugas pelayanan, (14) Pengumuman di ruang pelayanan, dan (15) Penyediaan sarana informasi pelayanan.

Definisi Konseptual, Operasional dan Indikator Pengetahuan Manajemen Sekolah

2011-03-12T16:26:00.001+07:00

Definisi Konseptual: Pengetahuan Manajemen Sekolah adalah pengetahuan tentang proses penanaman nilai (value) kemanusian yang baik secara terus menerus dan konsisten di antara keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Definisi operasional Pengetahuan manajemen sekolah adalah penjabaran kedalam konsep pengukuran dengan indikator- indikator : (1) Perancanaan program pengajaran, (2) Pelaksanaan program pengajaran, (3) Evaluasi hasil program pengajaran, (4) Penanaman nilai-nilai luhur kepribadian, (5) Penanaman nilai-nilai luhur kebersamaan, (6) Penanaman nilai-nilai pemanfataan ilmu pengetahuan dan teknologi, (7) Kontribusi guru terhadap pelaksanaan program pengajaran, (8) Partisipasi orang tua siswa terhadap pelaksanaan program sekolah, dan (9) Partisipasi komite sekolah terhadap pelaksanan program sekolah.

Definisi Konseptual dan Operanional Kinerja Kepala Sekolah

2011-03-12T16:22:00.001+07:00

Definisi Konseptual Kinerja Kepala Sekolah adalah aktivitas, perilaku, dan produktivitas kepala sekolah dalam mengelola sekolah menjadi sekolah dengan manajemen dan layanan belajar yang bermutu dan mampu bersaing dengan mutu sekolah sejenis.

Definisi Operasional Kinerja Kepala Sekolah adalah penjabaran kedalam konsep pengukuran yang menggunakan indikator-indikator berikut : (1) Frekuensi aktivitas kepala sekolah dalam mengarahkan perencanaan kurikulum pengajaran, (2) Frekuensi aktivitas kepala sekolah dalam mengarahkan kegiatan belajar mengajar, (3) Frekuensi aktivitas kepala sekolah dalam mengarahkan kegiatan evaluasi hasil pengajaran, (4) Keteladanan perilaku kepala sekolah sebagai manajer sekolah, (5) Efektivitas perilaku kepala sekolah dalam memberi motivasi kepada guru dan staf sekolah, (6) Efektivitas perilaku kepala sekolah dalam menjalin kerjasama dengan komite sekolah, (7) Produktivitas kerja kepala sekolah dalam menyelesaikan urusan administrasi sekolah, (8) Produktivitas kerja kepala sekolah dalam menyelesaikan urusan pengajaran, dan (9) Produktivitas kerja kepala sekolah dalam menyelesaikan urusan kesiswaan.

Dimensi Indikator Produktivitas

2010-11-19T10:48:00.002+07:00

Konsep produktivitas dijelaskan oleh Ravianto (1989: 18) sebagai berikut:

Produktivitas adalah konsep universal, dimaksudkan untuk menyediakan semakin banyak barang dan jasa untuk semakin banyak orang dengan menggunakan sedikit sumber daya.
Produktivitas berdasarkan atas pendekatan multidisiplin yang secara efektif merumuskan tujuan rencana pembangunan dan pelaksanaan cara-cara produktif dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien namun tetap menjaga kualitas.
Produktivitas terpadu menggunakan keterampilan modal, teknologi manajemen, informasi, energi, dan sumber daya lainnya untuk mutu kehidupan yang mantap bagi manusia melalui konsep produktivitas secara menyeluruh.
Produktivitas berbeda di masing-masing negara dengan kondisi, potensi, dan kekurangan serta harapan yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan dalam jangka panjang dan pendek, namun masing-masing negara mempunyai kesamaan dalam pelaksanaan pendidikan dan komunikasi.
Produktivitas lebih dari sekedar ilmu teknologi dan teknik manajemen akan tetapi juga mengandung filosofi dan sikap mendasar pada motivasi yang kuat untuk terus menerus berusaha mencapai mutu kehidupan yang baik.

Sinungan (1995: 18) menjelaskan produktivitas dalam beberapa kelompok sebagai berikut :

Rumusan tradisional bagi keseluruhan produksi tidak lain adalah ratio apa yang dihasilkan (output) terhadap keseluruhan peralatan produksi yang digunakan.
Produktivitas pada dasarnya adalah suatu sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini lebih baik dari pada kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini.
Produktivitas merupakan interaksi terpadu serasi dari tiga faktor esensial, yakni : Investasi termasuk pengetahuan dan tekhnologi serta riset, manajemen dan tenaga kerja.

Peningkatan produktivitas merupakan dambaan setiap perusahaan, produktivitas mengandung pengertian berkenaan denagan konsep ekonomis, filosofis, produktivitas berkenaan dengan usaha atau kegiatan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan masyarakat pada umumnya.

Dari sejumlah teori yang dideskripsikan untuk memperoleh dukungan teoritik penyusunan konsep operasional variabel penelitian, menurut Balai Pengembangan Produktivitas Daerah (dalam Umar, 2001: 11) menjelaskan ada enam faktor utama yang menentukan produktivitas tenaga kerja yaitu Sikap Kerja, Tingkat keterampilan, Hubungan antara tenaga kerja dan pimpinan, Manajemen produktivitas, Efisiensi tenaga kerja dan Kewiraswastaan.

Dengan pandangan ini terdapat enam dimensi yaitu : dimensi Sikap Kerja, dimensi Tingkat keterampilan, dimensi Hubungan antara lingkungan kerja, dimensi Manajemen produktivitas, dimensi Efisiensi tenaga kerja dan dimensi Kewiraswastaan maka disusun konsep operasional variabel produktivitas kerja sebagai berikut :

Dimensi Sikap Kerja dioperasionalkan menjadi 3 indikator penelitian yang terdiri dari indikator-indikator sikap dalam melayani, sikap dalam melaksanakan pekerjaan, dan sikap melakukan inisiatif kerja.
Dimensi Tingkat Ketrampilan dioperasionalkan menjadi 3 indikator penelitian yang terdiri dari indikator-indikator ketrampilan pencapaian tugas, ketrampilan melaksanakan program, dan ketrampilan mengevaluasi pencapaian program.
Dimensi Hubungan antara lingkungan kerja dioperasionalkan menjadi 3 indikator penelitian yang terdiri dari indikator-indikator hubungan kerja dengan pimpinan, hubungan kerja dengan antar bagian, dan hubungan kerja dengan rekan sekerja.
Dimensi Manajemen Produktivitas dioperasionalkan menjadi 3 indikator penelitian yang terdiri dari indikator-indikator koordinasi pekerjaan, komunikasi antar bagian, dan tanggungjawab pekerjaan.
Dimensi Efisiensi tenaga kerja dioperasionalkan menjadi 3 indikator penelitian yang terdiri dari indikator-indikator jumlah tenaga kerja, pemanfaatan tenaga kerja, dan pemanfaatan waktu tenaga kerja.
Dimensi Kewiraswastaan dioperasionalkan menjadi 3 indikator penelitian yang terdiri dari indikator-indikator kemampuan melihat potensi daerah, kemampuan melihat potensi diri, dan kemampuan melihat potensi organisasi.

Pengertian Tenaga Medis

2010-11-11T14:53:00.000+07:00

Tenaga medis adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan (Anireon, 1984)

Menurut Permenkes No.262/1979 yang dimaksud dengan tenaga medis adalah lulusan Fakultas Kedokteran atau Kedokteran Gigi dan "Pascasarajna" yang memberikan pelayanan medik dan penunjang medik. Sedangkan menurut PP No.32 Tahun 1996 Tenaga Medik termasuk tenaga kesehatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan tersebut, yang dimaksud dengan tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi. Tenaga medis adalah mereka yang profesinya dalam bidang medis yaitu dokter, physician (dokter fisit) maupun dentist ( dokter gigi ).

Sebagai general practioner dan specialis dalam berpraktik ada 3 norma yang bersinambungan, yaitu norma etis, norma disiplin dan norma hukum. Standar profesi medis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, yaitu:

adanya alasan yang mendasari dilakukannnya suatu tindakan medis.unsur ini disebut sebagai indikasi medis, yaitu petunjuk berdasarkan pelaksanaan menurut ilmu pengetahuan kedokteran dan pengalaman dokter bahawa suatu tindakan harus dilakukan.
dengan cara bagaimana suatu tindakan medis dilakukan, apakah telah mengikuti suatu prosedur yang standar / baku.

Tindakan medis yang telah memenuhi kedua hal tersebut disebut tindakan medis lege artis, yaitu menurut kepandaian/peraturan/ilmu dan seni dalam pengertian telah diterima dalam lingkup ilmu kedokteran/kalangan praktisi medis.

Setiap tenaga medis harus memenuhi kewajiban sebagai tenaga medis yang diturunkan dari syarat legal yang tidak melawan hukum, yaitu kewajiban yang timbul dari sifat perawatan medis. Setiap tenaga medis, harus berpraktik sesuai dengan standar profesi medis, yaitu bertindak secara teliti dan hati hati sesuai dengan standar medis/ketentuan yang baku menurut ilmu kedokteran.

Dari uraian beberapa pengertian mengenai tenaga medis tersebut, maka dapat ditarik pokok pemahaman bawah tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dalam bidang kesehatan jenis tertentu yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Pengertian Manajemen

2010-11-10T12:56:00.003+07:00

Suyadi Prawiro Sentono, (1999:307) Mendeskripsikan pengertian Manajemen sebagai berikut:

Management is a set of linkaged, integrated and sequencing activities to synergism the human being, natural resources and technical know how to well match the predetermined goals and considering the natural environment. Those activities are planned, implemented and controlled under the following ethical performance”:
Ing ngarso sung tulodo (wise leadership)
Ing madyo mangun karso (the middle management encourage the personnel’s creativity)
Tut wuri handayani (the management supporting)
Alon-alon waton kelakon (effectivitiness)
Jer basuki mawa bea (efficiently)

Penjelasan dari definisi tersebut adalah sebagai berikut: Manajemen adalah suatu perangkat kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan (link), terpadu (integrated) dan berurutan (sequencing) satu sama lain untuk mensinergikan sumber daya manusia, sumberdaya alam dan teknologi sesuai dengan (to match) tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, dengan memperhatikan lingkungan hidup.

Ermaya Suradinata, (1998:14) mendeskripsikan pengertian manajemen sebagai berikut: Manajemen dapat dirumuskan sebagai kemampuan yang berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan jalan menggunakan manusia dan berbagai sumber yang tersedia dalam organisasi dengan cara yang seefisien mungkin.

David Lioyd, yang dikutip Suyadi (1999:290) mendeskripsikan pengertian manajemen adalah sebagai berikut:

”The therm of management has two important meanings. One dictionary defines management as “the act, art or manner of handling, controlling or directing and the group of those who manage or direct an enter prise.”

Pengertian di atas dapat diartikan bahwa istilah manajemen mempunyai 2 (dua) arti penting yaitu pertama, manajemen sebagai tindakan/kegiatan, seni atau cara menangani atau melaksanakan, mengawasi dan mengarahkan. Kedua, adanya sekelompok orang yang mengatur/mengarahkan untuk mencapai tujuan dalam suatu perusahaan.

Dari uraian yang dipaparkan para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu kegiatan atau tindakan yang dinyatakan berupa kemampuan yang berhubungan satu dengan yang lainnya dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi (perusahaan).

Pengertian Produktivitas

2010-11-01T17:11:00.001+07:00

Menurut Dewan Produktivitas Nasional (dalam Husien, 2002: 9) menjelaskan bahwa:

Produktivitas mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (input). Dengan kata lain bahwa produktivitas memliliki dua dimensi. Dimensi pertama adalah efektivitas yang mengarah kepada pencapaian target berkaitan dengan kuaitas, kuantitas dan waktu. Yang kedua yaitu efisiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan input dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan.

Pendapat yang demikian itu menunjukkan bahwa produktivitas mencakup sejumlah persoalan yang terkait dengan kegiatan manajemen dan teknis operasional.

Sedangkan konsep produktivitas dijelaskan oleh Ravianto (1989: 18) sebagai berikut:

Produktivitas adalah konsep universal, dimaksudkan untuk menyediakan semakin banyak barang dan jasa untuk semakin banyak orang dengan menggunakan sedikit sumber daya.
Produktivitas berdasarkan atas pendekatan multidisiplin yang secara efektif merumuskan tujuan rencana pembangunan dan pelaksanaan cara-cara produktif dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien namun tetap menjaga kualitas.
Produktivitas terpadu menggunakan keterampilan modal, teknologi manajemen, informasi, energi, dan sumber daya lainnya untuk mutu kehidupan yang mantap bagi manusia melalui konsep produktivitas secara menyeluruh.
Produktivitas berbeda di masing-masing negara dengan kondisi, potensi, dan kekurangan serta harapan yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan dalam jangka panjang dan pendek, namun masing-masing negara mempunyai kesamaan dalam pelaksanaan pendidikan dan komunikasi.
Produktivitas lebih dari sekedar ilmu teknologi dan teknik manajemen akan tetapi juga mengandung filosofi dan sikap mendasar pada motivasi yang kuat untuk terus menerus berusaha mencapai mutu kehidupan yang baik.

Sinungan (1995: 18) menjelaskan produktivitas dalam beberapa kelompok sebagai berikut :

Rumusan tradisional bagi keseluruhan produksi tidak lain adalah ratio apa yang dihasilkan (output) terhadap keseluruhan peralatan produksi yang digunakan.
Produktivitas pada dasarnya adalah suatu sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini lebih baik dari pada kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini.
Produktivitas merupakan interaksi terpadu serasi dari tiga faktor esensial, yakni : Investasi termasuk pengetahuan dan tekhnologi serta riset, manajemen dan tenaga kerja.

Peningkatan produktivitas merupakan dambaan setiap perusahaan, produktivitas mengandung pengertian berkenaan denagan konsep ekonomis, filosofis, produktivitas berkenaan dengan usaha atau kegiatan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan masyarakat pada umumnya. Sebagai konsep filosofis, produktivitas mengandung pandangan hidup dan sikap mental yang selalu berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan dimana keadaan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan mutu kehidupan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Hal ini yang memberi dorongan untuk berusaha dan mengembangkan diri. Sedangkan konsep sistem, memberikan pedoman pemikiran bahwa pencapaian suatu tujuan harus ada kerja sama atau keterpaduan dari unsur-unsur yang relevan sebagai sistem.

Teori Belajar

2010-11-01T13:02:00.003+07:00

Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Kegiatan ini sangat penting bagi manusia, dan ini merupakan ciri khas yang dimiliki manusia. Hampir semua kecakapan, keterampilan, kegemaran terbentuk dan berkembang disebabkan belajar. Dengan belajar manusia akan mampu mengambil keputusan dan melakukan perbuatan yang sesuai dengan harapan baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat. Belajar berarti perubahan tingkah laku, dari tidak tahu menjadi tahu dan tidak mampu menjadi mampu. Dalam konteks ini, Winkel (1996: 53) mengemukakan :

Belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis, yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai sikap, perubahan itu bersifat relatif konstan dan berbekas. Ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi karena belajar tidak timbul begitu saja, belajar lebih banyak membutuhkan kegiatan yang disadari, suatu aktivitas psikis dan latihan-latihan. Proses belajar terjadi karena adanya perangsang-perangsang dari luar individu yang mengakibatkan perubahan dalam hubungan aspek kepribadian. Tetapi Winkel juga menjelaskan lebih lanjut bahwa tidak setiap proses belajar harus disadari oleh seseorang, bahwa ia sedang belajar. Hal ini tidak mutlak karena dapat saja seseorang sedang belajar tanpa menyadari sepenuhnya, bahwa ia sedang belajar.

Menurut Winkel (1996: 53),

“ciri lain yang dapat diidentifikasi dari proses belajar adalah dihasilkannya efek sampingan yang bukan merupakan tujuan utama dari proses belajar yang sesungguhnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses yang menghasilkan perubahan. Perubahan tersebut dapat berupa suatu hasil yang baru atau penyempurnaan terhadap hasil yang diperoleh. Hasil belajar dapat berupa hasil yang utama dan dapat juga berupa hasil sebagai efek sampingan. Proses belajar dapat berlangsung dengan penuh kesadaran dan dapat juga tidak demikian”.

Chaplin (1995: 272) “Membatasi belajar dengan dua macam rumusan. Rumusan pertama menyatakan bahwa belajar merupakan proses dari sembarang perubahan yang relatif permanen dalam tingkah laku. Rumusan kedua menyatakan bahwa belajar adalah proses memperoleh tanggapan atau respon sebagai akibat adanya latihan khusus”.

Bruno (1999: 168) berpendapat bahwa “Belajar adalah perubahan yang bersifat tetap dalam kecenderungan berperilaku, sebagai akibat dari serangkaian pengalaman”.

Pendapat lain yang senada dengan pendapat tersebut, Davidoff (1997: 178) mengatakan bahwa “Definisi belajar adalah sebagai perubahan yang relatif berlangsung lama pada perilaku yang diperoleh kemudian dari pengalaman-pengalaman”.

Dari definisi-definisi di atas tidak ada indikasi yang menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang prinsipal, melainkan saling melengkapi bahwa dari definisi baik secara implisit maupun secara eksplisit pada akhirnya didapat kesamaan maknanya bahwa belajar adalah suatu proses perubahan perilaku atau kepribadian yang diakibatkan oleh praktek atau pengalaman tertentu.

Selanjutnya dari beberapa teori sebagaimana yang dikutip Purwanto (1999: 53) mengemukakan definisi belajar sebagai berikut :

Hilgard dan Bower, dalam buku Theory of Learning mengemukakan, belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu, di mana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungannya, respon, pembawaan, kematangan atau keadaan-keadaan sesaat seseorang.
Gagne, dalam buku The Conditions of Learning menyatakan bahwa: belajar terjadi apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga perbuatannya (performance-nya) berubah dari waktu sebelum ia mengalami situasi itu ke waktu sesudah ia mengalami situasi tadi.
Morgan, dalam buku Introduction to Psychology mengemukakan Belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah-laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman.
Witherington, dalam buku Educational Psychology, mengemukakan belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari pada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian atau suatu pengertian.
Suryabrata (2003: 155-157) berpendapat bahwa belajar merupakan perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Hamalik (1999: 45) menyatakan bahwa belajar mengandung pengertian terjadinya perubahan dari persepsi dan perilaku, termasuk perbaikan perilaku, misalnya pemuasan kebutuhan masyarakat dan pribadi secara lengkap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses psikis yang berlangsung dan merupakan interaksi aktif antara subyek belajar dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan-perubahan pada diri individu, dalam hal pengalaman, pemahaman, keterampilan, nilai dan sikap yang bersifat relatif menetap atau lama.

Berdasarkan pendapat dan uraian di atas bahwa, belajar mengajar adalah interaksi timbal balik antara siswa dengan guru dan antar sesama siswa dalam proses pembelajaran. Pengertian interaksi mengandung arti saling memberi dan menerima. Dalam setiap interaksi belajar-mengajar ditandai: (Kurikulum SMU, 2004: 3)

Tujuan yang hendak dicapai
Dilakukan oleh siswa dan guru
Adanya bahan pelajaran
Penggunaan metode yang tepat
Melakukan pengukuran dan penilaian

Pengertian belajar dapat disimpulkan suatu proses perubahan sikap dan tingkah laku setelah terjadi interaksi dengan sumber belajar baik berupa buku, lingkungan, guru atau teman siswa. Sedangkan istilah mengajar pada pengertian ini adalah menciptakan situasi yang mampu merangsang siswa untuk belajar yang tidak harus berupa transparmasi pengetahuan dari guru kepada siswa.

Teori Pendidikan

2010-11-01T11:36:00.001+07:00

Istilah pendidikan yang diartikan oleh John Dewey dan dikutip kembali oleh Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati dalam buku ilmu pendidikan menyatakan bahwa “Pendidikan sebagai proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama mereka” (Ahmadi, 2000:69). Selanjutnya Rousseau menjelaskan bahwa pendidikan adalah memberi kita perbekalan yang tidak ada pada masa anak-anak akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa. (Gaston 1993:26)

Sedangkan menurut Muri Yusuf (1988:25) menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu pengembangan diri individu dan kepribadian seseorang yang akan dilakukan secara sadar dan penuh tanggung jawab untuk dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta nilai-nilai sehingga mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Dari beberapa penjelasan diatas jelas dapat disimpukan bahwa pendidikan merupakan suatu bekal yang sangat fundamental yang nantinya diharapkan bisa mengembangkan potensi dari warga belajar menjadi manusia seutuhnya yang memiliki kekuatan spritual, kecerdasan, akhlak serta keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Oleh karena itulah, di dunia pendidikan muncul suatu konsep yang disebut “Pendidikan Seumur Hidup” yang berarti bahwa pendidikan dapat berlangsung seumur hidup selama ada pengaruh dari lingkungan. Sehingga banyak batasan yang dibuat oleh banyak ahli sangatlah beragam serta memiliki kandungan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Berikut menurut Sagala (2005:2-3) beberapa batasan yang digunakan oleh para ahli :

Pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991).
Dalam pengertian sempit pendidikan berarti perbuatan atau proses perbuatan untuk memperoleh pengetahuan (McLeod, 1989).
Pendidikan ialah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup serta pendidikan dapat diartikan sebagai pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal.
Dalam pengertian yang agak luas pendidikan diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan (Muhibinsyah, 2003:10).
Pendidikan berarti tahapan kegiatan yang bersifat kelembagaan yang dipergunakan untuk menyempurnakan perkembangan individu dalam menguasai pengetahuan, kebiasaan, sikap dan sebagainya (Dictionary of Psychology, 1972).
Dalam artian luas pendidikan meliputi semua perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya, dan keterampilannya kepada generasi muda sebagai usaha menyiapkan agar dapat memenuhi fungsi hidupnya baik jasmaniah maupun rohaniah. Artinya pendidikan adalah usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk dengan pengaruhnya meningkatkan si anak kedewasaan yang selalu diartikan mampu menimbulkan tanggungjawab moril dari segala perbuatannya (Poerbakawatja dan Harahap, 1981).
Menurut John Dewey pendidikan merupakan proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir atau daya intelektual, maupun daya emosional atau perasaan yang diarahkan kepada tabiat manusia dan kepada sesamanya.
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UUSPN No. 20 tahun 2003).

Dari arti pendidikan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan merupakan suatu proses mengubah tingkah laku anak didik menjadi manusia dewasa yang bukan hanya dapat merubah pengembangan intelektualnya saja tetapi lebih ditekankan pada proses pembinaan kepribadian anak didik secara menyeluruh hingga menjadi kedewasaan atau dengan kata lain yakni suatu usaha yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan baik yang berlangsung di sekolah dan luar sekolah dengan penuh tanggung jawab membimbing anak didiknya menjadi kedewasaan.

Pengertian Perencanaan Strategis

2010-10-30T17:09:00.003+07:00

Dalam satu kesatuan pengertian. Menurut Depdagri, LAN RI, BAPPENAS dan BPKP (2001:44) menjelaskan bahwa pengertian perencanaan strategis sebagai berikut :

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagai perwujudan visi dan misi serta strategis instansi pemerintah.

Dalam konteks aktualisasi pendapat di atas, perencanaan strategis tentu perlu menganalisis tuntutan perkembangan lingkungan strategis, yang langsung atau tidak langsung bersentuhan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Analisis yang dimaksud ini dapat dilakukan dengan pendekatan Analisis SWOT, yakni analisis terhadap faktor-faktor lingkungan internal dan lingkungan.

Depdagri, LAN RI, BAPPENAS dan BPKP (2001:44) mengemukakan :

Perencanaan strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah harus mencakup : (1) Pernyataan visi, misi strategis, dan faktor-faktor keberhasilan organisasi, (2) Rumusan tentang tujuan, sasaran dan uraian aktivitas organisasi, dan (3) Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Dengan visi, misi dan strategis yang jelas maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategis bersama dengan pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting.

Perencanaan strategis itu merupakan salah satu tahapan dan sekaligus menjadi bagian integral dari upaya Pemerintah Kota Makassar dalam membangun suatu sistem manajemen kepemerintahan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Penyusunan rencana strategis tersebut didasarkan pada pendekatanan analisis lingkungan strategis, isu-isu strategis dan sejumlah faktor kunci keberhasilan.

Pengertian Social Capital

2010-10-30T17:03:00.000+07:00

Pemahaman istilah “Modal Sosial” atau Social Capital sementara ini memang belum meluas, karena mungkin belum dianggap menjadi suatu teori yang spesifik dan penting bagi kajian-kajian sosial. Atau mungkin juga karena istilah “Modal Sosial” memang dianggap sudah termasuk dalam konsep pemahaman teori-teori sosiologi yang sudah biasa dikenal.

Ada tiga ahli yang paling banyak dikutip orang dalam mengkonstruksikan definisi tentang capital social untuk diterapkan dalam penelitian lapangan atau dalam menyusun makalah. Ketiga ahli itu adalah James Coleman (1988), Robert Putnam (1993), dan Francis Fukuyama (1995). Selain itu perlu dikemukakan di sini definisi Bank Dunia yang menjadi rumusan para ahli (akademisi dan pemimpin NGO) yang tergabung dalam kelompok Advisory Council to the Vice Presidency for Environmentally Sustainable Development. Salah satu anggotanya adalah Clifford Geertz, seorang ahli antropologi tentang Indonesia di masa silam. Dua yang terakhir adalah definisi Jonathan H. Turner, seorang ahli sosiologi dan penulis sendiri. (Lawang, 2005 : 209)

Dimulai dari kata modal sosial itu sendiri. Apa itu modal sosial? Menurut Robert M. Solow (1999:6) menyatakan bahwa :

Modal sosial adalah usaha untuk mendapatkan suatu keyakinan dari analogi yang buruk. Umumnya “modal” diinterpretasikan sebagai persediaan barang, atau faktor-faktor alam dari sebuah produksi yang diharapkan dapat menghasilkan pada suatu saat tertentu. Pada dasarnya orang akan membicarakan mengenai “modal” akan mempunyai pemikiran tentang persediaan yang nyata, padat, bahkan benda-benda seperti bangunan, mesin dan lain-lain.

Modal yang dimaksudkan tadi adalah modal fisik (physical capital) yang memiliki bentuk/wujud dari seprangkat alat yang tentunya dapat diambil/dimanfaatkan sebagai suatu sumber yang menghasilkan sesuatu.

Teori Otonomi Daerah

2010-10-30T16:41:00.001+07:00

Syafrudin (1991:23) mengatakan bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan dan kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Secara implisit definisi otonomi tersebut mengandung dua unsur, yaitu : Adanya pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya; dan Adanya pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri berbagai penyelesaian tugas itu.

Dalam kaitannya dengan kewajiban untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana penyelesaian tugas penyelenggaraan pemerintahan, Sinindhia dalam Suryawikarta (1995:35), mengemukakan batasan otonomi sebagai “…kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otomom dan memberikan kesempatan kepadanya untuk mempergunakan prakarsanya sendiri dari segala macam keputusannya, untuk mengurus kepentingan-kepentingan umum.”

Dari berbagai batasan tentang otonomi daerah tersebut diatas, dapat dipahami bahwa sesungguhnya otonomi merupakan realisasi dari pengakuan pemerintah bahwa kepentingan dan kehendak rakyatlah yang menjadi satu-satunya sumber untuk menentukan pemerintahan negara. Dengan kata lain otonomi menurut Magnar (1991: 22),”… memberikan kemungkinan yang lebih besar bagi rakyat untuk turut serta dalam mengambil bagian dan tanggung jawab dalam proses pemerintahan”. Manan (dalam Magnar, 1991:23) menjelaskan bahwa otonomi mengandung tujuan-tujuan,yaitu:

Pembagian dan pembatasan kekuasaan.Salah satu persoalan pokok dalam negara hukum yang demokratik, adalah bagaimana disatu pihak menjamin dan melindungi hak-hak pribadi rakyat dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang sewenang-wenang. Dengan memberi wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, berarti pemerintah pusat membagi kekuasaan yang dimiliki dan sekaligus membatasi kekuasaanya terhadap urusan-urusan yang dilimpahkan kepada kepala daerah.
Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Adalah terlalu sulit bahkan tidak mungkin untuk meletakkan dan mengharapkan Pemerintah Pusat dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya terhadap segala persoalan apabila hal tersebut bersifat kedaerahan yang beraneka ragam coraknya. Oleh sebab itu untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepada daerah perlu diberi wewenang untuk turut serta mengatur dan mengurus pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam lingkungan rumah tangganya, diharapkan masalah-masalah yang bersifat lokal akan mendapat perhatian dan pelayanan yang wajar dan baik.
Pembangunan-pembangunan adalah suatu proses mobilisasi faktor-faktor sosial, ekonomi, politik maupun budaya untuk mencapai dan menciptakan perikehidupan sejahtera.
Dengan adanya pemerintahan daerah yang berhak mengatur dan mengurus urusan dan kepentingan rumah tangga daerahnya, partisipasi rakyat dapat dibangkitkan dan pembangunan benar-benar diarahkan kepada kepentingan nyata daerah yang bersangkutan, karena merekalah yang paling mengetahui kepentingan dan kebutuhannya.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa :

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan otonomi daerah yang demikian itu merupakan kebijakan Negara yang mendasari penyelenggaraan organisasi dan manajemen pemerintahan daerah. Artinya, seluruh kebijakan dan kegiatan pemerintahan serta kebijakan dan kegiatan pembangunan di daerah dilaksanakan menurut arah kebijakan yang ditetapkan dalam kebijakan Negara tersebut. Pelaksanaan otonomi daerah itu tentu saja bukan sekedar membincangkan mekanisme bagaimana menterjemahkan tujuan-tujuan policy kepada prosedur rutin dan teknik, melainkan lebih jauh daripada itu, melibatkan berbagai faktor mulai dari faktor sumber daya, hubungan antar unit organisasi, tingkat-tingkat birokrasi sampai kepada golongan politik tertentu yang mungkin tidak menyetujui policy yang sudah ditetapkan. Dalam konteks ini, Grindle (dalam Koswara, 1999 : 106) mengatakan :

Attempts to explain this divergence have led to the realization that implementation, even when successful, involves far more than a mechanical translation of goals into routine procedures; it involves fundamental questions about conflict, decision making, and who gets what in a society”.

Dengan demikian, keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Sebaliknya keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan.

Penilaian Kinerja

2010-10-27T13:55:00.002+07:00

Schermerhon, Hunt dan Osborn (1991:59) mengatakan bahwa kinerja dapat diukur baik secara individu, kelompok ataupun organisasi. Tinggi atau rendahnya kinerja ini dapat dilihat dari kuantitas dan kualitas pencapaian tugasnya. Aspek kualitas ini mengacu pada beban kerja yang telah ditetapkan, sedangkan kualitas kerja dapat dilihat dari rapi atau tidaknya pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Untuk dapat mengetahui kinerja individu, kelompok atau organisasi diperlukan suatu pendekatan penilaian kinerja. Menurut Yaslis (2002 : 88), penilaian kinerja dapat didefinisikan sebagai proses formal yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan atau unjuk kerja (performance appraisal) seorang personel dan memberikan umpan balik untuk kesesuaian tingkat kinerja. Menurut Prawirosentono (1999 :186), kinerja yang akan diukur adalah kinerja orang-orang yang bekerja dalam unit-unit organisasi. Lebih jauh Prawirosentono menjelaskan :

Memang pada tahap awalnya yang akan diukur adalah kinerja seluruh organisasi, kemudian unit-unit organisasi yang mendukungnya, dan akhirnya kinerja orang yang berperan didalamnya. Selanjutnya, karena yang berperan dalam unit-unit organisasi tersebut adalah unsur manusia sebagai pelakunya, maka kinerja setiap pelaku dalam unit organisasi tersebut harus dinilai. Jadi pokok utama yang harus dinilai kinerjanya adalah unsur manusia, karena merekalah pelaku yang berperan di dalamnya. Merekalah salah satu sumberdaya yang sangat berperan dalam menentukan kinerja organisasi, sehingga kinerja para pelaku organisasi harus dinilai.

Penilaian kinerja adalah proses menilai hasil karya personel da1am suatu organisasi melalui instrumen penilaian kinerja. Pada hakikatnya, penilaian kinerja merupakan suatu evaluasi terhadap penampilan kerja personel dengan membandingkannya dengan setandar baku penampilan. Kegiatan penilaian kinerja ini membantu ngambilan keputusan bagian personalia dan memberikan umpan balik kepada para personel tentang pelaksanaan kerja mereka. (Yaslis, 2002 : 87)
Prawirosentono (1999 :187) mengatakan bahwa kriteria standar ukuran harus jelas dan objektif, jangan memihak dan pilih kasih. Pengertian jangan memihak atau pilih kasih dalam menilai kinerja dan bagaimana cara menilai, merupakan bagian dari system penilaian.

Menurut Hall (1986), penilaian kinerja merupakan proses yang .berkelanjutan untuk menilai kualitas kerja personel dan usaha untuk meperbaiki unjuk kerja personel dalam organisasi. Menurut Certo (1984), penilaian kinerja adalah proses penelusuran kegiatan pribadi personel pada masa tertentu dan menilai hasil karya yang ditampilkan terhadap pencapaian sasaran sistem manajemen. (Yaslis, 2002 : 87) Masalahnya bagaimana dasar ukuran yang menilai kinerja? Menurut Prawirosentono (1999 :186), adalah dengan menentukan sistem dan ukuran nilai standar; ukuran kinerja perorangan; dan pelaksanaan dan pengawasan standar kinerja. Menurut Yaslis (2002 : 89), penilaian kinerja pada dasarnya mempunyai dua tujuan utama yaitu :

Penilaian kemampuan personel, merupakan tujuan yang mendasar dalam rangka penilaian personel secara individual, yang dapat digunakan sebagai informasi untuk penilaian efektivitas manajemen sumber daya manusia.
Pengembangan personel, sebagai informasi untuk pengambilan keputusan untuk pengembangan personel seperti: promosi, mutasi, rotasi, terminasi, dan penyesuaian kompensasi.

Dengan melakukan suatu penilaian kinerja, dapat diketahui produktivitas, efektivitas dan efisiensi perilaku kerja pegawai. Lebih jauh lagi, dengan melakukan penilaian kinerja juga dapat diketahui capaian kuantitas dan atau kuantitas hasil pekerjaan pegawai.

Biaya Jasa Olah Data Statistik

2010-10-27T12:07:00.008+07:00

Kami menerima jasa pengolahan data statistik, seperti regresi linier (sederhana dan berganda), korelasi, analysis of variance (anova), uji t, uji F, linieritas, uji normalitas, uji asumsi klasik (heteroskedastisitas, normalitas, multikolinearitas, autokorelasi), Kolmogorov Smirnov, validitas dan reliabilitas, one way/two way anova, path analysis, structural equation modeling/SEM, dll. Software olah data yang kami gunakan: SPSS, Eviews, Lisrel, AMOS, dll.

Paket Skripsi Rp. 1.000.000,-
Paket Tesis Rp. 2.500.000,-
Paket Disertasi Rp. 5.000.000,-

Hasil olah data statistik disertai interpretasi nilai.

Biaya jasa olah statistik dapat berubah sewaktu-waktiu sesuai banyaknya permintaan jasa yang kami terima. Pesan melalui email: tesisdisertasi@yahoo.co.id.

Pengawasan Melekat

2010-10-27T11:41:00.001+07:00

LAN RI (1997: 160), mengemukakan pengertian Pengawasan melekat (Waskat) yaitu pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dan satuan kerja yang dipimpinnya.

Pengawasan melekat sebagai salah satu kegiatan pengawasan, merupakan tugas dan tanggung jawab setiap pimpinan untuk menyelenggarakan manajemen atau administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan organisasi atau unit kerja masing-masing, baik di bidang pemerintahan maupun swasta. Peningkatan fungsi pengawasan melekat di lingkungan aparatur pemerintah bertolak dari motivasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dengan cara sedini mungkin mencegah terjadinya kekurangan dan kesalahan dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas di lingkungan organisasi atau unit kerja masing-masing. Pelaksanaan pengawasan melekat yang demikian tersebut dapat mengurangi dan mencegah secara dini terjadinya berbagai kelemahan dan kekurangan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok masing-masing.

Situmorang (1998: 71) mengatakan bahwa pengawasan melekat yaitu berupa tindakan atau kegiatan usaha untuk mengawasi dan mengendalikan anak buah secara langsung, yang harus dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan organisasi yang bagaimanapun juga.

Suatu proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna oleh pimpinan unit/organisasi kerja terhadap fungsi semua komponen untuk mewujudkan kerja di lingkungan masing-masing agar secara terus menerus berfungsi secara maksimal dalam melaksanakan tugas pokok yang terarah pada pencapaian tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. (Nawawi, 1994: 8)

Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, Waskat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pimpinan dapat diartikan Atasan Langsung atau disebut juga pejabat yang karena struktur organisasinya atau kewenangan khususnya termasuk proyek, membawahi dan wajib mengawasi pegawai bawahan. Bawahan adalah mereka yang bertanggung jawab serta wajib melapor kepada atasan tentang pelaksanaan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Pengertian tersebut mengandung pemahaman bahwa fungsi pengawasan melekat merupakan salah satu aspek kepemimpinan yang harus dipunyai oleh seorang pemimpin, dalam memberikan tugas atau tanggung jawab kepada orang-orang yang dipimpinnya, agar arah, sasaran dan tujuan pelaksanaan tugas atau tanggungjawab tersebut tidak menyimpang dan selesai sesuai dengan perencanaan atau ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, pengawasan melekat yang dimaksud tentu bermakna luas dan menjadi bagian integral dari konsep dan gaya kepemimpinan seseorang.

Konsep Pengawasan

2010-10-27T11:33:00.002+07:00

Salah satu fungsi manajemen yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien adalah pelaksanaan fungsi pengawasan (controlling). Dalam pengawasan ini, Terry (dalam Salindeho, 1995: 25) mengemukakan :

Pengawasan berarti mendeterminasikan apa yang dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. Jadi pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.

Fayol (dalam Harahap, 2001: 10) mengemukakan bahwa pengawasan adalah upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari kejadiannya di kemudian hari. Winardi (1983: 379) mengemukakan bahwa pengawasan berarti: mendeterminasikan apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana.

Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, intruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. (LAN RI ,1997:159)

Lebih luas lagi pengertian pengawasan dikemukakan Victor dan Jusuf (1993: 17) berikut ini :

Dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian controlling ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata “kendali”, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki kegiatan yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar. Kenyataan dalam praktek sehari-hari bahwa isitilah controlling itu sama dengan istilah pengawasan dan istilah pengawasan inipun telah mengandung pengertian luas, yakni tidak hanya sifat melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi tadi tetapi juga mengandung pengendalian dalam arti : menggerakkan, memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Berdasarkan deskripsi pendapat yang tersaji diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa pengawasan (controlling) dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas yang direncanakan. Pengawasan bertujuan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Tujuan pelaksanaan pengawasan juga dapat diartikan sebagai suatu pendekatan manajerial untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, rasionalitas dan ketertiban dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas organisasi.

Anggaran Kinerja

2010-10-26T13:46:00.003+07:00

Syamsi (1994: 90) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Budget (anggaran) adalah hasil dari perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu, baik menyangkut penerimaannya maupun pengeluarannya yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu. Suparmoko (2000:47) mengatakan bahwa anggaran (budget) yakni, suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu; yang biasannya adalah satu tahun.

Anggaran dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi penerimaaan dan sisi pengeluaran. Pada sisi penerimaan terdapat sumber penerimaan rutin atau penerimaan dalam negeri dan sumber penerimaan pembangunan, penerimaan rutin terdiri dari penerimaan pajak langsung, pajak tidak langsung dan penerimaan bukan dari pajak (non tax revenues). (Syamsi, 1994: 90)

Suparmoko (2000: 48) mengemukakan bahwa pada pokoknya budget harus mencerminkan politik pengeluaran pemerintah yang rasionil baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif sehingga akan terlihat bahwa:

Ada pertanggungjawaban atas pemungutan pajak dari pungutan lainnya oleh pemerintah, misalnya untuk memperlancar proses pembangunan ekonomi;
Adanya hubungan yang erat antara fasilitas pengunaan dana dan penarikannya;
Adanya pola pengeluaran pemerintah yang dapat dipakai sebagai pertimbangan di dalam menentukan pola penerimaan pemerintah yang pada akhirnya menentukan pula tingkat distribusi penghasilan dalam perekonomian.

Anggaran pada umumnya dapat dipakai sebagai alat untuk mempengaruhi kecepatan peningkatan penghasilan nasional. Mengenai budget mana yang dipakai tergantung pada keadaan perekonomian yang dihadapi. Dalam keadaan deflasi biasanya dipergunakan budget yang defisit, dalam keadaan inflasi dipergunakan budget yang surplus dan dalam keadaan normal dipergunakan budget yang seimbang, jadi jelasnya budget disini dapat dipergunakan sebagai alat politik fiskal seperti yang dikemukakan oleh Suparmoko (2000:53).

Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Sebagai instrumen kebijakan, Anggaran Daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemerintahan Daerah. Anggaran Daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran strandar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan aktivitas atau program yang menjadi prioritas dan preferensi daerah yang bersangkutan (Mardiasmo, 2002: 103).

Untuk itu, setiap Daerah merumuskan suatu sistem manajemen keuangan Daerah yang cermat dan tepat. Secara garis besar, manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi anggaran.

Menurut Suparmoko (2000:53), Budget pada dasarnya adalah system penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Merupakan kebutuhan masyarakat daerah untuk menyelenggarakan otonomi secara luas, nyata dan bertanggung jawab dan otonomi daerah harus dipahami sebagai hak atau kewenangan masyarakat daerah untuk mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Aspek atau peran pemerintah daerah tidak lagi merupakan alat kepentingan pemerintah pusat belaka melainkan alat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah (Mardiasmo, 2002: 105).

Aspek lain dalam reformasi anggaran, menurut Mardiasmo (2002: 106), adalah perubahan paradigma anggaran daerah. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan dari masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Paradigma anggaran daerah yang diperlukan dalam pelaksanaan fungsi anggaran, menurut Mardiasmo (2002: 106), adalah sebagai berikut :

Anggaran Daerah harus bertumpu pada kepentingan publik.
Anggaran Daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (work better and cost less).
Anggaran Daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran.
Anggaran Daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja (performance oriented) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan.
Anggaran Daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait.
Anggaran Daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip value for money.

Ukuran-ukuran kinerja pada sistem anggaran yang berorientasi pada kinerja berguna pula bagi lembaga perwakilan rakyat (DPRD) pada saat menjalankan fungsi pembentukan kebijakan, fungsi penetapan anggaran dan fungsi pelaksanaan pengawasan. Bagi manajemen puncak di pihak eksekutif berguna untuk melakukan kontrol sistem insentif pegawai. Dan pada akhirnya bagi masyarakat dapat memberikan kejelasan tentang kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Menurut Mardiasmo (2002: 185), Pengeluaran Daerah (Belanja Daerah) dirinci menurut organisasi fungsi, kelompok, dan jenis Belanja. Belanja Daerah menurut organisasi adalah suatu kesatuan pengguna anggaran seperti Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan lembaga teknis Daerah lainnya. Fungsi belanja misalnya pendidikan, transportasi, dan kesehatan. Bagian belanja misalnya belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. Kelompok belanja misalnya belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal/pembangunan.

Contoh Sistematika Penulisan Disertasi

2010-10-22T13:00:00.001+07:00

Agar pola penyusunan hasil penelitian menjadi jelas dan terstruktur maka hasil penelitian disusun dengan sistematrika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN menyajikan uraian Latar Belakang tentang obyek penelitian yang menarik untuk diteliti; Perumusan Masalah yang mencakup uraian identifikasi masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah; Maksud dan Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian yang diharapkan; serta Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS menyajikan deskripsi Landasan Teori yang menjadi landasan teoritik penyusunan konsep operasional variabel-variabel penelitian; deskripsi Kerangka Pemikiran yang meliputi rekonstruksi teori-teori dan rekonseptualisasi variabel-variabel penelitian serta penggambaran konsep gagasan, konsep kajian dan konsep penelitian; dan pengajuan Hipotesis sebagai jawaban sementara atas pertanyaan-pertanyaan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN menyajikan deskripsi penggunaan Pendekatan Penelitian yang terdiri atas Metode Penelitian Kuantiatif yang mencakup Disain Penelitian yang menggambarkan rancangan pengukuran statistic; Definisi dan Operasionalisasi Variable Penelitian; pemaparan Populasi dan Sampel Penelitian; Teknik Pengumpulan Data; dan Teknik Analisis Data; deskripsi penggunaan Metode Penelitian Kualitatif yang mencakup Konsep Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data; dan Lokasi dan Jadual Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang menyajikan deskripsi Hasil Penelitian yang meliputi Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Hasil Pengukuran dan Pengujian Statistik; dan Pembahasan Hasil Penelitian yang meliputi Analisis Hasil Pengukuran dan Pengujian Hipotesis; dan Pembahasan hasil pengujian Hipotesis yang dikembangkan dengan rujukan hasil wawancara dan penyerapan data dan teori untuk membahas permasalahan secara mendalam dan komprehensif.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN yang menyajikan pokok-pokok Kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian; dan Saran untuk disampakan kepada para pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

Contoh Sistematika Penulisan Disertasi Kualitatif

2010-10-22T12:56:00.001+07:00

HALAMAN JUDUL
LEMBAR PERSETUJUAN
LEMBAR PENGESAHAN
LEMBAR PERNYATAAN
DALIL-DALIL DISERTASI
ABSTRAK
ABSTRACT
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
1.2 Rumusan Masalah
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3.1 Maksud Penelitian
1.3.2 Tujuan Penelitian
1.4 Kegunaan Penelitian
1.4.1 Kegunaan Praktis
1.4.2 Kegunaan Teoritis

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1 Kajian Pustaka
2.1.1 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan
2.1.2 Teori-teori yang digunakan
2.2 Kerangka Pemikiran
2.3 Hipotesis Kerja

BAB III OBYEK DAN METODE PENELITIAN
3.1 Obyek Penelitian
3.2 Metode Penelitian
3.2.1 Pendekatan Penelitian
3.2.2 Jenis dan Sumber Data
3.2.3 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data
3.2.4 Informan Penelitian dan Teknik Penentuan Informan Penelitian
3.2.5 Instrumen Penelitian
3.2.6 Situasi Penelitian
3.2.7 Tahap-Tahap Penelitian
3.2.7.1 Tahap Perencanaan
3.2.7.2 Tahap Pelaksanaan
3.2.8 Keabsahan Data dan Metode Analisis Data
3.2.9 Lokasi dan Jadual Penelitian
3.2.9.1 Lokasi Penelitian
3.2.9.2 Jadual Penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
4.2 Pembahasan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
5.2 Saran
5.2.1 Saran Teoritis
5.2.2 Saran Praktis
DAFTAR PUSTAKA

Teori Desentralisasi

2010-10-14T11:47:00.003+07:00

Kebijakan desentralisasi merupakan sebuah pilihan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan birokrasi dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan. Dalam hal desntralisasi, Kumar (2001:86) mengatakan :

We wish to define decentraliation here as any change in the organization of planning and government which involves the transfers of power or function from the national level to any sub-national level (s) or from the sub-national level to another, lower sub-national level.

Bilai dikaitkan dengan konsep penyelenggaran desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, maka dari paparan Kumar di atas, hal terpokok yang tercakup dalam pemahaman desentralisasi adalah pelimpahan (transfer) kewenangan (power) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan juga dari Pemerintah Daerah kepada unit-unit kerja birokrasi pemerintahan di daerah. Pelimpahan kewenangan ini berlangsung untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan seperti misalnya fungsi pembangunan, fungsi pelayanan dan fungsi pemberdayaan. Dalam hal desentralisasi ini, Imawan (2005:40) mengatakan ” Desentralisasi menghasilkan pemerintahan local (local government), sebagai disana terjadi “… a ‘superior’ government assigns responsibility, authority, or function to ’lower’ government units that is assumed to have some degree of authority.” Hal terpokok dari pendapat ini adalah bahwa desentralisasi adalah pembagian kewenangan. Kewenangan yang dimaksud merupakan kunci manajemen penmerintahan sebagaimana dikatakan Nolan (2001:141) berikut :

The decentralitation and development of policy, operational and financial decisions is another key element of new public sector management. This includes the transfer of political task to difference tiers of government; the transfer of executive functions to new agencies, departments or regional or local offices, and the increase of operational and financial responsibilities or managers within organizations.

Untuk memahami konsep desentralisasi, Kumar (2001:86) mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang meliputi (1) Which powers or planning functions have been transferred? (2) How have they been transfereed?(3) To what level have they been transferred? (4) What is the locus of power at this level? Dengan demikian persoalannya adalah bagaimana desentralisasi itu dilaksanakan, untuk tingkatan apa desentralisasi itu dilaksanakan, dan kewenangan apa yang diperlukan pada level tersebut. Dalam konteks ini, Kumar (2001:87) mengemukakan :

A variety of terms is used to describe different types of decentralisation, classified according to some or some combination of the foregoing criteria. The distinction between devolution, which usually means the legal transfer of powers and/or functions of whatever character they may be, to a locally elected political body, and deconcentration, is which is the transfer of power and or functions of whatever character they may be, by administrative means to local representatives of the central government, is very often made. A related term is delegation, which signifies transfer of powers or functions to either local government or local representatives of the central government which is undertaken by administrative means that is not irrevocable. The term dispersal generally connotes only the posting of personnel outside the national capital, without any significant transfer of powers or functions to them.

Dengan demikian pengertian desentralisasi adalah mencakup sejumlah kriteria yang mengacu kepada siapa dan dimana desentralisasi itu dilaksanakan. Bila desentralisasi dipandang pada tingkatan Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota, maka pengertian “to a locally elected political body, and deconcentration” merujuk pada keberadaan Pemerintah Desa. Namun bila soalnya “to either local government or local representatives of the central government”, maka desentralisi tertuju pada keberadaan Kecamatan sebagai organisasi satuan kerja perangkat daerah Kabupaten atau Kota. Dengan demikian pelaksanaan asas desentralisasi dapat mencakup pengertian pelimpahan kewenangan pemerintahan (poltical decentralitation) dan pelimpahan urusan administrasi pemerintahan (administrative decentralitation) yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan yang didekonsetrasikan (function distribute). Penyelenggaraan sistem desentralisasi kewenangan pemerintahan ini diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Teori Efektivitas

2010-10-07T13:21:00.003+07:00

Menurut Ravianto (1989:113), pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

Ndraha (2005:163), efisiensi digunakan untuk mengukur proses, efektivitas guna mengukur keberhasilan mencapai tujuan”. Khusus mengenai efektivitas pemerintahan, Ndraha (2005:163) mengemukakan :

Efektivitas (effectiveness) yang didefinisikan secara abstrak sebagai tingkat pencapaian tujuan, diukur dengan rumus hasil dibagi dengan (per) tujuan. Tujuan yang bermula pada visi yang bersifat abstrak itu dapat dideduksi sampai menjadi kongkrit, yaitu sasaran (strategi). Sasaran adalah tujuan yang terukur, Konsep hasil relatif, bergantung pada pertanyaan, pada mata rantai mana dalam proses dan siklus pemerintahan, hasil didefinisikan. Apakah pada titik output? Outcome? Feedback? Siapa yang mendefinisikannya : Pemerintah, yang-diperintah atau bersama-sama?

Apapun penilaiannya, efektivitas birokrasi yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintah menjadi hal yang sangat penting dalam proses penyelenggaaan pemerintahan daerah.

Barnard (dalam Prawirosoentono, 1997: 27) berpendapat “Accordingly, we shall say that an action is effective if it specific objective aim. It is efficient if it satisfies the motives of the aim, whatever it is effective or not.” Pendapat ini antara lain menunjukkan bahwa suatu kegiatan dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang ditentukan.

Mengutip Ensiklopedia administrasi, (The Liang Gie, 1967) menyampaikan pemahaman entang efektifitas sebagai berikut :

Efektifitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan denngan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.

Dari diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindak-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Dimensi Indikator Motivasi

2010-10-05T13:17:00.002+07:00

Mengacu pada teori Motivasi Hirarki Kebuhuhan Maslow, maka definisi konseptual variabel penelitian Motivasi adalah kondisi dinamis kebutuhan pegawai dalam bekerja dan melaksanakan tugas yang terungkap dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan berkelompok, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri.

Operasionalisasi variabel penelitian Motivasi mencakup 5 dimensi yakni Dimensi Kebutuhan Fisiologis, Dimensi Kebutuhan Keamanan, Dimensi Kebutuhan Penghargaan, Dimensi Kebutuhan Berkelompok, dan Dimensi Kebutuhan Aktualisasi Diri. Kelima dimensi tersebut dioperasionalkan dalam konsep operasional sebagai berikut :

Dimensi Kebutuhan Fisiologis dijabarkan menjadi 3 indikator penelitian, yakni Indikator Penyediaan ruang kerja, Indikator Penyediaan sarana kerja, dan Indikator Penyediaan fasilitas kerja.

Dimensi Kebutuhan Keamanan dijabarkan menjadi 3 indikator penelitian, yakni Indikator Jaminan keamanan lingkungan pekerjaan, Indikator Dukungan pengamanan dalam pelaksanaan pekerjaan, dan Indikator Perlindungan terhadap resiko pekerjaan.

Dimensi Kebutuhan Penghargaan dijabarkan menjadi 3 indikator penelitian, yakni Indikator Insentif, Indikator Penghargaan pimpinan, dan Indikator Penghargaan instansi terkait.

Dimensi Kebutuhan Berkelompok dijabarkan menjadi 3 indikator penelitian, yakni Indikator Hubungan antar sesama petugas, Indikator Dukungan sesama petugas, dan Indikator Hubungan petugas dengan unit kerja terkait.

Dimensi Kebutuhan Aktualisasi Diri dijabarkan menjadi 3 indikator penelitian, yakni Indikator Aktualisasi identitas petugas, Indikator Aktualisasi profesionalitas petugas, dan Indikator Aktualisasi akuntabilitas petugas.

Kelimabelas indikator tersebut selanjutnya dijadikan 15 item Kuesioner (pernyataan) yang disusun dengan Format Skala Likert. Dengan Format Skala Likert didapat responsi (jawaban) dari sample penelitian yang selanjutnya disusun menjadi Distribusi Jawaban Responden.

Istilah Pengukuran Statistik

2010-10-01T15:00:00.002+07:00

1. Apa yang dimaksud mean, median dan modus?

Mean adalah rata-rata hitung. Penghitungannya dengan cara semua nilai skor dibagi jumlah data (dalam penelitian yang dimaksud adalah jumlah responden)
Median (Me) adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan (disusun) mulai dari data terkecil sampai data terbesar, atau sebaliknya dari data terbesar sampai data terkecil.
Modus atau Mode (Mo) adalah nilai dari data yang mempunyai frekuensi tertinggi atau nilai yang sering muncul dalam kelompok data.

2. Apa yg disebut regresi dan varians?

Regresi atau peramalan/pendugaan adalah proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang berdasarkan informasi (data) masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahan dapat diperkecil.
Regresi dapat juga diartikan sebagai usaha memperkirakan perubahan.
Regresi mengemukakan tentang keingintahuan apa yang terjadi di masa depan untuk memberikan kontribusi menentukan keputusan yang terbaik.
Kegunaan regresi dalam penelitian salah satunya adalah untuk meramalkan atau memprediksi variabel terikat (Y) apabila variabel bebas (X) diketahui. Selain itu regresi juga dapat digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan dua variabel berbentuk linier (garis lurus) atau tidak linier.
Varians adalah rata-rata hitung deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Dalam penelitian ini menggunakan varians sampel, varians sampel adalah deviasi kuadrat dari dari setiap data rata-rata hitung terhadap semua data dalam sampel. Fungsinya untuk mengetahui tingkat penyebaran atau variasi data.
Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians dan menunjukan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya.

3. Apa kegunaan koefisien korelasi?

Dalam statistik korelasi diberi pengertian sebagai hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan dua variabel dikenal dengan istilah bivariate correlation, sedangkan hubungan antar lebih dari dua variabel disebut multivariate correlation
Koefisien korelasi adalah sebuah angka yang dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui seberapa besar kekuatan korelasi di antara variabel yang sedang diselidiki korelasinya.
Angka koefisien korelasi berkisar antara 0 sampai dengan ± 1.00 (artinya paling tinggi ± 1.00 dan paling rendah 0). Tanda plus minus pada angka koefisien korelasi ini fungsinya hanya untuk menunjukan arah korelasi. Apabila angka koefisien korelasi bertanda plus (+) maka korelasi tersebut positif dan arah korelasi satu arah, sedangkan Apabila angka koefisien korelasi bertanda negatif (-) maka korelasi tersebut negatif dan arah korelasi berlawanan arah.serta apabila angka koefisien korelasi = 0, maka hal ini menujukan tidak ada korelasi.
Contoh hubungan satu arah: Kenaikan gaji diikuti dengan jumlah konsumsi.
Contoh hubungan yang berlawanan arah: makin meningkatnya harga barang diikuti dengan menurunnya jumlah permintaan.
Kegunaan korelasi 1) untuk mencari bukti terdapat tidaknya hubungan (korelasi) antar variabel. 2) bila sudah ada hubungan, untuk melihat/mengetahui besarnya tingkat keeratan hubungan antar variabel (variabel bebas dengan variabel terikat atau variabel bebas dengan variabel bebas), dan 3) untuk memperoleh kejelasan dan kepastian apakah hubungan tersebut signifikan (berarti/meyakinkan) atau tidak signifikan (tidak berarti atau tidak meyakinkan).

4. Apa guna korelasi parsial dan korelasi multiple?

Guna korelasi parsial dinukan untuk menganalisis atau mengetahui hubungan antara variabel independen dan dependen, dimana salah satu variabelnya dibuat tetap/dikendalikan atau dikontrol. Jadi korelasi parsial merupakan angka yang menunjukan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih setelah satu variabel yang diduga dapat mempengaruhi hubungan variabel tersebut dikontrol/dikendalikan untuk dibuat tetap keberadaannya.
Korelasi multiple atau korelasi ganda/jamak adalah hubungan antara dua atau lebih variabel bebas secara bersama-sama dengan satu variabel terikat.

5. Bagaimana cara mengukur/mengetahui derajat signifikan?

Dapat diketahui dari tabel distribusi t atau F atau tabel r (koefisien korelasi)
Menentukan dan menghitung nilai uji statistik yang digunakan, contoh mencari thitung atau F hitung kemudian dibandingkan dengan t tabel atau F tabel untuk mengetahui signifikan atau tidak signifikan.

6. Apa yang dimaksud dgn derajat signifikan?

Derajat signifikan adalah kesalahan taksiran, umumnya dinyatakan dalam peluang yang berbentuk persentase. Biasanya dalam penelitian kesalahan taksiran ditetapkan terlebih dahulu. Umumnya yang digunakan adalah 5% dan 1%. atau taraf kepercayaan umumnya 95% dan taraf kesalahan 5% atau α = 0,05 dan taraf kesalahan 1% atau α = 0,01. Dengan kata lain suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran (kepercayaan) yang dinyatakan dalam bentuk prosentase. Bila peluang kesalahan atau α = 5% maka taraf kepercayaan 95%. Peluang kesalahan dan kepercayaan ini disebut dengan taraf signifikansi.

7. Apa kegunaan derajat signifikan ?

Kegunaan derajad signifikan sebagai pedoman untuk menentukan atau mencari nilai tabel yang sesuai dengan uji statistik yang digunakan. Dalam penelitian ini digunakan uji t untuk uji hipotesis sederhana dan uji F untuk uji hipotesis ganda.
Hasil perhitungan uji statistik dibandingkan dengan nilai derajad signifikan, dengan kriteria tertentu. Jika hasil uji statistik lebih besar nilai derajad signifikan maka dinyatakan terdapat hubungan antara X dengan Y.

8. Apa beda uji signifikan dan uji linearitas?

Bedanya pada uji signifikansi, kriteria uji adalah apabila Fhitung > Ftabel, maka persamaan regresi dinyatakan signifikan sedangkan pada uji linearitas apabila Fhitung <>

9. Bagaimana cara mengukur X1X2 terhadap Y ?

Diukur menggunakan korelasi produk momen. Untuk mengukur X dengan Y menggunakan korelasi sederhana, untuk mengetahui signifikansi menggunakan uji t, sedangkan untuk mengukur X1X2 secara bersama-sama dengan Y menggunakan korelasi ganda untuk mengetahui signifikansi menggunakan uji F.

Pengujian Validitas dan Reliabilitas

2010-09-21T17:28:00.004+07:00

Suatu test dapat dikatakan mempunyai validitas tinggi apabila test tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur sesuai dengan makna dan tujuan diadakan test tersebut. Jika peneliti menggunakan kuesioner di dalam pengumpulan data penelitian, maka item-item yang disusun pada kuesioner tersebut merupakan alat test yang harus mengukur apa yang menjadi tujuan penelitian.

Salah satu cara untuk menghitung validitas suatu alat test yaitu dengan melihat daya pembeda item (item discriminality). Daya pembeda item adalah metode yang paling tepat digunakan untuk setiap jenis test. Daya pembeda item dalam penelitian ini dilakukan dengan cara ”korelasi item-total”. Korelasi item–total yaitu konsistensi antar skor item dengan skor secara keseluruhan yang dapat dilihat dari besarnya koefisien korelasi antara setiap item dengan skor keseluruhan, yang dalam penelitian ini menggunakan koefisien korelasi pearson dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

Bila koefisien korelasi untuk seluruh item telah dihitung, perlu ditentukan angka terkecil yang dapat dianggap cukup tinggi sebagai indikator adanya konsistensi antara skor item dan skor keseluruhan. Dalam hal ini tidak ada batasan yang tegas. Prinsip utama pemilihan item dengan melihat koefisien korelasi adalah mencari harga koefisien korelasi yang setinggi mungkin dan menyingkirkan setiap item yang mempunyai korelasi negatif (-) atau koefisien yang mendekati nol (0).

Menurut Friedenberg (1995) biasanya dalam pengembangan dan penyusunan skala-skala psikologi, digunakan harga koefisien korelasi yang minimal sama dengan 0.3. Dengan demikian semua item yang memiliki korelasi kurang dari 0.30 dapat disisihkan dan item-item yang akan dimasukkan dalam alat test adalah item-item yang memiliki korelasi di atas 0.30 dengan pengertian semakin tinggi korelasi itu mendekati angka 1 maka semakin baik pula konsistensinya (validitasnya).

Analisis Reliabilitas artinya adalah tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi, yaitu pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya (reliable). Reliabilitas merupakan salah satu ciri atau karakter utama instrumen pengukuran yang baik. Kadang-kadang reliabilitas disebut juga sebagai keterpercayaan, keterandalan, keajegan, konsistensi, kestabilan, dan sebagainya. Namun ide pokoknya dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana suatu pengukuran dapat dipercaya, artinya sejauh mana skor hasil pengukuran terbebas dari kekeliruan pengukuran (measurement error).

Tinggi rendahnya reliabiltias, secara empiris ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas. Walaupun secara teoritis, besarnya koefisien reliabilitas berkisaran 0.0-1.0; akan tetapi pada kenyataannya koefisien reliabilitas sebesar 1 tidak pernah dicapai dalam pengukuran karena manusia sebagai subjek pengukuran psikologis merupakan sumber kekeliruan potensial. Disamping itu walaupun koefisien korelasi dapat bertanda positif atau negatif, akan tetapi dalam hal reliabilitas, koefisien reliabilitas yang besar kurang dari nol (0.0) tidak ada artinya karena intepretasi reliabilitas selalu mengacu kepada koefisien reliabilitas yang positif. Teknik perhitungan koefisien reliabiltias yang digunakan disini adalah dengan menggunakan koefisien reliabilitas alpha yang dihitung dengan menggunakan rumus :

Untuk Rumus tersebut:
k = Banyaknya Pertanyaan
Sj2= Nilai Varians Jawaban Item ke-j
S2 = Nilai Varians Skor Total

Bila koefisien reliabilitas telah dihitung, maka untuk menentukan keeratan hubungan bisa digunakan kriteria Guilford (1956) yaitu :

Kurang dari 0.20 : Hubungan yang sangat kecil
0.20 - < 0.40 : Hubungan yang kecil
0.40 - < 0.70 : Hubungan yang cukup erat
0.70 - < 0.90 : Hubungan yang erat (reliable)
0.90 - < 1.00 : Hubungan yang sangat erat (sangat reliable)
1.00 : Hubungan yang sempurna

Untuk analisis validitas dan reliabilitas dilakukan dua tahap yaitu melihat apakan item valid dan reliabel terhadap dimensi, kemudian melihat apakah item-item tersebut valid dan reliabel terhadap variabel yang akan diukur.

Rencana Tahapan Kegiatan Penelitian

2010-09-21T17:18:00.001+07:00

Rencana dan tahap-tahap kegiatan penelitian disusun dengan format perencanaan teknis penelitian serta penyelesaian tugas akhir studi sebagai berikut :

Rencana dan Tahapan Kegiatan Penelitian Skripsi:

Penyusunan Usulan Penelitian
Konsultasi/Bimbingan Skripsi
Seminar Usulan Penelitian
Penelitian
Pembahasan Hasil Penelitian
Penyusunan Skripsi
Sidang Skripsi
Penyelesaian Skripsi

Rencana dan Tahapan Kegiatan Penelitian Tesis:

Penyusunan Usulan Penelitian
Bimbingan dan Konsultasi
Seminar Usulan Penelitian
Izin Penelitian
Penelitian
Pengolahan data dan penyusunan tesis
Sidang tesis

Rencana dan Tahapan Kegiatan Penelitian Disertasi:

Penelitian Pendahuluan dan penyusunan naskah usulan penelitian
Bimbingan Usulan Penelitian
Seminar Usulan Penelitian
Perbaikan Usulan Penelitian
Ijin penelitian dan pelaksanaan penelitian
Penyusunan Disertasi
Telaah naskah disertasi
Perbaikan Disertasi sesuai dengan hasil telah naskah disertasi
Sidang naskah Disertasi tertutup
Perbaikan naskah Disertasi, konsultasi dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Akademik
Sidang naskah Disertasi terbuka

Pengolahan Data Statistik SEM

2010-09-21T17:13:00.002+07:00

Pengolahan data statistik menggunakan Structural Equation Model (SEM), menurut Fonnel (Ghozali, 2006: 1) menyatakan manfaat utama SEM dibandingkan dengan generasi pertama multivariate seperti principal component analysis, factor analysis, discrimant analysis, atau multiple regression. SEM memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi bagi peneliti untuk menghubungkan antara teori dan data. Berdasarkan pendapat ini, maka dapat dikemukakan alasan penggunaan Analisis SEM untuk mengolah hasil penelitian adalah berikut :

Pertama, hipotesis yang diuji adalah Hipotesis Teoritik yang dinyatakan dengan landasan teori sehingga tercantum sejumlah variabel menifes yang dikembangkan dari dimensi-dimensi pada masing-masing variabel penelitian.

Kedua, dengan metode Analisis SEM akan dapat diungkapkan keeratan hubungan variabel-varabel manifes pada masing-masing variabel laten. Keeratan hubungan inilah yang merefleksikan besarnya pengaruh variabel eksogen (variabel bebas) terhadap variabel endogen (variabel tergantung).

Ketiga, dengan terungkapnya kontribusi keeratan hubungan variabel-variabel manifes pada masing-masing variabel laten, maka selanjutnya dapat dilakukan pendekatan analisis deskriptif menurut masing-masing variabel menifes yang merujuk pada indikator-indikator penelitian yang tercakup pada masing-masing dimensi.

Pengolahan data menggunakan Structural Equation Model (SEM), menurut Fonnel (dalam Ghozali, 2006: 1) menyatakan manfaat utama SEM dibandingkan dengan generasi pertama multivariate seperti principal component analysis, factor analysis, discrimant analysis, atau multiple regression. SEM memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi bagi peneliti untuk menghubungkan antara teori dan data.

Wijanto (2007:34) menunjukkan bahwa secara umum prosedur SEM menurut Bollen dan Long, 1993) mengandung tahap-tahap berikut :

Spesifikasi model (model specification). Tahap ini berkaitan dengan pembentukan model awal persamaan struktural, sebelum dilakukan estimasi. Model awal ini diformulasikan berdasarkan suatu teori atau penelitian sebelumnya.
Identifikasi (identification). Tahap ini berkaitan dengan pengkajian tentang kemungkinan diperolehnya nilai yang unik untuk setiap parameter yang ada di dalam model dan kemungkinan persamaan simultan tidak ada solusinya.
Estimasi (estimation). Tahap ini berkaitan dengan estimasi terhadap model untuk menghasilkan nilai-nilai parameter dengan menuggunakan salah satu motode estimasi yang tersedia. Pemilihan motode estimasi yang digunakan seringkali ditentukan berdasarkan karakteristik dari variabel-variabel yang dianalisis.
Uji Kecocokan (testing fit). Tahap ini berkaitan dengan pengujian kecocokan antara model dengan data. Beberapa kriteria ukuran kecocokan atau Googness Of Fit (GOF) dapat digunakan untuk melaksanakan langkah ini.
Respesifikasi (respecification). Tahap ini berkaitan dengan menspesifikasikan model berdasarkan atas hasil uji kecocokan tahapan sebelumnya.

Pengertian Pajak

2010-09-20T12:58:00.002+07:00

Soemitro dalam Munawir (1998 : 3) mengatakan bahwa pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (tegen prestise) dari negara yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (publik uitgaven).

Menurut Djajadiningrat yang juga dalam Munawir (1998:4), mengemukakan pengertian pajak sebagai berikut :

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Pengertian pajak secara umum menurut Soemitro (1990 : 3) adalah :

Pajak ialah iuran kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa imbal (kontra pretasi) yang langsung dapat ditujukan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, dan yang digunakan sebagai alat atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan.

Sedangkan Andriani yang dikutip oleh Nurmantu (1994 : 12) merumuskan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sementara itu menurut Smeets yang dikutip oleh Pudyatmiko, (2002 : 4), mengatakan pengertian pajak adalah “Prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma hukum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.” Definisi yang dikemukakan oleh Smeets tersebut menonjolkan adanya fungsi budgeter dari pajak, yakni untuk memasukan uang ke kas Negara.

Dimensi Indikator Kinerja

2010-09-20T10:50:00.003+07:00

Berdasarkan pendapat Simamora (Mangkunegara, 2009: 14) yang mengatakan bahwa kinerja (performance) dipengaruhi oleh tiga faktor atau dimensi, yaitu faktor/dimensi individual (atribut individu), faktor/dimensi psikologis (upaya kerja atau work effort) dan faktor/dimensi organisasi (dukungan organisasi.

Dengan pendapat tersbeut, dirangkai suatu definisi konseptual variabel penelitian bahwa kinerja adalah sebagai hasil–hasil yang dicapai oleh individu dalam melaksanakan tugas yang telah diembankan kepadanya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan, yang meliputi atribut individu, upaya kerja (work effort) dan dukungan organisasi.

Definisi konseptual ini diturunkan menjadi tiga dimensi kajian sebagai berikut:

Dimensi atribut individu,
Dimensi upaya kerja (work effort), dan
Dimensi dukungan organisasi.

Dimensi atribut individu memiliki indikator-indikator: (1) Kemampuan, (2) Keahlian, (3) Latar belakang,. Dimensi upaya kerja (work effort) memiliki indikator-indikator: (4) Persepsi, (5) Attitude, (6) Personality (7) Pembelajaran (8) Motivasi dan Dimensi dukungan organisasi memiliki indikator-indikator: (9) Sumber daya, (10) Kepemimpinan, (11) Penghargaan, dan (12) Struktur organisasi.

Dimensi Indikator Budaya Kerja

2010-09-20T10:44:00.000+07:00

Berdasarkan pendapat Paramita (Ndraha, 2005: 208) yang mengatakan bahwa budaya kerja dapat dibagi menjadi : 1) Sikap terhadap pekerjaan, yakni kesukaan akan kerja dibandingkan kegiatan lain, seperti bersantai, atau semata-mata memperoleh kepuasan dari kesibukan pekerjaannya sendiri, atau terpaksa melakukan sesuatu hanya untuk kelangsungan hidupnya; dan 2) Perilaku pada waktu bekerja, seperti rajin, berdedikasi, bertanggung jawab, berhati-hati, teliti, cermat, kemauan yang kuat untuk mempelajari tugas dan kewajibannya, suka membantu sesama karyawan, atau sebaliknya.

Dengan pendapat tesebut dirangkai suatu definisi konseptual variabel penelitian bahwa Budaya Kerja adalah sikap pegawai terhadap pekerjaan dan perilaku pegawai pada waktu bekerja. Definisi konseptual ini diturunkan menjadi 2 dimensi kajian : Dimensi sikap pegawai terhadap pekerjaan dan Dimensi perilaku pegawai pada waktu bekerja.

Dimensi sikap pegawai terhadap pekerjaan memiliki indikator-indikator: (1), Mau menerima arahan pimpinan (2), Senang menerima tanggung jawab kerja (3), Kerja sebagai ibadah (4), Melaksanakan pekerjaan sesuai tugas (5), Dapat mengatasi kendala kerja dan (6) Dapat menyusun laporan kerja. Dimensi perilaku kerja pegawai pada waktu bekerja memiliki indikator (7) Disiplin kerja, (8), Jujur dalam kerja (9), Komitmen kerja (10), Tanggungjawab terhadap pekerjaan (11) Kerjasama dengan rekan kerja, dan (12) Mengevaluasi pekerjaan.

Teori Kemiskinan

2010-09-18T15:37:00.004+07:00

Banyak pemahaman tentang kemiskinan yang dikemukakan para ahli, salah satu pemahaman yang dimaksud dikemukakan Bank Dunia (1990) dan Chambers (1987) (dalam Mikkelsen, 2003:193) yang memandang kemiskinan sebagai :

Suatu kemelaratan dan ketidakmampuan masyarakat yang diukur dalam suatu standar hidup tertentu yang mengacu kepada konsep miskin relatif yang melakukan analisis perbandingan di negara-negara kaya maupun miskin. Sedangkan konsep absolut dari kemiskinan adanya wabah kelaparan, ketidakmampuan untuk membesarkan atau mendidik anak dan lain-lain.

Usman (2003 : 33) mengatakan bahwa kemiskinan adalah kondisi kehilangan (deprivation) terhadap sumber-sumber pemenuh kebutuhan dasar yang berupa pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan serta hidupnya serba kekurangan. Sedangkan pemahaman tentang masalah kemiskinan, menurut Sumodiningrat (1999 : 45) :

Masalah kemiskinan pada dasarnya bukan saja berurusan dengan persoalan ekonomi semata, tetapi bersifat multidimensional yang dalam kenyataannya juga berurusan dengan persoalan-persoalan non-ekonomi (sosial, budaya, dan politik). Karena sifat multidimensionalnya tersebut, maka kemiskinan tidak hanya berurusan dengan kesejahteraan materi (material well-being), tetapi berurusan dengan kesejahteraan sosial (social well-being).

Dari pandangan di atas diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa kemiskinan pada hakekatnya merupakan kebutuhan manusia yang tidak terbatas hanya pada persoalan-persoalan ekonomi saja. Karena itu, program pemberdayaan masyarakat miskin sebaiknya tidak terfokus pada dimensi pendekatan ekonomi saja, tetapi juga memperhatikan dimensi pendekatan lain, yaitu pendekatan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya sosial. Menurut Supriatna (1997:90) :

Kemiskinan merupakan kondisi yang serba terbatas dan terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan.

Menurut Kartasasmita (1996:240-241), kondisi kemiskinan dapat disebabkan sekurang-kurangnya empat penyebab :

Pertama, rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Dalam bersaing untuk mendapatkan lapangan kerja yang ada, taraf pendidikan menentukan. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang.
Kedua, rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir, dan prakarsa.
Ketiga, terbatasnya lapangan kerja. Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan dan kesehatan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan itu.
Keempat, Kondisi keterisolasian. Banyak penduduk miskin, secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

Keempat penyebab tersebut menunjukkan adanya lingkaran kemiskinan. Rumah tangga miskin pada umumnya berpendidikan rendah dan terpusat di daerah pedesaan. Karena pendidikan rendah, maka produktivitasnya pun rendah sehingga imbalan yang diterima tidak cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan, yang diperlukan untuk dapat hidup dan bekerja.

Implementasi Kebijakan Publik Van Meter and Horn

2010-09-18T14:58:00.004+07:00

Implementasi Kebijakan Publik Van Meter and Van Horn yang dikemukakan oleh Hill and Hupe (2002:45) mengatakan :

Van Meter and Van Horns’s presentation of their theoretical perspective starts with a consideration of the need to classify policies in terms that will throw light upon implementation difficulties. Their approach is comparative simple. They suggest that there is a need to take into account the among of change required and the level of consensus. Hence they hypothesize that implementation will be most successful where only marginal change is required and goal consensus is high’. They present this, however, in term of an interrelationship, suggesting, for example, that high consensus may make high change possible, as in a wartime situation. We will see that a number of subsequent theorists have tried to get beyond these very basic propositions about the characteristics of policy, though with only limited success. Van Meter and Van Horn go on to suggest a model in which six variables are linked dynamically to the production of an outcome ‘performance’. The model is set out in figure below.

Dengan gambar tersebut, Meter dan Van Horn itu dalam Hill and Hupe (2002:46) menjelaskan terdapat enam variabel dalam impelementasi kebijakan publik sebagai berikut:

policy standards and objectives, which elaborate on the overall goals of the policy decision… to provide concrete and more specific standards for assessing performance;
the resources and incentives made available;
the quality of inter-organizational relationship (we find in their discussion of this, as in so much of the American literature on implementation, an extensive discussion of aspect of federalism;
the characteristics of the implementation agencies, including issues like organizational control but also, going back surely to inter-organizational issues, ‘the agency’s formal and informal linkages with the “policy-making” or “policy-enforcing” body;
the economic, social and political environment; and
the ‘disposition’ or response of the implementers, involving three elements: ‘their cognition (comprehension, understanding) of the policy, the direction of their response to it (acceptance, neutrality, rejection) and the intensity of that response.

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa terdapat enam variabel yang membentuk kinerja kebijakan publik, yaitu policy standards and objectives, the resources and incentives, the quality of inter-organizational relationship, the characteristics of the implementation agencies, the economic, social and political environment, dan response of the implementers. Dalam konteks implementasi kebijakan, maka dapat dirangkai suatu konsep pemahaman: (1) Policy standards and objectives dapat diartikan sebagai tujuan dan standard pencapaian tujuan implementasi kebijakan publik; (2) The resources and incentives dapat diartikan sebagai sumber daya dan insentif implementasi kebijakan publik; (3) The quality of inter-organizational relationship dapat diartikan sebagai kualitas hubungan antar instansi yang terkait dalam proses implementasi kebijakan publik; (4) The characteristics of the implementation agencies dapat diartikan sebagai karakteristik instansi pelaksana kebijakan atau yang lebih dikenal dengan sebutan kedudukan, wewenang dan fungsi masing-masing instansi yang terkait dalam proses implementasi kebijakan publik; (5) The economic, social and political environment dapat diartikan sebagai kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat dalam wilayah implementasi kebijakan publik; dan (6) The ‘dispositon’ or response of the implementers, involving three elemens: ‘their cognition of the policy, the direction of their response to it and the intensity of that response dapat diartikan sebagai kecenderungan tanggungjawab pelaksana kebijakan yang meliputi kesadaran, arahan dan intensitas tanggungjawab terhadap implementasi kebijakan publik.

Teori Partisipasi Masyarakat

2010-09-18T11:37:00.002+07:00

Banyak definisi partisipasi yang dikemukakan para ahli. Partisipasi dapat diartikan sebagai sumbangan, keterlibatan keikutsertaan warga masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan. Menurut Oakley, (1991:6) :

Participation is considered a voluntary contribution by the people in one or another of the public programmers supposed to contribute to national development, but the people are not expected to take part in shaping the programme or criticizing its contents.

Canter (dalam Arimbi, 1993:1) mendefinisikan partisipasi sebagai feed-forward information and feedback information. Dengan definisi ini, partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut. Dari pendapat Canter juga tersirat bahwa masyarakat dapat memberikan respon positif dalam artian mendukung atau memberikan masukan terhadap program atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah, namun dapat juga menolak kebijakan. Menurut pendapat Mubyarto (1997:35) bahwa mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Sedangkan Swanepoel and De Beer (dalam Coetzee et al. (2001:477) menjelaskan list three obatacles to participation adalah:

Operational: issue as too much centralization of power, limited capacity, limited coordination and inappropriate technology;
Culture of poverty: the vicious circle that keeps people enmeshed in poverty; and
Lack of structural support for participation: appropriate structures are necessary.

Nelson, Bryant dan White (1982:206) menyebutkan bahwa keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan, dapat disebut partisipasi kolektif, sedangkan keterlibatan individual dalam kegiatan kelompok dapat disebut partisipasi individual. Partisipasi yang dimaksud ialah partisipasi vertikal dan horisontal masyarakat. Disebut partisipasi vertikal karena bisa terjadi dalam kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada pada posisi sebagai bawahan, pengikut atau klien. Disebut partisipasi horisontal, karena pada suatu saat tidak mustahil masyarakat mempunyai kemampuan untuk berprakarsa, di mana setiap anggota/kelompok masyarakat berpartisipasi horisontal satu dengan yang lain, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Tentu saja partisipasi seperti itu merupakan suatu tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Dimensi dan Indikator Kualitas Pelayanan

2010-09-18T11:22:00.002+07:00

Berdasarkan pendapat Zeithaml et.al (1990:42) yang mengatakan Kualitas servequal mengandung Tangibles; tercermin pada fasilitas fisik, peralatan, personil dan bahan komunikasi; Reliability; kemampuan memenuhi pelayanan yang dijanjikan secara terpercaya, tepat; Responsiveness; kemauan untuk membantu pelanggan dan menyediakan pelayanan yang tepat; Assurance; pengetahuan dari para pegawai dan kemampuan mereka untuk menerima kepercayaan dan kerahasian; dan Emphaty; perhatian individual diberikan oleh perusahaan kepada para pelanggan.

Dengan pendapat di atas, maka definisi konseptual variabel tergantung Kualitas Pelayanan adalah karakteristik pelayanan public yang terungkap dari tangible, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty.

Dari definisi konseptual tersebut, variabel Kualitas Pelayanan dijabarkan menjadi 5 dimensi sebagai berikut:

Dimensi tangible,
Dimensi reliability,
Dimensi responsiveness,
Dimensi assurance, dan
Dimensi emphaty.

Dimensi tangible dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator : (1) Ruang tunggu pelayanan, (2) Loket pelayanan, dan (3) Penampilan Petugas Pelayanan. Dimensi reliability dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator : (4) Keandalan petugas dalam memberikan informasi pelayanan, (5) Keadalan petugas dalam melancarkan prosedur pelayanan, dan (6) Keadalanan petugas dalam memudahkan teknis pelayanan. Dimensi responsiveness dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator : (7) Respon petugas pelayanan terhadap keluhan warga, (8) Respon petugas pelayanan terhadap saran warga, dan (9) Respon petugas pelayanan terhadap kritikan warga. Dimensi assurance dijabarkan menjadi indikator-indikator : (10) Kemampuan administrasi petugas pelayanan, (11) Kemampuan teknis petugas pelayanan, (12) Kemampuan sosial petugas pelayanan. Dimensi emphaty dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator : (13) Perhatian petugas pelayanan, (14) Kepedulian Petugas, (15) Keramahan petugas pelayanan.

Dimensi dan Indikator Kompetensi

2010-09-18T11:09:00.003+07:00

Berasarkan pendapat Spencer and Spencer (1993:9-11) yang mengatakan terdapat lima karakteristik kompetensi sebagai berikut :

Motives. The thing a person consistenly thinks about or wants that cause action. Motives “drive, direct, and select” behavior toward certain action or goals and away from others.
Traits. Physical caracteristics and consistent responses to situation of information.
Self-concept. A person’s atitude, values, or self-image.
Knowledge. Information a person has in specific content areas.
Skill. The ability to perform a contain physical or mental task.

Dengan pendapat di atas, maka definisi konseptual variable bebas Kompetensi adalah karaktersitik kemampuan pegawai dalam melaksanakan kegiatan tugas dan pekerjaan yang terungkap dari motives, traits, self-concept, knowledge dan skills. Dari definisi ini diperoleh 5 dimensi kajian : Dimensi Motives, Dimensi Traits, Dimensi Self-Concept, Dimensi Knowledge dan Dimensi Skills.

Dimensi Motives dijabarkan menjadi indikator-indikator : (1) Dorongan kebutuhan ekonomi, (2) Dorongan kebutuhan sosial, dan (3) Dorongan kebutuhan psikologis. Dimensi Traits dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator : (4) Watak, (5) Sifat, dan (6) Sikap. Dimensi Self-Concept djabarkan lagi menjadi indikator-indikator : (7) Penampilan, (8) Tutur bahasa dan (9) Perilaku. Dimensi Knowledge dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator : (10) Pengetahuan tentang prosedur pelayanan dan (11) Pengetahuan tentang teknis pelayanan. Dimensi Skills dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator : (12) Keterampilan administratif, (13) Keterampilan manajerial, (14) Keterampilan teknis, dan (15) Keterampilan sosial.

Indikator Implementasi Kebijakan Publik

2010-09-17T17:07:00.003+07:00

Berdasarkan pendapat Edward III (1980: 10) yang mengatakan bahwa pelaksanaan implementasi dapat berhasil dengan baik harus didukung empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana dan struktur birokrasi, maka definisi konseptual variabel penelitian Implementasi Kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan yang mencakup penyelenggaraan komunikasi, dukungan sumber daya, struktur birokrasi, disposisi pelaksana.

Definisi konseptual ini diturunkan menjadi empat dimensi kajian : Dimensi komunikasi, Dimensi sumber daya, Dimensi struktur birokrasi dan Dimensi disposisi pelaksana.

Dimensi komunikasi memiliki indikator-indikator: (1) Sosialisasi tujuan Kebijakan, (2) Manfaat Kebijakan. Dimensi sumber daya memiliki indikator-indikator: (3) Dukungan Aparatur, (4) Dukungan anggaran, (5) Dukungan fasilitas Kebijakan. Dimensi struktur birokrasi memiliki indikator-indikator: (6) Fragmentasi, (7) Standar Prosedur Operasi, (8) Komitmen Aparatur dan Dimensi disposisi pelaksana memiliki indikator-indikator: (9) Disiplin Aparatur, (10) Kejujuran Aparatur, (11) Budaya Kerja Aparatur, (12) Sifat Demokratis Aparatur.

Teori Kualitas Pelayanan

2010-09-16T11:29:00.001+07:00

Salah satu fungsi pemerintahan yang kini semakin disorot masyarakat adalah pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi-instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan instansi pemerintahan kini semakin mengemuka; bahkan menjadi tuntutan masyarakat. Persoalan yang sering dikritisi masyarakat atau para penerima layanan adalah persepsi terhadap “kualitas” yang melekat pada selurus aspek pelayanan. Istilah “kualitas” ini, menurut Tjiptono (1996 : 55) mencakup pengertian 1) kesesuaian dengan persyaratan ; 2) kecocokan untuk pemakaian ; 3) perbaikan berkelanjutan ; 4) bebas dari kerusakan/cacat ; 5) pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat ; 6) melakukan segala sesuatu secara benar ; dan 7) sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.

Pada prinsipnya pengertian-pengertian tersebut di atas dapat diterima bila dikaitkan dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat yang menginginkan kualitas pelayanan dalam takaran tertentu. Namun demikian setia jenis pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi-instansi pemerintahan tentu mempunyai kritaria kualitas tersendiri. Hal ini tentu terkait erat dengan atribut pada masing-masing jenis pelayanan. Ciri-ciri atau atribut-atribut yang ada dalam kualitas tersebut menurut Tjiptono (1996 : 56) adalah :

Ketepatan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan waktu proses.
Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan-kesalahan.
Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan.
Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya petugas yang melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer.
Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi, dan lain-lain.
Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu ber AC, kebersihan, dan lain-lain.

Dari pendapat di atas di atas diketahui bahwa kualitas pelayanan mencakup berbagai faktor. Menurut Albrecht dan Zemke (dalam Dwiyanto, 2005 :145) bahwa kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, yaitu sistem pelayanan, sumber daya manusia pemberia pelayanan, strategi, dan pelanggan (customers).

Ivancevich, Lorenzi, Skinner dan Crosby (dalam Ratminto dan Atik, 2005:2) berpendapat bahwa pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan.

Senada dengan pendapat itu, Gronroos (dalam Ratminto dan Atik, 2005 :2) berpendapat :

Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan Permasalahan konsumen/pelanggan.

Tuntutan pelanggan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik (service excellence) tidak dapat dihindari oleh penyelenggara pelayanan jasa. Tuntutan para penerima layanan untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik harus disikapi sebagai upaya untuk memberikan kepuasan kepada penerima layanan. Kepuasan penerima layanan sangat berkaitan dengan kualitas pelayanan yang diberikan, seperti yang diungkapkan Tjiptono (1996:56), bahwa kualitas memiliki hubungan yang sangat erat dengan kepuasan pelanggan.

Kotler (dalam Tjiptono, 1996:147) mengatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dia rasakan dibanding dengan harapannya.

Setiap pelanggan atau penerima layanan tentu menghendaki kepuasan dalam menerima suatu layanan. Menurut Ratminto dan Atik (2005:28) :

Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima layanan. Kepuasan penerima layanan dicapai apabila penerima layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.

Dengan demikian kebutuhan para penerima layanan hasus dipenuhi oleh pihak penyelenggara pelayanan agar para penerima layanan tersebut memperoleh kepuasan. Untuk itulah diperlukan suatu pemahaman tentang konsepsi kualitas pelayanan. Menurut Wyckof (dalam Tjiptono, 1996:59) :

Kualitas pelayanan diartikan sebagai tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Kualitas pelayanan bukanlah dilihat dari sudut pandang pihak penyelenggara atau penyedia layanan, melainkan berdasarkan persepsi masyarakat (pelanggan) penerima layanan. Pelangganlah yang mengkonsumsi dan merasakan pelayanan yang diberikan, sehingga merekalah yang seharusnya menilai dan menentukan kualitas pelayanan.

Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan itu sesuai dengan apa yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika pelayanan yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika pelayanan yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk. Dengan demikian baik buruknya kualitas pelayanan tergantung kepada kemampuan penyedia layanan dalam memenuhi harapan masyarakat (para penerima layanan) secara konsisten.

Berdasarkan uraian sejumlah pendapat yang tersaji, maka pengertian kualitas pelayanan adalah totalitas karakteristik suatu konsep pelayanan yang mencakup seluruh aspek pelayanan, dan toluk ukur kualitas pelayanan itu adalah dapat memberi kepuasan kepada para pelanggan atau penerima layanan.

Teori Kompetensi

2010-09-16T11:11:00.001+07:00

Kinerja organisasi jelas mencakup kinerja anggota organisasi. Karena itu kesuksesan kerja pada masing-masing anggota organisasi menjadi penting bagi tercapainya keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam konteks ini, David McClelland (dalam Martin, 2002:151) mengatakan :

Ada sesuatu karakteristik dasar yang lebih penting dalam memprediksikan kesuksesan kerja. Sesuatu itu, lebih berharga daripada kecerdasan akademik. Dan, sesuatu itu dapat ditentukan dengan akurat, dapat menjadi titik penentu (critical factor) pembeda antara seorang star performer dan seorang dead wood. Menurut McClelland, sesuatu itulah yang disebut : Kompetensi.

Dari pemikiran McClealland itu jelas dikemukakan bahwa kompetensi merupakan salah satu faktor yang membedakan seseorang yang mampu menunjukkan kinerja yang optimal dengan seseorang yang tidak mampu menunjukan kinerja yang optimal. Kompetensi merupakan kumpulan sumber daya manusia yang secara dinamis menunjukkan kapasitas intelektual, kualitas sikap mental dan kapabilitas sosial seseorang.
Mengacu pada pentingnya kompetensi dalam suatu organisasi, maka pertanyaannya adalah ”Apa dan bagaimana pengertian kompetensi itu?”. Huston dan Robert (1972:3) mengatakan bahwa “competence is an adecuacy for task or possesion of requiered knowledge, skill and abilities”. Pendapat ini menunjukkan bahwa kompetensi merujukan pada pengetahuan dan ketrampilan seseorang dalam melaksanakan tugasnya.
Cohen (1980:173) mengatakan bahwa “competencies are the areas of knowledge, ability and skill that increase and individual’s efffectiveness in dealing with the world”.
Aisworth, Smith dan Millership (2007:73) mengatakan bahwa kompetensi merupakan kombinasi pengetahuan dan ketrampilan yang relevan dengan pekerjaan. Kompetensi adalah kapasitas untuk menangani suatu pekerjaan atau tugas berdasarkan suatu standar yang telah ditetapkan.
Hutapea dan Thoha (2008:4) mengemukakan beberpa definisi kompetensi berikut :
Boyatzis (1982) : Kompetensi didefinisikan sebagai “Kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan”.
Woordruffe (1991) and Woodruffe (1990) : Mereka membedakan antara pengertian competence dan competency, yang mana competence diartikan sebagai konsep yang berhubungan dengan pekerjaan, yaitu menunjukkan “wilayah kerja dimana orang dapat menjadi kompeten atau unggul”. Sedangkan competency merupakan konsep dasar yang berhubungan dengan orang, yaitu menunjukkan “demensi perilaku yang melandasi prestasi unggul (competent)”.
Kedua pendapat tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa kompetensi adalah suatu kemampuan atau keunggulan individu yang relevan dengan tuntutan pekerjaan atau mencapai suatu standar kinerja.

Standar Pelayanan Minimal

2010-09-06T12:14:00.001+07:00

Pengertian standar pelayanan minimal merupakan suatu istilah dalam pelayanan publik (public policy) yang menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Menurut Oentarto, et al. (2004:173) menjelaskan bahwa :

Standar pelayanan minimal memiliki nilai yang sangat strategis baik bagi pemerintah (daerah) maupun bagi masyarakat (konsumen). Adapun nilai strategis tersebut yaitu:

Pertama, bagi pemerintah daerah: standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai tolok ukur (benchmark) dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk membiayai penyediaan pelayanan;

Kedua, bagi masyarakat: standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai acuan mengenai kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah (daerah).

Dengan demikian pelayanan yang bermutu/berkualitas adalah pelayanan yang berbasis masyarakat, melibatkan masyarakat dan dapat diperbaiki secara terus menerus. Disisi lain, pemerintah dituntut untuk bekerja secara efisien dan efektif dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan itu bahwa Kebijakan Standar Pelayanan Minimal pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 11 ayat (4) UU No. 32/2004 yang menyatakan bahwa “penyelenggaraan urusan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah”. Sebagai bentuk tindak lanjut kebijakan Standar Pelayanan Minimal adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tertanggal 28 Desember 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal tertanggal 7 Februari 2007.

Implementasi Kebijakan Publik Edward III

2010-09-06T12:06:00.001+07:00

Menurut Edward III (1980: 9-12) ada empat variabel atau critical factors yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu communication, resources, disposition or attitude, dan bureaucratic structure. Keempat critical factors yang dimaksud dijelaskan Edward III berikut :

a. Communication, the first requirement for effective policy implementation is that those who are to implement a decision must know what they are supposed to do.

b. Resources, implementation orders may be accurately transmitted, clear, and consistent, but if implementations lack the resources necessary to carry out policies, implementations is likely to be ineffective.

c. Dispositions or attitude, if implementers are well-disposed toward a particular policy, they are more likely to carry it out as the original decision makers intended. But when implementers attitudes or perspectives differ from the decision makers, the process of implementing a policy becomes more complicated.

d. Bureaucratic structure, policy implementers may know what to do and have sufficient leisure and resources to do it, but they may still be hampered in implementation by the structures of the organizations in which they serve. Two prominent characteristics of bureaucracies are standard operating procedures (SOPs) and fragmentation.

Untuk memahami secara lebih komprehensif, maka pemahaman keempat faktor tersebut maka diperlukan konsep pemahaman yang mendalam tentang komunikasi, sumber daya, kecenderungan sikap pelaksana kebijakan, dan struktur birokrasi. Mengenai fungsi dan aktivitas komunikasi dalam proses implementasi kebijakan publik Edward III (1980:10) menjelaskan berikut :

For implementation to be effective, those whose responsibility it is to implement a decision must know what they are supposed to do. Orders to implement policies must be transmitted to the appropriate personnel, and they must be clear, accurate, and consistent. If the policies decision makers wish to see implemented are not clearly specified, they may be misunderstood by those at whom they are directed. Obviously, confusion by implementers about what to do increases the chances that they will not implement a policy as those who passed or ordered it intended.

Dari pendapat Edward III itu terungkap bahwa agar implementasi kebijakan menjadi efektif, maka para pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan suatu keputusan dan harus benar-benar memahami apa yang harus dilakukan. Untuk itu, arahan terhadap implementasi kebijakan harus ditransmisikan secara tepat, jelas, akurat dan konsisten. Dengan demikian suatu pola komunikasi yang tepat, jelas, akurat dan konsisten merupakan hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam mengkomunikasikan suatu keputusan dari satu pihak kepada para pihak yang terlibat dengan keputusan tersebut. Misalnya, keputusan mengenai standar pelayanan minimal yang dibakukan perlu ditransmisikan secara tepat, jelas, akurat dan konsisten kepada para aparatur pelayanan kesehatan.

Sumber-sumber Dana Bank

2010-09-06T11:57:00.001+07:00

Sumber-sumber dana bank berasal dari :

1. Dana yang berasal dari bank itu sendiri

Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya sendiri. Apabila saham yang terdapat dalam portepel belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencariannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lama. Akan tetapi jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru tersebut dipasar modal. Disamping itu pihak perbankan dapat pula menggunakan cadangan-cadangan laba yang belum digunakan.

Secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana sendiri terdiri dari :

a. Setoran modal dari pemegang saham

b. Cadangan-cadangan bank, maksudnya adalah cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang.

c. Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.

Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif besar daripada jika meminjam ke lembaga lain.

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan, asal dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit. Akan tetapi pencarian sumber dana dari sumber dana ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri. Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk :

a. Simpanan Giro

Menurut Undang-undang Perbankan No.10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Sedangkan pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu.

Pengertian dapat ditarik setiap saat maksudnya bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi. Kemudian juga harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan.

Sedangkan pengertian penarikan adalah diambilnya uang tersebut dari rekening giro sehingga menyebabkan gito tersebut berkurang, yang ditarik secara tunai maupun ditarik secara non tunai (pemindahan-bukuan). Penarikan secara tunai adalah dengan menggunakan cek dan penarikan non tunai adalah dengan menggunakan bilyet giro (BG).

b. Simpanan Tabungan

Menurut UU Perbankan No.10 1998 tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Selain itu harus sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Kemudian dalam hal sarana atau alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian antara keduanya yaitu bank dan penabung.

c. Simpanan Deposito

Menurut UU Perbankan No.10 1998 yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu ter tentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Artinya jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo.

Sarana atau alat untuk menarik uang yang disimpan di deposito sangat tergantung dari jenis depositonya. Artinya setiap jenis deposito mengandung beberapa perbedaan sehingga diperlukan sarana yang berbeda pula.

3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya

Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua diatas. Pencarian sumber dana ini relatif mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber dana ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari :

1. kredit likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu.

2. Pinjaman antar bank, biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring didalam lembaga kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi.

3. Pinjaman dari bank-bank luar negeri. Merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri.

4. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.

Pengertian Kesejahteraan Sosial

2010-09-06T11:56:00.001+07:00

Menurut Suharto (2009:1) pengertian kesejahteraan sosial sebagai berikut :

Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Penjelasan diatas mengandung pengertian bahwa masalah kesejahteraan sosial tidak bisa ditangani oleh sepihak dan tanpa teroganisir secara jelas kondisi sosial yang dialami masyarakat. Perubahan sosial yang secara dinamis menyebabkan penanganan masalah sosial ini harus direncanakan dengan matang dan berkesinambungan. Karena masalah sosial akan selalu ada dan muncul selama pemerintahan masih berjalan dan kehidupan manusia masih ada.

Sejalan dengan itu menurut Adi (2003: 41) kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan yang dirumuskan pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial yaitu :

Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Rumusan di atas menggambarkan kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan dimana digambarkan secara ideal adalah suatu tatanan (tata kehidupan) yang meliputi kehidupan material maupun spiritual, dengan tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari lainnya, tetapi lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan. Titik keseimbangan adalah keseimbangan antara aspek jasmaniah dan rohaniah, ataupun keseimbangan antara aspek material dan spiritual.

Pengertian Kualitas Produk

2010-09-05T22:46:00.003+07:00

Kualitas mengandung banyak pengertian, beberapa contoh dari pengertian kualitas menurut Tjiptono (1996:55) adalah :

1) kesesuaian dengan persyaratan.

2) kecocokan untuk pemakaian.

3) perbaikan berkelanjutan.

4) bebas dari kerusakan/cacat.

5) pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat.

6) melakukan segala sesuatu secara benar.

7) sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kualitas menurut penulis dapat diberi pengertian sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk (barang atau jasa) yang menunjang kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan. Kualitas sering kali diartikan sebagai segala sesuatu yang memuaskan konsumen atau sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan.

Stanton (1985:222-223) mendefinisikan produk sebagai berikut :

Sekumpulan atribut yang nyata (intangible) yang terkait dalam sebuah bentuk yang dapat didentifikasikan, di dalamnya sudah ter-cakup warna, harga, kemasan, prestise pabrik, prestise pengecer, dan pelayanan dari pabrik serta pengecer yang mungkin diterima oleh pembeli sebagai sesuatu yang bisa memuaskan keinginan.

Menurut Kotler (1998:53) produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan. Jadi, pada dasarnya produk adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan masyarakat atau konsumen. Bagi perusahaan yang memproduksi suatu produk atau jasa, produk adalah alat atau sarana untuk mencapai sasaran, yaitu keuntungan perusahaan atau tujuan tertentu.

Dalam era globalisasi ini, tampaknya masyarakat atau konsumen semakin kritis dalam menilai suatu produk.

Stanton (1985:285-286) memberi pengertian kualitas produk :

Suatu jaminan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen dalam memilih suatu produk dan dalam masalah ini citra rasa pribadi sangat berperan.

Dalam konsteks tersebut, penulis dapat memetik beberapa hal penting dalam membahas “kualitas produk”, yakni :

1) Kata “jaminan” mengandung pengertian bahwa produk yang ditawarkan kepada konsumen benar-benar telah melalui proses pengukuran dan pengujian yang cermat dan rasional, sehingga layak untuk disertai dengan jaminan.

2) Kata “cita rasa” yang menjadi motivasi konsumen dalam memilih produk adalah faktor yang menjadi fokus perhatian produsen atau pemasar. Jadi siapa yang menjadi konsumen atau pembeli itu sangat penting diketahui oleh pihak produsen atau pemasar.

3) Antara jaminan dan faktor kebutuhan terdapat rasionalisasi dan relevansi yang harus diterjemahkan secara tepat oleh pihak produsen atau pemasar.

Tujuan umum pembentukan kualitas produk itu sendiri adalah untuk meyakinkan konsumen bahwa produk yang terbaik menurut kebutuhan konsumen. Bahkan untuk lebih meyakinkan ada perusahaan-perusahaan yang berani memberi jaminan ganti rugi bila produknya tidak berkualitas atau tidak sesuai dengan promosi yang disampaikan.

Dalam era perdagangan bebas seperti sekarang ini, dimana per-saingan produk semakin marak, perkara kualitas produk dan pelayanan menjadi sangat penting untuk ditonjolkan. Sebab bila hal ini tidak ditonjolkan maka konsekuensi logisnya adalah bahwa kualitas produk dan pelayanan yang ditawarkan bisa tergeser oleh kualitas produk dan pelayanan lain yang sejenis, yang lebih meyakinkan konsumen.

Mengukur Kepuasan Pelanggan

2010-09-05T22:34:00.001+07:00

Kotler (1994) dalam Zulian Yamit (2001:80) mengemukakan beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan, metode tersebut antara lain :

1. Sistem Pengaduan

System ini memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk memberikan saran, keluhan dan bentuk ketidak puasan lainnya dengan cara men yediakan kotak saran. Setiap saran dan keluhan yang masuk harus menjadi perhatian bagi perusahan, sebab saran dan keluhan itu pada umumnya dilandasi oleh pengalaman mereka dan hal ini bentuk kecintaan mereka terhadap produk maupun terhadap perusahaan.

2. Survey pelanggan

Survey pelanggan merupakan cara yang umum digunakan dalam mengukur kepuasan pelanggan misalnya, melalui surat pos, telepon atau wawancara secara langsung.

3. Panel pelanggan

Perusahaan mengundang pelanggan yang setia terhadap produk dan mengundang pelanggan yang telah berhenti membeli atau telah pindah menjadi pelanggan perusahaan lain. Dari pelanggan setia akan diperoleh informasi tingkat kepuasan yang mereka rasakan dan dari pelanggan yang telah berhenti membeli, perusahaan akan memperoleh informasi mengapa hal itu dapat terjadi. Apabila pelanggan akan memperoleh informasi mengapa hal itu dapat terjadi ini menunjukkan kegagalan perusahaan dalam memuaskan pelanggan.

Dalam kaitannya dengan kepuasan konsumen, Lele dan Sheth (1995:49) menunjukkan kepuasan konsumen atau masyarakat sebagai kunci untuk mendapatkan hasil jangka panjang dan tetap memberi kesenangan kepada pelanggan adalah bisnis setiap orang.

Pengertian Disiplin

2010-08-02T11:40:00.001+07:00

Prawirosentono (1999: 31) mengemukakan bahwa secara umum disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Sedangkan disiplin kerja, atau lebih tepatnya disiplin kerja pegawai dapat dikatakan ketaatan pegawai yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja dengan organisasi di mana dia bekerja.

Robert E. Quin Cs dalam Prawirosentono (1999 : 32) mengatakan : “Discipline implies obedience and respect for the agreement between the firm and its employee. Discipline also involves sanction judiciously applied”.

Uraian ini dapat dijelaskan bahwa disiplin meliputi ketaatan dan hormat terhadap perjanjian yang dibuat antara perusahaan dan karyawan. Disiplin juga berkaitan erat dengan sanksi yang perlu dijatuhkan kepada pihak yang melanggar.

Menurut Suradinata (1996: 150), disiplin pada dasarnya mencakup pelajaran, patuh, taat, kesetiaan, hormat kepada ketentuan/peraturan/norma yang berlaku. Dalam hubungannya dengan disiplin kerja, disiplin merupakan unsur pengikat, unsur integrasi dan merupakan unsur yang dapat menggairahkan kerja bahkan dapat pula sebaliknya.

Dengan berpedoman pada pengertian tersebut maka disiplin merupakan faktor pengikat kerja, yaitu merupakan kekuatan yang dapat memaksa tenaga kerja atau pegawai untuk mematuhi peraturan serta prosedur kerja yang telah disepakati dan telah ditentukan oleh lembaga yang berwenang atau pejabat yang berwenang dengan berpegang pada peraturan tersebut. Dengan berpegang pada peraturan dimaksud diharapkan tujuan organisasi dapat tercapai.

Pengertian Pengawasan

2010-08-02T11:24:00.002+07:00

Terry dalam Salindeho (1995:25) mengemukakan pengertian pengawasan berikut :

Pengawasan berarti mendeterminasikan apa yang dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. Jadi pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.

Fayol dalam Harahap (2001:10) mengemukakan bahwa pengawasan adalah upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari kejadiannya di kemudian hari.

Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. (LAN RI, 1997:159)

Lebih luas lagi pengertian pengawasan dikemukakan Situmorang dan Jusuf (1993:19) mengemukakan :

Dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian controlling ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata “kendali”, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki kegiatan yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar. Kenyataan dalam praktek sehari-hari bahwa isitilah controlling itu sama dengan istilah pengawasan dan istilah pengawasan inipun telah mengandung pengertian luas, yakni tidak hanya sifat melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi tadi tetapi juga mengandung pengendalian dalam arti menggerakkan, memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Berdasarkan deskripsi pengertian yang tersaji diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa pengawasan (controlling) dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas yang direncanakan. Pengawasan bertujuan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

LAN RI (1997:159), mengemukakan bahwa hasil pengawasan harus dijadikan masukan oleh pimpinan dalam pengambilan keputusan yaitu untuk :

Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyim-pangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidaktertiban.
Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyim-pangan, penye-lewengan, pemborosan, hambatan dan ketidaktertiban tersebut.
Mencari cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik untuk mencapai tujuan dan melaksanakan tugas-tugas organisasi.

Dengan demikian fungsi pengawasan adalah untuk mencegah sekecil dan sedini mungkin terjadinya suatu penyimpangan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas. Persoalannya tanpa pengawasan, proses pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas bisa saja menyimpang atau bertentangan dari prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Tukar Link

2010-07-30T15:46:00.001+07:00

Tuker link merupakan salah satu cara untuk mempromosikan blog kita. Selain untuk mempromosikan blog, dengan tukar link di harapkan bisa menjalin silaturahmi antar blog di indonesia. Siapapun yang berminat tukar link dengan blog ini, silahkan copy paste kode di bawah dan memasukkan pada blog anda lalu berikan komentar supaya saya bisa backlink sekaligus mengunjungi blog anda. Format linknya seperti ini:

Copy Paste di Blog Anda

Biaya Jasa Pembuatan Proposal Penelitian

2010-07-14T01:25:00.015+07:00

Kami menerima jasa pembuatan proposal penelitian dan pengolahan data statistik. Proposal yg kami buat adalah murni hasil penelahaan dan kajian teori, bukan plagiat atau pernah diplubikasikan, jadi proposal dijamin keasliannya sesuai dengan standar etika penulisan ilmiah baku. Kami menawarkan jasa pembuatan proposal penelitian dan Skripsi/Tesis/Disertasi dengan beberapa paket.

1. Paket Proposal Penelitian Skripsi
Biaya jasa Rp.3.000.000,- terdiri dari:
- Proposal Tesis (Bab I, II dan III); (sesuai pedoman penulisan Skripsi perguruan tinggi)
- Slide presentasi sidang/seminar (Ms PowerPoint) proposal;
- Perbaikan koreksi materi proposal pasca seminar/sidang proposal;
- Konsultasi.

2. Paket Skripsi
Biaya jasa Rp.5.000.000,- terdiri dari:
- Paket Proposal Penelitian;
- Penyususan Hasil Penelitian dan Pembahasan, Kesimpulan dan Saran (Bab IV dan IV);
- Slide Presentasi sidang skripsi (Ms PowerPoint);
- Perbaikan koreksi materi skripsi pasca sidang;
- Konsultasi.

3. Paket Proposal Penelitian Tesis
Biaya jasa Rp.5.000.000,- terdiri dari:
- Proposal Tesis (Bab I, II dan III); (sesuai pedoman penulisan Tesis perguruan tinggi)
- Slide presentasi sidang/seminar (Ms PowerPoint) proposal;
- Perbaikan koreksi materi proposal pasca seminar/sidang proposal;
- Konsultasi.

4. Paket Tesis
Biaya jasa Rp.7.500.000,- terdiri dari:
- Paket Proposal Penelitian;
- Penyususan Hasil Penelitian dan Pembahasan, Kesimpulan dan Saran (Bab IV dan IV);
- Slide Presentasi sidang tesis (Ms PowerPoint);
- Perbaikan koreksi materi tesis pasca sidang;
- Konsultasi.

5. Paket Proposal Penelitian Disertasi
Biaya jasa Rp.xx.xxx.xxx,- terdiri dari:
- Proposal Tesis (Bab I, II dan III); (sesuai pedoman penulisan Disertasi perguruan tinggi)
- Slide presentasi sidang/seminar (Ms PowerPoint) proposal;
- Perbaikan koreksi materi proposal pasca seminar/sidang proposal;
- Konsultasi.

6. Paket Disertasi
Biaya jasa Rp.xx.xxx.xxxx,- terdiri dari:
- Paket Proposal Penelitian;
- Penyususan Hasil Penelitian dan Pembahasan, Kesimpulan dan Saran (Bab IV dan IV);
- Slide Presentasi sidang tertutup/terbuka disertasi (Ms PowerPoint);
- Perbaikan koreksi materi disertasi pasca sidang;
- Konsultasi.

Biaya jasa pembuatan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai banyaknya permintaan jasa pembuatan yang kami terima. Kami akan memberikan Outline Proposal sesuai judul secara gratis.

Silahkan melakukan pemesanan paket disertai dengan info jurusan studi dan perguruan tinggi melalui email: tesisdisertasi@yahoo.co.id

Kami memahami bahwa dalam melayani memerlukan waktu yang tidak sebentar, untuk itu kami melayani anda sampai lulus.

Dimensi Kualitas Pelayanan

2010-07-13T18:04:00.000+07:00

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (dalam Tjiptono, 1998:69) yang melalukan penelitian khusus terhadap beberapa jenis pelayanan, mengidentifikasi sepuluh faktor utama yang menentukan kualitas pelayanan, yakni :

Realibility, yang mencakup konsistensi kerja (performance) dan kemampuan untuk dipercaya (dependability). Hal ini berarti perusahaan memberikan pelayanannya secara tepat sejak awal (right the first time) dan telah memenuhi janji (iklan)nya.
Responsiveness, yaitu kemauan atau kesiapan para pegawai untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan pelanggan.
Competence, artinya setiap pegawai perusahaan memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk dapat memberikan pelayanan tertentu.
Access, yaitu kemudahan untuk dihubungi atau ditemui, yang berarti lokasi fasilitas pelayanan mudah dijangkau, waktu menunggu tidak terlalu lama, saluran komunikasi mudah dihubungi.
Courtesy, yaitu sikap sopan santun, respek, perhatian, dan keramahan dari para kontak personal perusahaan
Communication, yaitu memberikan informasi yang dapat dipahami pelanggan serta selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan.
Credibility, yaitu jujur dan dapat dipercaya. Disini menyangkut nama dan reputasi perusahaa, karakteristik pribadi, kontak personal, dan interaksi dengan pelanggan.
Security, yaitu aman (secara fisik, finansial dan kerahasiaan) dari bahaya, resiko atau keragu-raguan.
Understanding/knowing the customer, yaitu upaya untuk memahami kebutuhan pelanggan.
Tangible, yaitu segala bukti fisik seperti pegawai, fasilitas, peralatan, tampilan fisik dari pelayanan misalnya kartu kredit plastik.

Namun dalam perkembangan selanjutnya Parasuraman et al., (dalam Zeithaml dan Bitner (1996: 118) sampai pada kesimpulan bahwa kesepuluh dimensi kualitas pelayanan di atas dirangkumkan menjadi lima dimensi pokok yang terdiri dari reliability, responsiveness, assurance (yang mencakup competence, courtesy, credibility, dan security), empathy (yang mencakup access, communication dan understanding the customer), serta tangible. Penjelasan kelima dimensi untuk menilai kualitas pelayanan tersebut adalah :

Tangibles (bukti fisik); meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi serta kendaraan operasional. Dengan demikian bukti langsung/wujud merupakan satu indikator yang paling konkrit. Wujudnya berupa segala fasilitas yang secara nyata dapat terlihat.
Reliability (kepercayaan); merupakan kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan. Menurut Lovelock, reliability to perform the promised service dependably, this means doing it right, over a period of time. Artinya, keandalan adalah kemampuan perusahaan untuk menampilkan pelayanan yang dijanjikan secara tepat dan konsisten. Keandalan dapat diartikan mengerjakan dengan benar sampai kurun waktu tertentu. Pemenuhan janji pelayanan yang tepat dan memuaskan meliputi ketepatan waktu dan kecakapan dalam menanggapi keluhan pelanggan serta pemberian pelayanan secara wajar dan akurat.
Responsiveness (daya tanggap); yaitu sikap tanggap pegawai dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan dapat menyelesaikan dengan cepat. Kecepatan pelayanan yang diberikan merupakan sikap tanggap dari petugas dalam pemberian pelayanan yang dibutuhkan. Sikap tanggap ini merupakan suatu akibat akal dan pikiran yang ditunjukkan pada pelanggan.
Assurence (jaminan); mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki pegawai, bebas dari bahaya, risiko dan keragu-raguan. Jaminan adalah upaya perlindungan yang disajikan untuk masyarakat bagi warganya terhadap resiko yang apabila resiko itu terjadi akan dapat mengakibatkan gangguan dalam struktur kehidupan yang normal.
Emphaty (empati); meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pelanggan. Empati merupakan individualized attention to customer. Empati adalah perhatian yang dilaksanakan secara pribadi atau individu terhadap pelanggan dengan menempatkan dirinya pada situasi pelanggan.

Sementara itu Vincent (1997: 67) mengidentifikasi 10 dimensi untuk melihat kualitas pelayanan, yaitu: ketepatan waktu pelayanan, akurasi layanan, kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan, tanggung jawab, kelengkapan, kemudahan mendapat layanan, variasi model layanan, layanan pribadi, kenyamanan dalam memperoleh layanan, dan atribut pendukung lainnya seperti lingkungan, kebersihan, ruang tunggu, AC, dan lain-lain.

Dari uraian di atas dapat disarikan bahwa kinerja pelayanan adalah hasil kerja yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya yang diukur berdasarkan indikator bukti fisik (tangible), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (emphaty).

Kualitas Pelayanan

2010-07-13T18:01:00.002+07:00

Goetsch dan Davis (dalam Tjiptono & Diana, 2001: 5) memberikan batasan bahwa kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Di pihak lain Gaspersz (2002: 4) memberikan pengertian kualitas sebagai segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan; sedangkan Reksohadiprodjo (1996: 391) mendefinisikan kualitas sebagai ukuran seberapa dekat suatu barang atau jasa sesuai dengan standar tertentu.

Sebagaimana dikemukakan oleh Stamatis (1996: 6) bahwa kualitas didefinisikan dengan berbagai cara oleh para pakar, antara lain didasarkan pada kesesuaian dengan permintaan, kecocokan untuk digunakan, perbaikan secara berkelanjutan, kerugian pada masyarakat, dan tidak ada cacat.

Stewart yang dikutip Stoner, Freeman & Gilbert (1995: 210) memberikan definisi bahwa: “Quality is a sense of appreciation that something is better than something else”. Kemudian Feigenbaume (1992: 7) menyatakan bahwa kualitas adalah keseluruhan karakteristik produk dan jasa dari pemasaran, rekayasa, pembikinan dan pemeliharaan yang membuat produk dan jasa yang digunakan memenuhi harapan-harapan pelanggan.

Para pakar juga cenderung memberikan definisi kualitas sesuai latar belakang keilmuannya. Garvin (dalam Lovelock, 1995: 98) misalnya memandang kualitas ke dalam lima pendekatan, yang meliputi:

Transcendence approach, yaitu pendekatan yang memandang kualitas sebagai innate excellence. Dalam hal ini, kualitas dapat dirasakan atau diketahui tetapi sulit untuk didefinisikan atau dioperasionalisasikan.
The product based approach, yaitu pendekatan yang menyatakan bahwa kualitas merupakan karakteristik atau attribute yang dapat dikuantitatifkan dan dapat diukur. Perbedaan kualitas suatu produk diukur dari perbedaan sejumlah unsur atau atribut yang dimiliki produk.
User based definitions, yaitu pendekatan didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas suatu produk tergantung pada orang yang memakainya. Produk yang berkualitas tinggi bagi seseorang adalah produk yang paling memuaskan persepsinya. Dengan demikian perspektifnya adalah subyektif dan demand¬-based, karena tiap orang memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda beda.
The manufacturing based approach, yaitu pendekatan yang bersifat supply based. Di sini, kualitas didefinisikan sebagai suatu kesesuaian dengan persyaratan (conformance to requirements). Pendekatan ini lebih bersifat operation driven dan cenderung berfokus pada penyesuaian spesifikasi dan didorong oleh tujuan peningkatan efisiensi dan produktivitas.
Value based definitions, yaitu pendekatan yang memandang kualitas dari segi nilai dan harga. Maksudnya, kualitas suatu produk diukur dengan mempertimbangkan trade off antara kinerja produk dan harganya, sehingga kualitas didefinisikan sebagai affordable excellence. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kualitas bersifat relatif, sehingga produk yang memiliki kualitas paling tinggi belum tentu merupakan produk yang paling bernilai yang merupakan produk yang paling tepat untuk dibeli.

Lupiyoadi (2001: 144) mengatakan, konsep tentang kualitas pada dasarnya bersifat relatif yakni tergantung pada perspektif yang digunakan untuk menemukan ciri-ciri atau spesifikasinya. Menurut Lupiyoadi, pada dasarnya terdapat tiga orientasi kualitas yang seharusnya konsisten satu sama lain, yakni: (1) persepsi konsumen, (2) produk/jasa, dan (3) proses. Untuk yang berwujud barang, ketiga orientasi ini hampir selalu dapat dibedakan dengan jelas tetapi tidak untuk jasa. Untuk jasa, produk dan proses mungkin tidak dapat dibedakan dengan jelas, bahkan produknya adalah proses itu sendiri.

Menurut Fitzsimmons (1994:189), kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan (service quality) dapat didefinisikan sbagai “perbandingan antara pelayanan yang dipersepsikan atau diterima dengan harapan pelayanan yang disukai”. Lebih lanjut Zethaml dan Bitner (1996:117) mendefinikan kualitas pelayanan sebagai “penyerahan atau penyampaian pelayanan secara relatif lebih unggul (excellent) atau superior terahadap harapan pelanggan (customer expectations)”. Zeithaml dan Bitner menekankan selain aspek hasil, maka yang tidak kalah pentingnya adalah proses penyampaian pelayanan tersebut kepada pelanggan, dengan demikian definisi kualitas pelyanan meliputi kualitas pelayanan itu sendiri. Hal tersebut dipertegas lagi oleh (Gronroos dalam Hutt dan Spech, 1992 dan dalam Fandy Tjiptono (1998: 60) bahwa kualitas total suatu pelayanan terdiri dari tiga komponen utama yaitu :

Technical quality, yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas output (keluaran) pelayanan yang diterima pelanggan, seperti kecepatan, ketepatan, kerapian dan sebagainya.
Functional quality, yaitu komponen yang berkaitan dengan cara penyampaian pelayanan.
Corporate image, yaitu profit, reputasi, citra umum dan daya tarik khusus suatu perusahaan.

Komponen-komponen diatas merupakan dasar untuk output pelayanan serta cara penyampai pelayanan dalam menilai kualitas pelayanan.

Jenis Pelayanan

2010-07-13T17:52:00.001+07:00

Dalam pelayanan dikenal pelayanan sepenuh hati, yakni pelayanan yang berasal dari dalam "sanubari" diri kita. Sanubari merupakan tempat bersemayamnya emosi-emosi, watak, keyakinan-keyakinan, nilai-nilai, sudut pandang dan perasaan-perasaan (Patton, dalam Boediono, 1999: 49). Pelayanan sepenuh hati dilakukan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan logis (pikiran) dan sentimentalitas (perasaan). Untuk itu, dalam pelayanan sepenuh hati, menurut Patricia Pattan (1998, dalam Boediono, 1999: 50) diperlukan:

Memahami perasaan-perasaan diri sendiri tentang siapa sebenarnya ia dan apa yang kita sumbangkan pada kehidupan profesional dan pribadi.
Memahami kekuatan batin kita, seperti: kepercayaan diri, harga diri, dan pematangan emosional.
Mempelajari selling-point emosional produksi kita untuk menambah kredibilitas dan daya tarik pada presentasi layanan.
Menitik beratkan pada kebutuhan pada konsumen dan perasaan mereka terhadap produk dan duta-duta perusahaan, serta membangun hubungan dan sikap saling menghargai dengan konsumen.
Menyesuaikan diri dengan produk, sehingga produksi itu tidak lain merupakan ungkapan diri kita sendiri, bukan sebaliknya.
Menemukan kesenangan dan kegembiraan dalam peran kita sebagai duta-duta perusahaan, produksi atau pelayanan.

Dalam pelayanan sepenuh hati terdapat tiga sudut pandang yang mengikuti, yaitu bagaimana memandang diri sendiri, memandang orang lain dan memandang pekerjaan, yang oleh Patricia Pattan disebut dengan paradigma (Boediono, 1999: 52).

Dalam memandang diri sendiri, ia memiliki penuh kepercayaan diri terhadap dirinya sendiri. Ia memiliki kemampuan dalam berhubungan dengan orang lain. Suka menyenangkan hati pelanggan dan tidak memandang dirinya rendah karena pekerjaannya. Memandang orang lain, ia menghargai barang-barang yang dibelinya. Ia tidak hanya ramah dan profesional, tetapi juga mampu menjalin hubungan emosional dengan setiap pelanggan. Dalam memandang pekerjaannya, ia mengangap penting dan khusus. Ia bangga terhadap dirinya, karena selama ini belum pernah merugikan orang lain karena satu kealpaan. Ia tidak ragu-ragu lagi menganggap pekerjaan itu sebagai bagian bagi dirinya sendiri dan telah menemukan cara-cara untuk manambah makna terhadap pekerjaannya.

Selain itu, pelayanan sepenuh hati mencakup lima komponen penting, yakni (Boediono, 1999: 52):

Memahami emosi. Dalam pelayanan sepenuh hati, kunci keberhasilannya adalah memahami penyebab-penyebab pemicu emosi, mampu mengenali dan mampu mengungkap-kan perasaan-perasaan dengan tepat.
Kompetensi. Pelayanan sepenuh hati memerlukan kepercayaan diri yang besar dalam rangka mendekati pelanggan. Untuk itu hilangkan rendah diri, dan rasa malu. Karena sikap itu membuat sikap tidak memperdulikan pelanggan dan acuh tak acuh.
Mengelola emosi-emosi. Kemampuan mengungkapkan emosi secara efektif dan mengontrol suasana hati dalam bertindak merupakan ukuran kecerdasan emosional. Kemampuan menjaga keseimbangan merupakan tujuan yang positif dan produktif. Itulah pentingnya mengelola emosi sebagai komponen dalam pelayanan sepenuh hati.
Bersikap kreatif dan memotivasi diri sendiri. Pelayanan sepenuh hati berasal dari diri sendiri. Perasaan bisa berfungsi sebagai pendorong untuk menyesuaikan emosi-emosi, baik pada petugas maupun pelanggan, sehingga dapat menangani situasi-situasi sulit. Untuk itu diperlukan jiwa kreatif agar dapat menemukan penyelesaian yang positif.
Menyelaraskan emosi-emsosi orang lain. Hampir semua pihak mengakui bahwa yang mudah dikelola adalah mengelola emosi diri sendiri. Namun, mengelola emosi orang lain memerlukan kerjasama dari orang yang terlibat agar segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar. Menyelaraskan berarti membangun jembatan emosi-emosi, baik pada pemberi pelayanan maupun pelanggan. Cara terbaik dalam menangani emosi orang lain adalah dengan mencoba dan menyelaraskan emosi-emosi tersebut, baik emosi pemberi jasa maupun emosi-emosi pelanggan.

Selain itu, ada pula pelayanan publik, yakni pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah atau lembaga lain yang tidak termasuk badan usaha swasta, yang tidak berorientasi pada laba (profit). Pelayanan ini lazim pula disebut sebagai pelayanan umum yang harus dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat: sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar dan terjangkau (Boediono, 1999: 59). Salah satu bentuk pelayanan publik adalah pelayanan perpajakan terhadap para wajib pajak.

Bentuk Pelayanan

2010-07-13T17:50:00.001+07:00

Berdasarkan bentuknya, pelayanan dapat dikatagorikan dalam tiga bentuk, yakni: layanan dengan lisan, layanan melalui tulisan, dan layanan dengan perbuatan (Moenir, 2000: 190). Ketiga bentuk layanan itu tidak selamanya berdiri sendiri secara murni, melainkan sering berkombinasi.

Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas di bidang hubungan masyarakat (humas), bidang layanan informasi dan bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan. Supaya layanan lisan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku layanan, yaitu:

Memahami benar masalah-masalah yang termasuk dalam bidang tugasnya.
Mampu memberikan penjelasan apa yang perlu dengan lancar, singkat tetapi cukup jelas sehingga memuaskan bagi mereka yang ingin memperoleh kejelasan mengenai sesuatu.
Bertingkah laku sopan dan ramah-tamah.
Meski dalam keadaan “sepi” tidak “ngobrol” dan bercanda dengan teman, karena menimbulkan kesan tidak disiplin dan melalaikan tugas.
Tidak melayani orang-orang yang ingin sekadar “ngobrol” dengan cara yang sopan.

Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling menonjol dalam pelaksanaan tugas. Tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga dari segi peranannya. Pada dasarnya layanan melalui tulisan cukup efisien terutama bagi layanan jarak jauh karena faktor biaya. Agar layanan dalam bantuk tulisan dapat memuaskan pihak yang dilayani, satu hal yang harus diperhatikan ialah faktor kecepatan, baik dalam pengolahan masalah maupun dalam proses penyelesaiannya (pengetikan, penandatanganan dan pengiriman kepada yang bersangkutan).

Layanan tulisan terdiri atas dua golongan, pertama layanan berupa petunjuk, informasi dan yang sejenis ditujukan pada orang-orang yang berkepentingan, agar memudahkan mereka dalam beurusan dengan instansi atau lembaga. Kedua, layanan berupa reaksi tertulis atas permohonan, laporan, keluhan, pemberian/penyerahan, pemberitahuan dan lain sebagainya.

Pada umumnya layanan dalam bentuk perbuatan 70–80% dilakukan oleh petugas-petugas tingkat menengah dan bawah. Karena itu faktor keahlian dan keterampilan petugas tersebut sangat menentukan hasil perbuatan atau pekerjaan.

Dalam kenyataan sehari-hari, jenis layanan ini memang tidak terhindar dari layanan lisan, keduanya sering bergabung. Hal ini disebabkan karena hubungan lisan paling banyak dilakukan dalam hubungan pelayanan secara umum. Hanya titik beratnya terletak pada perbuatan itu sendiri yang ditunggu oleh yang berkepentingan. Jadi tujuan utama yang berkepentingan adalah mendapatkan pelayanan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan, bukan sekadar penjelasan dan kesanggupan secara lisan. Di sini pun faktor kecepatan dalam pelayanan (pengerjaan) menjadi dambaan setiap orang, disertai dengan kualitas hasil yang memadai.

Karakteristik Pelayanan

2010-07-13T17:48:00.001+07:00

Pelayanan memiliki sejumlah karakteristik yang membedakan dengan aspek-aspek lainnya. Terkait dengan hal tersebut, Fitzsimmons dan Fitzsimmons (2006: 21), menyebutkan adanya empat karakteristik pelayanan, yaitu:

Artisipasi pelanggan dalam proses pelayanan; kehadiran pelanggan sebagai partisipan dalam proses pelayanan membutuhkan sebuah perhatian untuk mendesain fasilitas. Kondisi yang demikian tidak ditemukan pada perusahaan manufaktor yang tradisional. Kehadiran secara fisik pelanggan di sekitar fasilitas pelayanan tidak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan manufaktur.
Kejadian pada waktu yang bersamaan (simultaneity); fakta bahwa pelayanan dibuat untuk digunakan secara bersamaan, sehingga pelayanan tidak disimpan. Ketidakmampuan untuk menyimpan pelayanan ini menghalangi penggunaan strategi manufaktur tradisional dalam melakukan penyimpanan untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan.
Pelayanan langsung digunakan dan habis (service perishability); pelayanan merupakan komoditas yang cepat habis. Hal ini dapat dilihat pada tempat duduk pesawat yang habis, tidak muatnya ruangan rumah sakit atau hotel. Pada masing-masing kasus telah menyebabkan kehilangan peluang.
Tidak berwujud (intangibility); pelayanan adalah produk pikiran yang berupa ide dan konsep. Oleh karena itu, inovasi pelayanan tidak bisa dipatenkan. Untuk mempertahankan keuntungan dari konsep pelayanan yang baru, perusahaan harus melakukan perluasan secepatnya dan mendahului pesaing.
Beragam (heterogenity); kombinasi dari sifat tidak berwujud pelayanan dan pelanggan sebagai partisipan dalam penyampaian sistem pelayanan menghasilkan pelayanan yang beragam dari konsumen ke konsumen. Interaksi antara konsumen dan pegawai yang memberikan pelayanan menciptakan kemungkinan pengalaman kerja manusia yang lebih lengkap.

Karakteristik pelayanan juga dapat dilihat dari perbedaannya dengan barang-barang, sebagaimana disebutkan oleh Lovelock dan Wirtz (2007: 17) sebagai berikut:

Umumnya produk pelayanan tidak dapat disimpan, sehingga pelanggan mungkin mencari pilihan lain atau menunggu.
Pelayanan merupakan elemen yang tidak nampak dan biasanya mendominasi penciptaan nilai. Hal ini menyebabkan pelanggan tidak bisa merasakan, tidak bisa tersenyum, atau tidak bisa menyentuh elemen-elemennya dan mungkin tidak dapat melihat atau mendengarnya. Selain itu juga sulit mengevaluasi dan membedakan dengan pesaing.
Pelayanan seringkali sulit untuk digambarkan dan dipahami, sehingga pelanggan memperoleh risiko dan ketidakpastian yang lebih besar.
Orang mungkin menjadi bagian dari pengalaman pelayanan. Hal ini dikarenakan pelanggan berinteraksi dengan perlengkapan, fasilitas dan sistem yang dimiliki oleh pemberi pelayanan. Selain itu, pelaksanaan tugas yang buruk oleh pelanggan dapat menyebabkan berkurangnya produktivitas, mengganggu pengalaman pelayanan dan membatasi keuntungan.
Input dan output operasional cenderung berubah-ubah secara luas, sehingga sulit untuk menjaga konsistensi, keandalan, dan kualitas pelayanan atau mempertahankan biaya rendah melalui produktivitas yang lebih tinggi. Selain itu, juga sulit melindungi pelanggan dari hasil kegagalan pelayanan.
Waktu sering dianggap senagai faktor yang paling penting. Pelanggan melihat waktu sebagai sumber daya yang langka sehingga harus digunakan secara bijak. Pelanggan tidak suka membuang waktu dengan menunggu, dan menginginkan pelayanan tepat waktu serta nyaman.
Tempat distribusi melalui saluran non fisik. Pelayanan berdasarkan informasi dapat disampaikan melalui saluran-saluran elektronik, seperti internet atau telekomunikasi suara, namun produk intinya melibatkan aktivitas fisik.

Kotler (2003: 265) mengungkapkan bahwa suatu organisasi harus memperhatikan empat karakter khusus suatu pelayanan, yakni: (1) tanpa wujud (service intangibility), (2) keterikatan jasa pelayanan dan penyedia jasa tidak dapat dipisahkan (service inseparability), (3) variabilitas pelayanan (service variabiltiy), dan (4) pelayanan langsung digunakan dan habis (service perishability).

Tanpa wujud (service intangibility) berarti bahwa jasa/pelayanan tidak dapat dilihat, diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Keterikatan pelayanan jasa dan penyedia jasa dimisalkan sebagai suatu produk fisik dihasilkan, kemudian disimpan, lalu dijual, dan akhirnya dikonsumsi. Sebaliknya pada sisi lain, jasa dijual terlebih dahulu, baru diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang sama (service are first sold, then produced and comsumed at the same time). Service inseparability berarti bahwa jasa pelayanan tidak dapat dipisahkan dari penyedia jasa pelayanan itu sendiri, baik penyedia jasa itu sebuah mesin atau seseorang, atau suatu kelompok orang (organisasi). Variabilitas pelayanan (service variabiltiy) berarti bahwa kualitas jasa pelayanan tergantung pada siapa yang menyediakan atau menghasilkan jasa itu, juga tergantung pada kapan, di mana, dan bagaimana jasa pelayanan itu diselenggarakan. Pelayanan langsung habis (service perishability) berarti bahwa jasa pelayanan tidak dapat disimpan untuk kemudian dijual kembali atau digunakan.

Pengertian Pelayanan

2010-07-13T17:31:00.001+07:00

Han dan Leong (1996: 55) mendefinisikan pelayanan sebagai “Proses atas pelayanan khusus yang terdiri atas sejumlah kegiatan tahap sebelumnya (back stage) dan tahap yang akan datang (front stage) dimana konsumen berinteraksi dengan organisasi jasa pelayanan.” Tujuan interaksi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kepuasan konsumen serta memberikan nilai kepada konsumen yang bersangkutan.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia senantiasa berusaha, baik melalui aktivitas sendiri maupun dengan cara melibatkan orang lain. Aktivitas adalah suatu proses penggunaan akal, pikiran, panca indera dan anggota badan dengan atau tanpa alat bantu yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung inilah yang dinamakan pelayanan (Moenir, 1995: 17).

Sementara itu, Boediono (1999: 60) mendefinisikan pelayanan sebagai suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan.

Pengertian Iklim Organisasi

2010-07-13T17:29:00.001+07:00

Para pakar memberikan definisi iklim organisasi secara beragam. Menurut Newstrom & Davis (1996: 21), iklim organisasi adalah lingkungan manusia yang di dalamnya para pegawai suatu organisasi melakukan pekerjaaan mereka. Dari pengertian ini tampak bahwa iklim organisasi menyangkut semua lingkungan yang ada atau yang dihadapi oleh pegawai yang berada dalam suatu organisasi yang mempengaruhi pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas keorganisasiannya.

Sedangkan Lunenburg & Ornstein (1991: 74) mengemukakan bahwa Organization climate is the total environmental quality within an organization It refer to the environment within a school department, a school building, or school district. Organizational climate can be expressed by such adjectives as open, bustling, warm, easy going, informal, cold, impersonal, hostile, rigid, and closed.

Dari defines tersebut tampak bahwa iklim organisasi ialah suatu kualitas lingkungan total dalam suatu organisasi yang ditunjukkan dengan bermacam-macam sifat antara lain: terbuka, sibuk, hangat, santai, informal, dingin, impersonal, bermusuhan, kaku, dan tertutup.

Tagiuri dan Litwin (dalam Wirawan, 2007: 121) mendefinisikan iklim organisasi sebagai "...a relatively enduring quality of the internal environment of an organization that (a) is experienced by its members, (b) influences their behavior, and can be described in terms of the values of a particular set of characteristics (or attributes) of the organization." Menurut Tagiuri dan Litwin, iklim organisasi merupakan kualitas lingkungan internal organisasi yang secara relatif terus berlangsung, dialami oleh anggota organisasi; memengaruhi perilaku mereka dan dapat dilukiskan dalam pengertian satu set karakteristik atau sifat organisasi.

Bagi Litwin dan Stringer (dalam Wirawan, 2007: 121), iklim organisasi merupakan "...a concept describibing the subjective nature or quality of the organizational environment. Its Properties can be perceived or experienced by members of the organization and reported by them inin an appropriate questionnaire." Iklim organisasi merupakan suatu konsep yang melukiskan sifat subjektif atau kualitas lingkungan organisasi. Unsur-unsurnya dapat dipersepsikan dan dipahami oleh anggota organisasi dan dilaporkan melalui kuesioner yang tepat.
Sedangkan menurut Owen (dalam Wirawan, 2007: 122), iklim organisasi adalah "...study of perceptions that individuals have of various aspects of the environment in the organization" (studi persepsi individu mengenai berbagai aspek lingkungan organisasinya).

Stringer (dalam Wirawan, 2007: 122) mendefinisikan iklim organisasi sebagai "...collection and pattern of environmental determinant of aroused motivation" (koleksi dan pola lingkungan yang menentukan munculnya motivasi).

Menyimak pengertian atau definisi di atas ternyata belum cukup untuk mengetahui secara komprehensif tentang iklim organisasi; sehingga perlu pula dipahami masalah lingkungan organisasi; karena lingkungan organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kondisi iklim organisasi. Di samping itu, sebagai suatu sistem, organisasi akan berinteraksi dengan lingkungannya.

Strategi Kompensasi

2010-07-13T17:21:00.001+07:00

Supaya sistem kompensasi memiliki dampak signifikan bagi pegawai dan organisasi, diperlukan strategi khusus yang antara lain meliputi.

Mengaitkan pujian, pengakuan dan imbalan bukan tunai bagi hasil tertentu;
Menjadikan upah bagi kerja sebagai bagian integral dari strategi dasar organisasi (yaitu mencapai hasil industri terbaik atau kualitas pelayanan);
Mendasarkan penentuan insentif pada data kerja obyektif;
Meminta semua pegawai terlibat aktif dalam perkembangan, pelaksanaan dan perubahan konsep upah kerja;
Mendorong komunikasi dua arah sehingga persoalan dengan rencana insentif akan diketahui sejak awal;
Membangun rencana upah bagi kerja di sekitar struktur partisipasi seperti sistem usulan atau siklus kualitas;
Memberi imbalan kerja tim dan kerjasama kapan saja;
Menjual rencana secara aktif kepada para pengawas dan manajer kelas menengah yang bisa melihat partisipasi pegawai sebagai ancaman terhadap pandangan wewenang tradisional mereka;
Jika bonus tunai tahunan diberikan, bayarlah dengan sejumlah uang untuk meningkatkan dampak motivasinya;
Uang memotivasi ketika muncul dalam jumlah besar, bukan dalam bentuk picisan dan ketengan (sedikit demi sedikit), (Kreitner & Kinicki, 2008: 344-345).

Selain itu, peningkatan efektivitas sistem kompensasi juga dapat dilakukan dengan cara menempatkan uang sebagai imbalan dalam model motivasi berikut ini:

Dorongan. Upah menjadi ukuran prestasi.
Kebutuhan. Upah dapat dilihat dalam kapasitasnya untuk memenuhi kebutuhan peringkat lebih rendah (kebutuhan fisiologi dan jaminan atau kebutuhan kehidupan).
Pengharapan. Uang bertindak sebagai pendorong motivasi yang kuat. Seorang pegawai pasti ingin lebih banyak, percaya bahwa usahanya akan berhasil dalam memberikan kerja yang dikehendaki (pengharapan), dan percaya bahwa imbalan uang akan mengikuti kinerja yang lebih baik.
Perubahan perilaku. Dalam setiap kasus, pegawai bisa melihat bahwa ada hubungan langsung antara kinerja dan imbalan.
Kesamaan. Pegawai menyamakan dan membandingkan biaya pribadi dan imbalan untuk menentukan di mana akhirnya keduanya sama. Pegawai memertimbangkan semua biaya kerja lebih tinggi, seperti usaha, waktu, pengetahuan yang diperlukan dan keahlian baru, dan energi mental yang harus dicurahkan bagi inovasi dan penyelesaian masalah. Kemudian pegawai membandingkan biaya itu dengan semua imbalan yang mungkin muncul, ekonomi (seperti upah, keuntungan dan hari libur) dan non-ekonomi (seperti status, kebanggaan dan otonomi, meskipun nilainya lebih sulit ditafsirkan). Di sini titik impas merupakan titik di mana biaya dan imbalan sama bagi tingkat kerja tertentu yang diharapkan (Newstrom, 2007: 133-134).

Di samping itu, ada beberapa strategi lain yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki efektivitas kompensasi, yakni dengan memertimbangkan hubungan imbalan dengan kerja, menjamin agar imbalan relevan, menggunakan imbalan tim bagi pekerjaan saling terkait, imbalan dihargai, dan mengamati dampak-dampak tak terduga, (McShane & von Glinow, 2009: 174-175). Patton juga menunjukkan bahwa dalam kebijakan kompensasi/imbalan, ada tujuh kriteria bagi efektivitas kompensasi/imbalan, yakni: (1) memadai: tingkat pemerintahan, serikat buruh dan manajemen minimal hendaknya dipenuhi; (2) sepadan: setiap orang hendaknya dibayar layak, sesuai dengan usaha, kemampuan dan pelatihannya; (3) seimbang: upah, keuntungan dan imbalan lain hendaknya memberikan suatu paket imbalan yang layak; (4) efektif biaya: upah jangan berlebihan, memertimbangkan apa yang harus dibayar oleh organisasi; (5) terjamin: upah hendaknya cukup untuk membantu pegawai merasa terjamin dan membantunya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya; (6) memberikan insentif: upah hendaknya memotivasi pekerjaan yang efektif dan produktif; dan (7) diterima pegawai: pegawai hendaknya memahami sistem upah dan merasakannya sebagai sistem yang layak bagi perusahaan atau dirinya sendiri (Ivancevich, 2007: 295).

Hal ini menunjukkan bahwa sistem kompensasi dapat ditingkatkan efektivitasnya, baik untuk kepentingan pegawai maupun organisasi. Peningkatan ini diperlukan sejalan dengan dinamika individu dan organisasi. Kebutuhan, harapan, dan kepentingan individu yang terus berubah menuntut perubahan sistem kompensasi yang sesuai dengan kebutuhan, harapan, dan kepentingan itu. Demikian pula dinamika organisasi yang terus berlangsung sepanjang masa terutama dalam hubungannya dengan kondisi eksternal organisasi (termasuk pelanggan, pesaing, bursa kerja) menuntut perubahan sistem kompensasi yang sesuai dengan dinamika tersebut.

Dari uraian di atas tampak bahwa yang dimaksud kompensasi adalah balas jasa yang diberikan kepada pegawai sebagai sarana untuk mencapai tujuan organisasi yang meliputi aspek ekstrinsik dalam bentuk upah/gaji, tunjangan, insentif, dan penghasilan tambahan serta aspek intrinsik dalam bentuk perasaan mampu, kecakapan, tanggung jawab, dan pertumbuhan pribadi.

Formula Kompensasi

2010-07-13T17:19:00.001+07:00

Untuk menjamin efektivitas sistem kompensasi, para ahli memperkenalkan berbagai formula sistem kompensasi, antara lain sebagai berikut.

Pertama, sistem kompensas individu dan kelompok (tim). Menurut Nelson dan Quick (2006: 197), sistem yang menghargai individu banyak ditemukan dalam organisasi di AS. Salah satu kelebihan sistem ini adalah memacu otonomi dan perilaku bebas yang mengarah pada kreativitas, memberikan penyelesaian bagi masalah lama dan sumbangan bagi organisasi. Sistem imbalan individu langsung memengaruhi perilaku individu dan mendorong persaingan dalam tim kerja. Sedangkan sistem kompensasi tim merupakan respon untuk menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh perilaku persaingan individu. Sistem ini menekankan kerjasama, usaha bersama dan bagi informasi, pengetahuan dan keahlian. Budaya Jepang dan Cina dengan orientasi kolektif memberikan tekanan lebih besar daripada orang Amerika atas individu sebagai unsur tim, bukan anggota yang terlepas dari tim.

Kedua, sistem kompensasi bagi hasil, keuntungan, upah, dan tunjangan. Terkait dengan hal ini, Slocum dan Hellriegel (2007: 435-439) mengidentifikasi empat sistem kompensasi, yakni: bagi hasil, bagi keuntungan, upah berdasarkan keahlian, dan rencana tunjangan yang luwes. Program bagi hasil dirancang untuk berbagi dengan tabungan pegawai dari perbaikan produktivitas. Asumsi yang mendasari bagi hasil adalah bahwa pegawai dan penguasaha memiliki tujuan yang sama dan dengan demikian harus berbagi dalam hasil ekonomi. Bonus tunai rutin diberikan kepada pegawai untuk menaikkan produktivitas, menekan biaya, atau memerbaiki kualitas. Program bagi keuntungan memberikan sebagian pendapatan kepada semua pegawai. Rata-rata angka pembagian keuntungan sulit dihitung, tetapi menurut beberapa ahli berkisar antara 4 dan 6 persen dari gaji seseorang. Upah berdasarkan keahlian tergantung pada jumlah dan tingkat keahlian berkaitan dengan kerja yang dipelajari pegawai. Asumsinya: dengan memusatkan perhatian pada individu daripada pekerjaan, sistem imbalan berdasarkan keahlian mengakui pemahaman dan pertumbuhan. Pegawai dibayar menurut jumlah keahlian berbeda yang dilakukan. Rencana keuntungan yang luwes memungkinkan pegawai memilih keuntungan yang diinginkan. Rencana keuntungan yang luwes sering disebut rencana keuntungan gaya kafetaria.

Ketiga, sistem kompensasi ekstrinsik dan intrinsik. Kompensasi ekstrinsik muncul dari sumber yang berada di luar individu, sementara imbalan intrinsik bisa lebih tepat disebutkan sebagai mengatur sendiri (muncul dari dalam diri individu). Contoh kompensasi ekstrinsik adalah upah, tunjangan luar, promosi dan penghasilan tambahan; sedangkan imbalan intrinsik adalah perasaan mampu, kecakapan, tanggung jawab dan pertumbuhan pribadi (Vecchio, 2006: 92). Menurut Martocchio (2004: 3), kompensasi intrinsik menunjukkan kerangka berpikir pegawai yang muncul dari pelaksanaan kerjanya, sedangkan kompensasi ekstrinsik mencakup imbalan moneter dan nonmoneter. Kompensasi moneter menunjukkan kompensasi inti yang meliputi: gaji pokok, upah senioritas, upah jasa, upah insentif, upah bagi rencana pengetahuan dan upah berdasarkan keahlian, dan tunjangan pegawai. Imbalan nonmoneter mencakup program perlindungan (seperti asuransi kesehatan), upah dalam bentuk liburan (misalnya cuti), dan pelayanan (misalnya bantuan perawatan kesehatan). Kebanyakan ahli kompensasi merujuk imbalan nonmoneter sebagai keuntungan pegawai (Martocchio, 2004: 7-9). Bagi Gibson et al. (2003: 173), kompensasi ekstrinsik adalah imbalan di luar kerja seperti: upah, promosi, atau keuntungan tambahan, sedangkan kompensasi intrinsik adalah imbalan yang menjadi bagian dari pekerjaan sendiri seperti: tanggung jawab, tantangan, dan sifat hasil kerja.

Keempat, sistem kompensasi keuangan dan non-keuangan. Kompensasi keuangan bersifat langsung atau tidak langsung. Kompensasi keuangan langsung terdiri atas upah yang diterima pegawai dalam bentuk gaji, upah, bonus atau komisi. Kompensasi keuangan tidak langsung atau keuntungan terdiri atas semua imbalan keuangan yang tidak termasuk dalam kompensasi keuangan langsung. Keuntungan khas mencakup liburan, berbagai bentuk asuransi, jasa seperti perawatan anak atau hari tua, dan sebagainya (Ivancevich, 2007: 295). Imbalan keuangan mungkin adalah praktek kinerja terapan yang tertua (dan tentu saja paling mendasar) dalam latar belakang organisasi. Pada tingkat paling dasar, imbalan keuangan melukiskan bentuk pertukaran; pegawai memberikan tenaganya, keahlian dan pengetahuannya sebagai imbalan bagi uang dan tunjangan dari organisasi. Dari perspektif ini, uang dan imbalan terkait akan menghubungkan tujuan pegawai dengan tujuan organisasi. Namun imbalan keuangan jauh melebihi upah yang diterima pegawai bagi sumbangannya demi tujuan organisasi. Keuangan juga menjadi simbol keberhasilan, penguat dan motivasi kerja, bukti kinerja pegawai dan sumber ketakutan yang berkurang. Dengan begitu banyak tujuan, ada sedikit keraguan bahwa upah dan tunjangan dikelompokkan sebagai dua sifat terpenting dalam hubungan kerja. Kompensasi keuangan muncul dalam berbagai bentuk yang bisa diatur dalam empat sasaran khusus seperti yang ditunjukkan dalam keanggotaan dan senioritas, status kerja, kemampuan, dan kinerja (McShane & von Glinow, 2009:168). Sedangkan kompensasi non-keuangan berupa pujian, harga diri dan pengakuan, dapat memengaruhi motivasi pegawai, produktivitas, dan kepuasan (ivancevich, 2007: 295). Armstrong mencatat bahwa ada lima bidang di mana kebutuhan pegawai bisa dipenuhi dengan kompensasi non-keuangan, yakni: prestasi, pengakuan, tanggung jawab, pengaruh, dan pertumbuhan pribadi. Kompensasi non-keuangan khususnya penting sebagai sarana motivasi bagi beberapa pegawai. Memberikan perhatian pada imbalan ini akan meningkatkan sikap dan perilaku pegawai yang lebih positif (Milmore, 2007: 395).

Kelima, sistem kompensasi tunai dan luar. Kompensasi tunai yaitu upah langsung yang diberikan oleh majikan bagi pekerjaan yang dilakukan. Kompensasi tunai memiliki dua unsur: upah dasar (upah per jam atau mingguan ditambah upah lembur, selisih, tunjangan yang sama) dan upah yang berdasarkan pada pekerjaan (kenaikan kemampuan, upah insentif, bonus, bagi hasil). Sedangkan kompensasi luar merujuk pada program keuntungan pegawai. Kompensasi luar juga memiliki dua dimensi: program yang diminta secara resmi (yaitu jaminan sosial, kompensasi pegawai) dan program kebijakan (tunjangan kesehatan, rencana pensiun, upah waktu luang), (Bernardin, 2007: 254).

Keenam, sistem kompensasi uang, pengakuan, dan keuntungan. Luthans (2008: 93-111) mengidentifikasi tiga bentuk kompensasi dalam satu paket sistem kompensasi, yakni: uang (gaji, bonus, upah insentif), pengakuan, dan keuntungan. Uang merupakan faktor utama dalam dasar perdagangan, yakni orang mengorganisir dan memulai usaha untuk mendapatkan uang. Uang juga dikaitkan dengan empat simbol penting di mana manusia berjuang: pencapaian dan pengakuan, status dan penghormatan, kebebasan dan kontrol, serta kekuasaan. Ternyata di kebanyakan literatur manajemen yang membahas uang, para peneliti memusatkan perhatian pada uang sebagai upah dan cara bagaimana upah memengaruhi motivasi, sikap kerja dan rasa memiliki. Demikian pula pengakuan formal dan pengakuan sosial yang digunakan secara sistematis sangat penting bagi pegawai dan perilaku sehari-hari dan efektivitas kinerjanya. Imbalan pengakuan bisa berbagai macam bentuknya, bisa diberikan dalam jumlah kecil atau besar dan dalam banyak kasus bisa dikontrol. Misalnya di samping pengakuan sosial dan imbalan formal, manajer bisa memberi pegawai tanggung jawab yang meningkat. Penelitian menunjukkan bahwa ada banyak tipe pengakuan yang bisa mengarah pada kenaikan kinerja dan kesetiaan. Salah satunya yang menerima perhatian meningkat adalah pengakuan fakta bahwa banyak pegawai memiliki tanggung jawab kerja dan keluarga, dan ketika organisasi membantunya menyelesaikan kewajiban ini, kesetiaan meningkat. Pengakuan kreativitas juga menjadi semakin diperlukan bagi keuntungan persaingan. Suatu penafsiran terbaru adalah bahwa tenaga profesional (pengembang perangkat lunak dan pegawai profesional lainnya) yang tanggung jawab utamanya mencakup melakukan inovasi, menyusun desain dan menyelesaikan masalah (kelas kreatif) menduduki sepertiga dari seluruh tenaga kerja Amerika Serikat yang membawa pulang hampir separuh upah dan gajinya. Selain itu, pada umumnya keuntungan dari sistem kompensasi bisa dikelompokkan dengan sejumlah cara. Keuntungan yang ditawarkan sejak lama meliputi: jaminan sosial, kompensasi sakit atau kecelakaan kerja, cuti tanpa upah (untuk melahirkan, membesarkan anak, merawat anggota keluarga dengan masalah kesehatan serius, atau karena masalah kesehatan pribadi), dana pensiun, asuransi, biaya perlindungan kesehatan, tunjangan liburan. Sedangkan tipe keuntungan yang baru antara lain: program kebahagiaan dan bantuan dengan tanggung jawab yang berkaitan dengan keluarga. Selain itu masih ada keuntungan dalam bentuk yang lain, yakni: pelayanan yang membantu pegawai memilih bentuk bagi hadiah, mendapatkan tiket ke konser, jadwal perbaikan rumah atau mobil dan sebagainya, bantuan kuliah, program keuntungan tanpa jaminan untuk membantu pegawai bergaji rendah atau waktu luang membeli obat dan potongan dalam pemeriksaan kesehatan, konsultasi hukum, perencanaan perumahan dan konsultan investasi.

Dari berbagai jenis dan bentuk sistem kompensasi di atas yang tampaknya substansif dan komprehensif adalah sistem kompensasi ekstrinsik dan intrinsik. Sistem ini bukan hanya menjangkau aspek-aspek ekstrinsik yang berada di luar individu – seperti upah/gaji, tunjangan, insentif, penghasilan tambahan, dan promosi, tetapi menjangkau pula aspek-aspek intrinsik yang ada dalam diri individu – seperti perasaan mampu, kecakapan, tanggung jawab, tantangan dan pertumbuhan pribadi. Dengan demikian, sistem ini bukan hanya berdimensi luas, tetapi juga substansif, sehingga layak untuk dijadikan parameter untuk mengukur imbalan pegawai.

Filosofi dan Prinsip Kompensasi

2010-07-13T17:16:00.001+07:00

Tujuan dari suatu sistem kompensasi akan mungkin tercapai apabila dilandasi oleh filsafat dan prinsip-prinsip tertentu. Filsafat sistem kompensasi dibangun atas dasar kebutuhan dan kondisinya sendiri yang berlaku dalam organisasi. Dengan melihat pada masalah yang lebih luas, suatu pernyataan filsafat yang berkembang dengan baik mungkin mencakup tujuan sistem ini, menawarkan kerangka untuk membuat keputusan kompensasi dan berusaha menampung variabel yang relevan, seperti kondisi bursa kerja, kondisi perekonomian umum, perubahan teknologi dan kesempatan yang sama. Menurut Boyd dan Salamin, filsafat yang mengatur sistem kompensasi adalah: imbalan yang layak dan adil; pengakuan atas arti penting setiap sumbangan pegawai bagi organisasi, meskipun ternyata sulit mengukur sumbangan ini secara obyektif; dan paket kompensasi atas penawaran harus bersaing dalam bursa kerja eksternal untuk menarik dan memertahankan staf yang cakap (McKenna, 2006: 608). Hal ini menegaskan bahwa sistem kompensasi harus layak dan adil, mengacu pada pengakuan atas arti penting kerja, dan memertimbangkan bursa kerja (di luar organisasi). Ini berarti bahwa sistem komensasi harus dinamis, dalam arti senantiasa memertimbangkan kondisi internal dan eksternal organisasi secara terus menerus dan berkesinambungan.

Selain itu, sistem kompensasi juga perlu mengindahkan prinsip-prinsip program kompensasi yang baik, yang menurut Hiam (1999: 187) meliputi: (1) imbalan hendaknya memberikan timbal balik positif bagi setiap orang; (2) imbalan hendaknya memberikan timbal balik tentang kinerja, bukan orang; dan (3) imbalan hendaknya memberikan timbal balik sementara yang akurat dan bisa dicapai.

Selain itu, Kreitner dan Kinicki (2004: 338) mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan dalam sistem kompensasi, yakni: norma, kriteria distribusi dan hasil sistem yang diinginkan. Terkait dengan norma, dalam teori persamaan, hubungan majikan-pegawai bisa dipandang sebagai hubungan pertukaran. Pegawai menukarkan waktu dan bakatnya demi imbalan. Idealnya, empat norma alternatif menentukan sifat pertukaran ini. Dalam bentuk murni, masing-masing mengarah pada sistem distribusi imbalan yang sangat berbeda, yaitu: memaksimalkan keuntungan, keadilan, persamaan, dan kebutuhan.

Mengenai kriteria distribusi, terdapat tiga kriteria yang dianjurkan, yakni: (1) kinerja: hasil (kinerja individu, kelompok atau organisasi; kuantitas dan kualitas); (2) pelaksanaan: tindakan dan perilaku, seperti: kerja tim, kerjasama, pengambilan risiko, dan kreativitas; dan (3) pertimbangan di luar pekerjaan: tipe kerja, sifat kerja, keadilan, lama kerja, tingkatan dalam hirarki dan sebagainya, dihargai (Kreitner dan Kinicki, 2004: 339).

Lebih dari itu, penelitian secara luas juga menunjukkan kemampuan imbalan memotivasi individu atau tim bagi kinerja tinggi yang tergantung pada enam faktor, yakni: persediaan (imbalan harus tersedia), ketepatan waktu (diberikan secara teratur), satuan kerja (dikaitkan dengan kerja khusus), daya tahan (bertahan lebih lama), kesamaan (jujur dan adil), daya pandang (imbalan terlihat di seluruh organisasi), (Slocum & Hellriegel, 2007: 435).

Uraian mengenai prinsip-prinsip ini memerlihatkan bahwa sistem imbalan harus dirancang, dibangun, dan diberikan berdasarkan prinsip-prinsip khusus yang mengacu dan sekaligus menjamin kepentingan/kebutuhan individu (pegawai) dan tercapainya tujuan organisasi.

Fungsi dan Tujuan Kompensasi

2010-07-13T17:14:00.003+07:00

Kompensasi memiliki sejumlah fungsi. Pertama, fungsi motivasi. Imbalan diberikan kepada pegawai agar memotivasi kinerjanya dan mendorong kesetiaan dan rasa memiliki (Luthans, 2008: 93).

Kedua, fungsi pengawasan. Semua imbalan memiliki potensi untuk mengontrol. Imbalan mengontrol perilaku ketika ditujukan pada individu yang menyelesaikan tugas tertentu atau bekerja di tingkat tertentu. Ketika orang melihat imbalan sebagai mengontrol perilakunya (yakin bertindak dengan cara untuk memeroleh imbalan), orang tersebut menganggap tindakannya berasal dari faktor-faktor di luar dirinya (imbalan) dan yang bersangkutan kehilangan rasa penentuan diri. Ketika kemungkinan imbalan tidak lagi berlaku, tidak ada yang mendorong dirinya untuk menggarap aktivitas, jadi kepentingannya akan berkurang (Schunk, Pintrich, & Meece, 2008: 261).

Ketiga, fungsi informasi. Imbalan juga menyampaikan informasi tentang keahlian atau kemampuan seseorang ketika dihubungkan dengan kinerja atau kemajuan, seperti ketika pimpinan memuji pegawai untuk mempelajari keahlian baru atau memeroleh pengetahuan baru, pengawas memberi pegawai kenaikan upah untuk bekerja di atas standar, dan orangtua membelikan anaknya mainan untuk membuat ruangan tetap bersih. Ketika orang memeroleh informasi kerja dari imbalan, orang tersebut merasakan efikasi dan mengalami penentuan diri. Motivasi intrinsik diperkuat bahkan ketika kemungkinan imbalan terhapus karena orang menempatkan wadah kausalitas perilaku dalam dirinya (keinginan untuk belajar) (Schunk, Pintrich, & Meece, 2008: 261).

Fungsi-fungsi itu berlangsung untuk mencapai tujuan kompensasi yang menurut Moorhead & Griffin adalah: menarik, memertahankan dan memotivasi pegawai yang berkualitas (McKenna, 2006: 608). Selain itu, tujuan kompensasi adalah menciptakan sistem imbalan yang sesuai bagi pegawai dan majikan. Hasil yang diinginkan adalah seorang pegawai yang terikat pada pekerjaannya dan termotivasi untuk melakukan pekerjaan yang baik bagi pegawai (Ivancevich, 2007: 295). Dengan kata lain, sasaran utama program imbalan adalah menarik orang-orang berkualitas untuk memasuki organisasi, menjaga pegawai agar tetap bekerja, dan mendorong pegawai untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi.

Pengertian Kompensasi

2010-07-13T17:12:00.001+07:00

Kompensasi didefinisikan secara beragam oleh para pakar. Menurut Daft (2003: 416), kompensasi merujuk pada: (1) semua pembayaran uang dan (2) semua barang atau komoditi yang digunakan berdasarkan nilai uang untuk memberi imbalan pegawai. Sedangkan bagi Bernardin (2007: 252) kompensasi merujuk pada semua bentuk hasil keuangan dan tunjangan nyata yang diterima pegawai sebagai bagian dari hubungan kerja. Sementara Caruth dan Handlogten (2001: 2) mendefinisikan kompensasi sebagai imbalan atau pemberian yang diberikan kepada seseorang atas pelayanan yang dilakukan, yang mencakup imbalan secara langsung maupun tidak langsung.

Cotterman (2005: 1) mendefinisikan kompensasi dari sudut pandang yang berbeda, yaitu sebagai pengungkapan secara nyata atas nilai yang dirasakan seseorang, yang mencakup gaya hidup, posisi dalam komunitas, status di antara rekan-rekan, keluarga, dan organisasi.

McKenna (2006: 608) juga mengemukakan definisi yang relatif tidak sama yaitu mencakup berbagai aktivitas organisasi yang ditujukan bagi alokasi kompensasi dan tunjangan bagi pegawai sebagai imbalan atas usaha dan sumbangan yang dibuat untuk mencapai tujuan organisasi.

Sementara itu Berger (2008: 643) mendefinisikan kompensasi berdasarkan klasifikasinya, yang terdiri dari kompensasi tunai (cash compensation), kompensasi kotor (gross compensation), dan kompensasi bersih (net compensation). Kompensasi tunai adalah imbalan dalam bentuk gaji, bonus tunai, dan insentif jangka pendek. Kompensasi kotor adalah imbalan yang berbentuk biaya penggajian atas semua keuntungan pegawai dan tunjangan baik total maupun kompensasi tunai. Sementara kompensasi bersih adalah imbalan yang digunakan dengan membandingkan imbalan yang dihitung setelah pajak.

Lebih dari itu, kompensasi juga merupakan semua bentuk kembalian finansial, jasa-jasa berwujud, dan tunjangan-tunjangan yang diperoleh pegawai sebagai bagian dari sebuah hubungan kepekerjaan (Simamora, 1995 : 412). Bagi Handoko (2000: 205), kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima para pegawai sebagai balas jasa untuk kerjanya. Sedangkan Tulus (1995: 26) memandang kompensasi sebagai pemberian penghargaan langsung maupun tidak langsung, finansial maupun non finansial, yang adil dan layak kepada pegawai atas sumbangan mereka dalam pencapaian tujuan organisasi.

Dari beberapa definisi di atas tampak bahwa pengertian kompensasi lebih luas daripada sekedar gaji atau upah, karena terdapat pula unsur penghargaan tidak langsung dan non-finansial ke dalam konsep balas jasa (remuneration) secara keseluruhan.

Manajemen Usaha

2010-07-02T13:15:00.002+07:00

Upaya untuk menciptakan atau mengembangkan usaha sering didorong oleh motivasi yang kurang jelas, sehingga usaha mulai mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Sebagian pengusaha kecil membangun usaha dengan motivasi sederhana yaitu dorongan kebutuhan sehari-hari, sehingga usaha tersebut dalam kondisi belum menghasilkan pendapatan dalam beberapa waktu dan lain hal. Pengusaha bersangkutan akan kehilangan motivasi untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya.

Untuk berbagai macam alasan seseorang memulai usahanya, pengembangan potensi, kebebasan dan kemandirian kerja, peningkatan kesejahteraan dan lain-Ian, maka yang perlu diingat bahwa menjalankan usaha sendiri mempunyai konsekuensi dan dampak baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu dipikirkan sebelum seseorang memulai atau mengembangkan usaha, yaitu:

Mengembangkan usaha sendiri adalah cara yang mulia untuk mendapatkan keuntungan sekaligus beramal dengan menciptakan pendapatan bagi dirinya sendiri dan orang lain.
Pengusaha dan karyawannya perlu menyadari bahwa kemajuan usaha adalah kemajuan dan peningkatan kesejahteraan semua pihak, demikian sebaliknya.
Pengusaha perlu menyadari bahwa setiap usaha tidak setiap saat menghasilkan, sehingga perlu mempersiapkan diri dan rencana, serta dana sebagai upaya mempertahankan usaha pada saat hal itu terjadi

Seorang pengusaha bukan berarti seseorang yang ingin berusaha, tetapi lebih penting lagi adalah seseorang yang menyadari konsekuensi dari keinginannya menciptakan dan mengembangkan usaha sendiri, baik suka maupun duka. Dengan kesadaran demikian seorang pengusaha akan tetap tenang dalam menghadapi hal yang tidak dapat diduga yang mengganggu usahanya. Dan sebaliknya memanfaatkannya sebagai sumber pelajaran baru dalam memperbaiki dan mengembangkan usahanya lebih lanjut. Banyak orang berpikir bahwa entrepreneur tidak dibentuk oleh suatu sistem pendidikan tertentu, tetapi dilahirkan berdasarkan pengalaman, tantangan dan inspirasi lapangan kama entrepreneur bukanlah orang yang mempersiapkan diri menghadapi masalah apapun yang tak terduga. Seorang entrepreneur harus memiliki motivasi sekaligus imaginasi yang kuat mengenai segala hal terkait penciptaan dan pengembangan usaha yang diinginkan dan sanggup menjelaskan kepada pihak lain tentang keinginannya tersebut sebagai dasar dari pembentukan kerjasama dengan berbagai pihak yang perlu diajak kerjasama untuk pengembangan usaha.

Entrepreneur yang telah memiliki motivasi dan imaginasi yang kuat mengenai semua hal terkait penciptaan dan pengembangan usaha yang diinginkannya perlu memikirkan suatu rancang bangun usaha yang hendak dikembangkannya perlu untuk mencari suatu bentuk badan hukum yang cocok sebagai alat mengembangkan usaha. Pemilihan badan hukum didasarkan pada bentuk badan hukum yang sesuai dengan karakteristik usaha yang bersangkutan, saat ini dan di masa depan. Sehingga setelah memikirkan lebih dahulu rancang bangun usaha yang hendak dikembangkan, maka harns dipikirkan badan hukum yang paling sesuai, apakah koperasi, firma, perseroan terbatas, atau badan hokum lainnya.

Perlu diingat bahwa badan hukum yang dipilih menyulitkan pengembangan usaha yang bersangkutan di kemudian hari. Suatu contoh usaha yang sepenuhnya mengandalkan kemampuan perseorangan (skill perseorangan) membutuhkan jenis badan hukum yang berbeda dengan usaha yang cenderung mengandalkan modal.

Perencanaan Usaha Perusahaan

2010-07-02T12:33:00.001+07:00

Suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha/bisnisnya paling tidak akan mencakup beberapa aspek yang satu sarna lainnya tidak bisa lepas, atau sangat berkaitan. Aspek tersebut ialah : pemasaran, produksi dan keuangan. Biasanya ditarnbah dengan aspek manajemen dan organisasi sebagai bagian kelembagaan.

Banyak koperasi dan atau UKM tidak/belum membuat atau mempersiapkan rencana usaha dengan lebih baik atau lengkap, sehingga ketika perusahaannya sudah berdiri (dibentuk) terjadilah stagnasi antara lain dalam hal permodalan. Yaitu kekurangan dana untuk membiayai kegiatan usahanya. Kekurangan dana (under capitalized) ini menyebabkan rangkaian kegiatan operasi perusahaan menjadi terganggu bahkan macet. Hal yang terjadi antara lain bagian produksi terhenti, bagian pemasaran tidak berjalan bahkan pegawai/karyawan pun mungkin banyak berhenti karena tidak digaji. Pengurus koperasi atau pemilik usaha sulit mencari sumber dana tambahan yang terkadang membuat putus asa. Permohonan pinjaman kepada pihak kreditur tidak pernah berhasil.

Ada kecenderungan seolah-olah mendirikan perusahaan (koperasi atau UKM) dipandang begitu mudahnya, modal dianggap garnpang karena ada proyek bantuan dari pemerintah melalui Departemen Koperasi atau Iainnya, walau kenyataannya sejak berdiri hingga kini kapan akan mendapat bantuan tidak jelas. Hal ini salah satu sebab karena perencanaan usaha yang kurang jelas, atau tidak matang.

Perencanaan usaha akan mencakup semua aspek usaha yang telah disebutkan di atas : pemasaran, operasional/produksi, manajemen organisasi dan keuangan. Masing-masing saling berkaitan tidak bisa lepas satu sarna lainnya. Kurang lengkap, kurang teliti dalam penganalisaannya akan berakibat terjadi kemacetan operasional usaha.

Oleh karena itu, perencanaan/rencana usaha sangat perlu dibuat karena akan menjadi pedoman dalam menjalankan usaha dimaksud. Selain itu akan sangat berguna bagi pihak-pihak dari luar perusahaan, saat perusahaan memerlukan suntikan dana seperti halnya perbankan, investor atau lembaga lain yang mungkin ingin menyalurkan dananya.

Contoh Judul Skripsi

2010-05-30T01:36:00.003+07:00

PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI PADA BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN XXX

PENGARUH KOMPETENSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN XXX

PENGARUH PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA ANGGARAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN XXX

EVALUASI PENENTUAN LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN XXX

EVALUASI PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH

EVALUASI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA)

PENGARUH KEPEMIMPINAN DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI KINERJA UNIT DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL

KERJASAMA INDONESIA, SINGAPORE DAN MALAYSIA DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN NARKOTIKA

PENGARUH LATAR SOSIAL BUDAYA TERHADAP TOKOH UTAMA DALAM NOVEL A MAN OF THE PEOPLE STUDI TENTANG TOKOH UTAMA NOVEL “A MAN OF THE PEOPLE” KARYA CHINUA ACHEBE

ANALISIS HUBUNGAN GAYA KEPEMIMPINAN DENGAN KINERJA PERANGKAT KELURAHAN DI XXX

EFEKTIVITAS BULLETIN BANDARA SEBAGAI MEDIA INFORMASI KARYAWAN KANTOR PUSAT PT XXX

PENGARUH PENGUMUMAN RIGHT ISSUE PADA TINGKAT PENGEMBALIAN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE XXX

ANALISIS PENGARUH MOTIVASI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA BADAN PENGAWASAN KOTA XXX

HUBUNGAN PERFORMANCE DOSEN DENGAN MOTIVASI MAHASISWA MENGIKUTI PERKULIAHAN - KAJIAN HUBUNGAN KAUSALITAS DI ANTARA PERFORMANCE DOSEN DENGAN MOTIVASI MAHASISWA MENGIKUTI PERKULIAHAN PADA XXX

APARATUR KELURAHAN DALAM MENGIKUTSERTAKAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN XXX

PEMBINAAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN XXX

PELAKSANAAN BUDAYA KERJA PEGAWAI PADA SUB DINAS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DINAS PENDIDIKAN DASAR PROVINSI XXX

ANALISIS KINERJA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN GAJI PADA BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN XXX

PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI DALAM RANGKA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KERJA PADA XXX

PELAKSANAAN PEMBERIAN STIMULAN PEMBANGUNAN DESA MELALUI POLA IMBAL SWADAYA DI XXX

PELAKSANAAN PENINGKATAN PENDIDIKAN KARYAWAN PADA XXX

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI XXX

UPAYA PENINGKATAN DISIPLIN KERJA APARATUR PENGAWASAN PADA BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN XXX

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN DEPARTEMEN AGAMA

PENGARUH KOMPETENSI PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PADA XXX

HUBUNGAN PELAKSANAAN KOORDINASI DENGAN PENINGKATAN EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA XXX

EFEKTIVITAS PEMELIHARAAN DAN PEMANFAATAN RUMAH DINAS PADA SEKRETARIAT KOTA XXX

PELAKSANAAN PENGAWASAN FUNGSIONAL PADA BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN XXX

HUBUNGAN BUDAYA KERJA DENGAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL DEPARTEMEN SOSIAL

HUBUNGAN MOTIVASI DENGAN KINERJA PELAYANAN APARATUR DALAM PENYELENGGARAAN IZIN PERUNTUKKAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT) DI DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN XXX

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN PIUTANG TERHADAP KEBUTUHAN MODAL KERJA KOPERASI KARYAWAN KABUPATEN XXX

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KOTA XXX

PENGARUH WAKTU BELAJAR TERHADAP PRESTASI SISWA KELAS X DALAM MENGIKUTI PELAJARAN EKONOMI DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN XXX

PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN XXX - STUDI KASUS TENTANG MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH DAN KORELASINYA DENGAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG DITINJAU DARI INDIKATOR PDRB

HUBUNGAN PELAKSANAAN FUNGSI HUMAS DENGAN KINERJA KARYAWAN PT XXX

ANALISIS EFEKTIVITAS PERIKLANAN TERHADAP PENDAPATAN PADA PT XXX

HUBUNGAN MOTIVASI KERJA DENGAN PENGEMBANGAN KARIR KARYAWAN PT XXX

PENGARUH KOMPETENSI PEGAWAI TERHADAP KINERJA PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA BAGIAN KEUANGAN SEKERTARIAT DAERAH KOTA XXX

Contoh Judul Disertasi

2010-05-30T01:26:00.002+07:00

PENGARUH KEMAMPUAN APARATUR PENEGAK HUKUM DAN PERILAKU ORGANISASI TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERSANGKA ATAU TERDAKWA DI WILAYAH XXX

PENGARUH KOMPETENSI APARATUR TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN XXX

PENGARUH PERILAKU KEPEMIMPINAN DAN KOMUNIKASI TERHADAP EFEKTIVITAS HUBUNGAN EKSEKUTIF LEGISLATIF DALAM PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN DI KABUPATEN XXX

PENGARUH PERILAKU KEPEMIMPINAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI XXX

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI TERHADAP PRODUKTIVITAS USAHA PERTAMBANGAN BATU BARA DI KABUPATEN XXX

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI DI XXX

PENGARUH MODAL SOSIAL DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PERENCANAAN STRATEGIS KOTA XXX

PENGARUH KOMUNIKASI DAN KOMPETENSI APARATUR BIROKRASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN XXX

ANALISIS KEBIJAKAN ADMINISTRASI DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUMAH SUSUN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGHUNIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DI PROVINSI XXX

MEMBANGUN POTENSI DAERAH DENGAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEMERINTAHAN

PENGARUH PENGORGANISASIAN DAN KOMPETENSI APARATUR TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI PROVINSI XXX

PENYELARASAN HARMONI SOSIAL MASYARAKAT MELALUI PENDIDIKAN NONFORMAL - STUDI TENTANG PENGARUH PERENCANAAN STRATEGIS, PEMBIAYAAN BERBASIS KINERJA DAN KOMPETENSI INSTRUKTUR TERHADAP EFEKTIVITAS PENDIDIKAN NONFORMAL TENAGA SOSIAL PADA DEPARTEMEN SOSIAL DAN INSTANSI SOSIAL DI DAERAH-DAERAH KONFLIK

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI XXX

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI XXX

PENGARUH KOMPETENSI DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PADA BALAI PEMASYARAKATAN DI WILAYAH XXX

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI XXX

ANALISIS PENGARUH PELAKSANAAN POLITIK HUKUM DAN PROFESIONALISME PENEGAK HUKUM TERHADAP PRODUKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI XXX

Contoh Judul Tesis

2010-05-30T00:57:00.003+07:00

PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN DI XXX

PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN PROFESIONALISME APARATUR TERHADAP KUALITAS PELAYANAN BIRO HUMAS DEPARTEMEN SOSIAL

PENGARUH KOMPETENSI DAN KOMUNIKASI TERHADAP KINERJA APARATUR PADA DIREKTORAT PEJABAT NEGARA DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH DEPARTEMEN DALAM NEGERI

PENGARUH DISIPLIN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BAGIAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA XXX

PENGARUH PENGAWASAN FUNGSIONAL DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA GURU AGAMA ISLAM SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI XXX

PENGARUH KEMAMPUAN APARATUR DAN FASILITAS KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KEPENDUDUKAN DI XXX

PENGARUH DISIPLIN DAN MOTIVASI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN XXX

PENGARUH KEMAMPUAN APARATUR DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT KOTA XXX

PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KOMUNIKASI TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI

EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM DIKLAT TEKNIS PENGELOLAAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS DALAM MENDUKUNG OPERASIONAL TNI ANGKATAN UDARA

PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH - sebagai studi korelasional Pengetahuan Administrasi Sekolah dan Gaya Kepemimpinan dengan Pengambilan Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri di Wilayah XXX

HUBUNGAN MOTIVASI, KOMPETENSI DAN KOMUNIKASI DENGAN KUALITAS PELAYANAN REKREASI DI TAMAN MARGASATWA RAGUNAN

PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR CAMAT XXX

PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGAWASAN DALAM PENGELOLAAN ASET DAERAH - Studi pada Bagian Pengelolaan Barang Daerah Sekretariat Daerah XXX

PENGARUH MOTIVASI DAN KOMPETENSI PEGAWAI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BADAN PENGAWASAN DAERAH KOTA XXX

Pengaruh Kompetensi Pegawai dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten XXX

PENGARUH PENDIDIKAN & PELATIHAN YANG RELEVAN DAN HARGA DIRI TERHADAP PROFESIONALISME PETUGAS KEARSIPAN DI BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI XXX

PENGARUH BUDAYA KERJA DAN KOMUNIKASI TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM RW SIAGA DI XXX

PENGARUH KOORDINASI DAN KINERJA PEGAWAI TERHADAP PELAYANAN INFORMASI KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN XXX

ANALISIS KOMPETENSI DAN AKUNTABILITAS APARATUR PENGAWASAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGAWASAN KOTA XXX

PENGARUH DISIPLIN DAN PENGAWASAN MELEKAT TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR XXX

PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KOORDINASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT KABUPATEN XXX

PENGARUH STRATEGI PEMASARAN TERHADAP TINGKAT PENJUALAN PRODUK ASURANSI

PENGARUH KOMUNIKASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI PURSKESMAS KECAMATAN XXX

PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN BUDAYA KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS PENERBITAN SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN RUANG

PERAN TEKNOLOGI MOTORISASI DAN KEMITRAAN USAHA DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) KONVEKSI DI XXX

ANALISIS KEPUASAN PELANGGAN PDAM XXX

PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN PERILAKU ORGANISASI TERHADAP EFEKTIVITAS PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI XXX

PENGARUH RENCANA STRATEGIS DAN KEBIJAKAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN XXX

PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KOMPETENSI GURU TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI XXX

PENGARUH PENGUASAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMANFAATAN E-COMMERCE TERHADAP PERKEMBANGAN BISNIS WARNET DI XXX

PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI PEGAWAI TERHADAP KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN XXX

PENGARUH KOMPETENSI DAN MOTIVASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS KECAMATAN XXX

PENGARUH KOMPETENSI DAN MOTIVASI PEGAWAI TERHADAP KINERJA BIDANG KEUANGAN RUMAH SAKIT DAERAH XXX

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP POPULARITAS RUMAH SAKIT XXX

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI XXX

PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR XXX

PENGARUH BUDAYA KERJA DAN INSENTIF TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN XXX

KUALITAS PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN BESTARI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA XXX

PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR XXX

PENGARUH KOMPETENSI DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA DEWAN KELURAHAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DI KELURAHAN XXX

MASALAH-MASALAH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI XXX

PENGARUH PERENCANAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN PRASARANA PENGAIRAN DAN JARINGAN JALAN DI XXX

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN XXX - Studi tentang masalah Struktur Organisasi, Strategi Organisasi, Keterampilan, Gaya Kepemimpinan, Sistem, Sumber Daya Staf dan Nilai Bersama dalam pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten XXX

PERANAN ORGANISASI JALASENASTRI DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SEJAHTERA DI KALANGAN ANGGOTA

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU - Studi tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan XXX

PENGARUH KOMPETENSI DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA GURU PADA XXX

PENGARUH MOTIVASI DAN BUDAYA KERJA TERHADAP DISIPLIN PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DAERAH XXX

PENGARUH SIKAP BIROKRASI PEMERINTAH TERHADAP KEWIRAUSAHAAN DAN AKUNTABILITAS JAJARAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DI INDONESIA

PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERKEBUNAN KARET DI KABUPATEN XXX - Studi tentang strategi pengembangan agribisnis perkebunan karet yang diproyeksikan menjadi sektor unggulan

PENGARUH KEBIJAKAN REFORMASI PELAYANAN DAN APLIKASI SISTEM ELECTRONIC DATA INTERCHANGE TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KEPABEANAN PADA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI XXX

PENGARUH KEBIJAKAN ALOKASI ANGGARAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR TERHADAP PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI

KUALITAS PELAYANAN PADA INSTALASI RAWAT INAP RUMAH SAKIT XXX - Analisis hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien pada instalasi rawat inap Rumah Sakit XXX

PEMBANGUNAN DESA : KEBIJAKAN, STRATEGI DAN IMPLEMENTASINYA - Studi Kasus di XXX

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPROTOKOLAN TERHADAP KINERJA PROTOKOL DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PROVINSI XXX

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN DAN MOTIVASI PEGAWAI TERHADAP KINERJA SEKRETARIAT DAERAH XXX

PENGARUH PENGAWASAN MELEKAT DAN DISIPLIN TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA KANTOR XXX

PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP MOTIVASI KERJA PEGAWAI BADAN KESATUAN BANGSA PROVINSI XXX

PENGARUH PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENGAWASAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH - studi tentang pengelolaan Pajak Daerah serta korelasinya dengan masalah perencanaan strategis Dinas Pendapatan Daerah dan masalah pengawasan di Provinsi XXX

PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA PELAYANAN PEGAWAI DI DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH LUAR BIASA

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BIDANG KESEHATAN TERHADAP KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI XXX

KEMAMPUAN MENGELOLA STRES KEPALA SMU

PENGARUH KOMPETENSI DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI XXX

PENGARUH KOMUNIKASI DAN KOORDINASI TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBINAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI XXX

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN KOMPETENSI APARATUR TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA XXX

PENGARUH MOTIVASI DAN DISIPLIN PEGAWAI TERHADAP KINERJA BIDANG PERAWATAN RUMAH SAKIT DAERAH XXX

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP INVESTASI DI INDONESIA

UPAYA KOPERASI UNIT DESA DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KONVEKSI RAKYAT - Studi Kasus pada KUD XXX

PENGARUH KOMPETENSI KARYAWAN PAMERAN DAN MEDIA EXPOSURE TERHADAP MOTIVASI MENGUNJUNGI PAMERAN

PENGARUH KOMPETENSI DAN MOTIVASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK KELURAHAN XXX

IMPLEMENTASI FUNGSI PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROVINSI XXX

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN KOMPENSASI TERHADAP ETOS KERJA PERSONIL PUSAT INTEL ANGKATAN DARAT

PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI PEGAWAI TERHADAP KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN XXX

PENGARUH PROFESIONALISME DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN XXX

PENGARUH ETOS KERJA DAN KOMPETENSI GURU TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI SEKOLAH DASAR NEGERI DI XXX

KONDISI KESEHATAN IBU DAN ANAK DI XXX - Studi tentang Pembangunan Kesehatan Ibu dan Anak di XXX

Definisi Akuntabilitas

2010-05-25T15:49:00.002+07:00

LAN RI dan BPKP (2001: 22-) menjelaskan, “Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu accountability yang artinya keadaan untuk dipertanggungjawabkan, keadaan dapat dimintai pertanggungan jawaban.”

Guna mengungkap suatu konsep pemahaman yang luas, LAN RI dan BPKP (2001: 22-23) mengutip beberapa sumber di bawah ini:

Menurut The Oxford Advance Learner’s Dictionary, akuntabilitas adalah required or expected to give an explanation for one’s action. Dengan kata lain, dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya.

Menurut J.B. Ghartey, akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana.

Ledvina V. Carino, mengatakan akuntabilitas merupakan suatu evoluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah berada jauh di luar tanggungjawab dan kewenangannya. Dengan demikian, dalam setiap tingkah lakunya seorang pejabat pemerintah mutlak harus selalu memperhatikan lingkungan.. Ada 4 (empat) dimensi yang membedakan akuntabilitas dengan yang lain, yaitu siapa yang harus melaksanakan akuntabilitas; kepada siapa dia berakuntabilitas; apa standar yang digunakan untuk penilaian akuntabilitasnya; dan nilai akuntabilitas itu sendiri.

Deklarasi Tokyo mengenai petunjuk akuntabilitas public (tahun 1985) menetapkan definisi bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung-jawaban fiscal, manajerial, dan program.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu seseorang yang mendapatkan amanat harus mempertanggungjawabkannya kepada orang-orang yang memberinya kepercayaan.

Lebih jauh, LAN RI dan BPKP (2001: 29) menjelaskan pembagian akuntabilitas sebagai berikut:

a. Akuntabilitas keuangan
Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

b. Akuntabilitas manfaat
Akuntabilitas manfaat (efektivitas) pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintahan. Dalam hal ini, seluruh aparat pemerintahan dipandang berkemampuan menjawab pencapaian tujuan (dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya) dan tidak hanya sekedar kepatuhan terhadap kebutuhan hirarki atau prosedur. Efektivitas yang harus dicapai bukan hanya berupa output akan tetapi yang lebih penting adalah efektivitas dari sudut pandang output akan tetapi yang lebih penting adalah efektivitas dari sudut pandang outcome. Akuntabilitas manfaat hampir sama dengan akuntabilitas progam.

c. Akuntabilitas Prosedural
Akuntabilitas prosedural merupakan pertanggung jawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah dietapkan. Pengertian akuntabilitas prosedural ini adalah sebagaimana dengan akuntabilitas proses.

Berdasarkan deskripsi akuntabilitas yang demikian itu, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pada pengertian yang demikian itu, maka semua Instansi Pemerintah, Badan dan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi Instansi yang bersangkutan. (LAN RI dan BPKP, 2001: 43)

Metode Penelitian Kualitatif

2010-04-17T16:39:00.002+07:00

Metode atau metodologi penelitian kualitatif adalah penelitian tindakan kelas yang dipilih dengan alasan-alasan sebagai berikut :
Pertama, penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang menonjolkan penggalian obyek dan subyek permasalahan secara mendalam. Alasan ini didasarkan pada pendapat Denzim and Lincoln (1994:66) yang mengatakan :

Equally, all qualitative research tradition give as much attention to the inner as well as the outer states of human activity, Jacob (1987), for instance, notes the “subjective perceptions,” “emotions,” “reflective interpretations,” and “mental standards,” that can be include within the “characteristics” of qualitative research.

Kedua, searah dengan alasan di atas, penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian untuk mengungkap fenomena sosial yang berlangsung sebagai suatu proses atau kondisi-kondisi tertentu serta hasil dari proses tersebut. Alasan ini didasarkan pada pemikiran Merriam (dalam Creswel, 1994:145) sebagai berikut :

Qualitative researchers is the concerned primarily with process, rather than outcomes or product.
Qualitative researchers are interested in meaning – how people make sense of their lives, experiences, and their structures of the world.
The qualitative researchers is the primary instrument for data collection and analysis. Data are mediated through this human instrument, rather than through inventories, questionnaires, or machines.
Qualitative researchers involve fieldwork. The researcher sprucely goes to the people, setting, site, or institution to observe or record behavior in its natural setting.
Qualitative research is descriptive in that the researcher is interested in process, meaning, and understanding gained through world or picture.
The process of qualitative research is inductive in that the researcher builds abstractions, concepts, hypotheses, and theorities from detail.

Pengertian Protokol

2010-04-01T14:15:00.001+07:00

Pada umumnya sementara kalangan beranggapan bahwa protokol adalah seseorang berpakaian lengkap sibuk mengatur suatu kegiatan upacara, atau seseorang yang tampil di depan mice membawakan acara, atau seseorang yang bertugas melayani dan menerima tamu-tamu dalam suatu upacara, anggapan seperti ini perlu diluruskan, sebab arti dari perkataan “Protokol” tidak hanya terbatas mengenai upacara saja, karena upacara adalah hanya salah satu aspek daripada protokol. Untuk menambah perbendaharaan lebih mengenal makna arti da pengertian dari kata “Protokol”, di bawah ini diuraikan sebagai berikut:

Protokol ialah (a) surat-surat resmi yang memuat hasil-hasil perundingan/persetujuan. (b) peraturan-peraturan upacara di Istana Kepala Negara, dan (c) berkenaan dengan penyambutan tamu-tamu Negara (W.J.S. Poerwadarminta “Kamus Umum Bahasa Indonesia”).
Protokol adalah (a) lampiran pada perjanjian Negara, (b) laporan penelitian tentang rapat politik (An English Indonesian Dictionary)
Protokol berasal dari bahasa Yunani yaitu “pro tos” yang artinya lembar pertama dan “kola” yang artinya melekatkan. Jadi pada mulanya protokol berarti lembar pertama yang dilekatkan pada sesuatu dokumen berisi persetujuan yang bersifat nasional maupun internasional. Kemudian arti protokol berkembang sehingga arti dan pengertian protokol adalah catatan resmi yang dibuat pada akhir setiap sidang dan ditanda tangani oleh segenap peserta sidang, atau dapat disebut “perjanjian internasional”. Selain itu arti kata protokol adalah dokumen yang berisi hak-hak dan kewajiban, kelonggaran-kelonggaran dan kekebalan yang dimiliki oleh seorang Diplomat “protocole diplomatique atau protocole de chancellerie” yang dalam bahasa Indonesia dapat disimpulkan dalam “tata tertib pergaulan internasional, sopan santun diplomatic” atau dengan istilah lain “rules of international politeness” (Badan Litbang Deplu RI “Pedoman Tertib Diplomatik dan Tertib Protokol II”)
Definisi Protokol menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 ialah ”serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan, sehubungan dengan penghormatan terhadap seseorang dengan dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, pemerintah, atau masyarakat”.
Kaitannya dengan arti resmi dari Protokol, maka terlahir peristilahan yakni “kedudukan protokoler hak protokoler, protokol Indonesia dan keprotokolan”, yang masing-masing memiliki pengertian yang berbeda, namun dalam satu kesatuan.
Definisi Kedudukan Protokoler berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 adalah “kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi”.
Definisi Hak Protokoler menurut Penjelasan Pasal 12 ayat (1) hurup f, Pasal 28 hurup g, Pasal 49 hurup e, Pasal 64 hurup g dan Pasal 80 hurup g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 adalah “Hak Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya”.
Kemudian yang dimaksud dengan Protokoler adalah suatu julukan yang bersifat filosofi terhadap seseorang yang menerima hak protokoler serta melaksanakan ketentuan keprotokolan sebagaimana mestinya juga julukan terhadap sesuatu kegiatan yang mengaplikasikan ketentuan-ketentuan dalam keprotokolan yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, tata penghormatan dan tata pakaian.

Teori Motivasi

2010-03-30T11:17:00.001+07:00

Perilaku manusia pada hakikatnya mempunyai maksud tertentu dan atau berorientasi pada tujuan tertentu, karena perilaku manusia didasarkan pada suatu dorongan kebutuhan atau keinginan tertentu. Dengan demikian perilaku manusia pada dasarnya berorientasi pada tujuan, yang dimotivasi oleh keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, Terry (1977:390) mengatakan “Motivation is desire within an individual that stimulates him or her to action. (Motivasi adalah keinginan dari dalam individu yang menstimulasi ia untuk bertindak).

Suradinata (1996:130) berpendapat : Motif adalah suatu dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk berbuat baik berupa gerakan maupun ucapan. Sedangkan Motivasi adalah tindak lanjut dari motif yaitu perbuatan atau gerakan baik berupa ucapan maupun tindakan serta perilaku dalam cara-cara tertentu yang dilakukan seseorang.

Untuk membandingkannya, Suradinata (1996:131) mengemukakan definisi motivasi menurut beberapa ahli:
Koontz : Motivation refers to the drive and effort to statisfy a want or goal. (Motivasi menunjukkan dorongan dan usaha untuk memenuhi/memuaskan suatu kebutuhan atau untuk mencapai suatu tujuan).
Jones: Motivation is concerned with how behavior is activated, maintened, directed and stopped. (Motivasi adalah bagaimana tingkah laku dimulai, diperkuat, didorong, diarahkan dan dihentikan).

Menurut Wexley dan Yukl (1992:98), pengertian motivasi adalah suatu proses dimana perilaku diberikan energi dan diarahkan.

Dari uraian yang dikemukakan beberapa ahli mengenai pengertian motivasi, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa motivasi adalah dorongan suatu kebutuhan atau keinginan tertentu dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan, dan dalam konteks ini motivasi merupakan suatu proses dimana perilaku diberikan energi dan diarahkan untuk mencapai tujuan dan harapan yang ia inginkan.

Wexley dan Yukl (1992:102), memaparkan bahwa menurut Maslow, terdapat lima kelompok kebutuhan yang berbeda-beda, yaitu:
Kebutuhan fisiologis (fisiological needs), kebutuhan keamanan (safety needs), kebutuhan sosial atau berkelompok (social needs), kebutuhan penghargaan (esteem needs), dan kebutuhan aktualisasi diri (self actualism needs)”.

Menurut Maslow, pada suatu saat, hanya kebutuhan yang belum terpenuhi yang mengendalikan perilaku seseorang. Setelah kebutuhan ini terpenuhi, maka kebutuhan tersebut akan turun derajat kepentingannya dan perilaku seseorang kemudian dikendalikan oleh kebutuhannya yang belum terpenuhi berikutnya dalam hirarki. Dengan demikian, kebutuhan fisiologis yang harus banyak dipenuhi sebelum kebutuhan keamanan akan memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku. Kebutuhan keamanan yang harus banyak dipuaskan sebelum berkelompok akan menjadi penting dan seterusnya. Kebutuhan terakhir yang muncul adalah aktualisasi diri. Maslow berpendapat bahwa sedikit orang yang telah mencapai langkah ini dalam hierarki kebutuhan. (Wexley dan Yukl, 1992:105)

Teori Komunikasi

2010-03-30T10:59:00.002+07:00

Salah satu aktivitas organisasi yang menghubungkan individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara organisasi dengan lingkungan organisasi adalah kegiatan komunikasi. Fungsi komunikasi dalam organisasi menjadi sangat penting; bahkan komunikasi menjadi factor penggerak unsur - unsur administrasi, terutama sumber daya manusia. Jacques dalam Handayaningrat (1992 : 94) berpendapat “ Communication is the sum total of directly and indirectly consciously and unconsciously transmitted feeling, attitudes, and wishes (Komunikasi adalah penyampaian segala macam perasaan, sikap dan kehendak, baik langsung dan tidak langsung, sadar atau tidak sadar).

Komunikasi menurut Thoha (1996 : 145) adalah “suatu proses penyampaian dan penerimaan berita atau informasi dari seseorang ke orang lain”.

Menurut Elbert dalam Handayaningrat (1992 : 95) “ Communication may be defined as the transfer of information from one person to another signs, signals, or synables from a mutually understood language system (Komunikasi adalah suatu perpindahan informasi dari seseorang terhadap orang lain melalui syarat-syarat, tanda-tanda atau symbol-simbol dengan bahasa yang saling dapat dipahami. Menurut Sikula dalam Moekijat (1994 : 4) ”komunikasi adalah proses menyampaikan informasi, maksud dan pengertian dari seseorang atau dari suatu tempat kepada orang lain atau suatu tempat lain secara cepat dan tepat”.

Menurut Rivai (2004:375) “Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan dimaksud dapat dipahami.” Rivai juga menjelaskan komunikasi sebagai proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Selain itu, komunikasi diartikannya sebagai proses penyampaian informasi atau pengiriman dari seseorang kepada orang.

Pengertian komunikasi organisasi menurut Terry dalam Wursanto (1995 : 24) adalah : Komunikasi yang terjadi dan berlangsung dalam kantor, yang merupakan hubungan antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lainnya, dari pegawai bawahan kepada atasannya dan dari atasan kepada bawahannya, dan penyampaian berita dari suatu unit bagian kepada unit atau bagian lainnya.

Goldhaber (dalam Muhammad, 1992 : 67) memberikan definisi komunikasi organisasi atau kantor berikut :
Organizational communications is the process of creating and exchanging messages within a network of interdependent relationship to cope with environmental uncertainly (Komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam suatu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah.)

Dari Definisi komunikasi organisasi yang dikemukakan di atas, diketahui adanya beberapa elemen komunikasi, yaitu adanya proses, pesan dan jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain. Masing-masing elemen tentu mempunyai arti dan fungsi tersendiri.

Pengertian Kinerja

2010-03-30T10:51:00.004+07:00

Schermerhon et.al (1991:59) mendefinisikan kinerja sebagai kuantitas dan kualitas pencapaian tugas-tugas, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun organisasi. Lebih jauh dikatakan bahwa kinerja dapat diukur baik secara individu, kelompok ataupun organisasi. Tinggi atau rendahnya kinerja ini dapat dilihat dari kuantitas dan kualitas pencapaian tugasnya. Aspek kualitas ini mengacu pada beban kerja yang telah ditetapkan, sedangkan kualitas kerja dapat dilihat dari rapi atau tidaknya pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Lavasque (1992:248) mengartikan kinerja sebagai “performance is we do and the result produced by carrying out job functions”, atau apa-apa yang dikerjakan dan hasil yang dicapai dibuat melalui pelaksanaan fungsi-fungsi dalam pekerjaan.

Gordon (1993:14) berpendapat “performance was a function of employee’s ability, acceptance of goals, level of the goals, and the interaction of the goal with their ability”. Dimana pendapat tersebut menjelaskan bahwa kinerja mengandung empat unsur yaitu : 1) kemampuan 2) penerimaan tujuan-tujuan organisasi 3) tingkatan tujuan-tujuan yang dicapai dan 4) interaksi antara tujuan dan kemampuan para anggota organisasi.

Robbins (1994:237) mengemukakan bahwa : “performance is the measurement of result, it asks the simple question did you get the job done”. Yang dapat diartikan bahwa kinerja merupakan ukuran suatu hasil yang menyatakan pertanyaan sederhana apa yang anda peroleh dari tugas yang telah dilaksanakan.

Definisi lain mengenai kinerja diungkapkan oleh Maier dalam As’ad (1995:47), yang mengatakan bahwa kinerja merupakan kesuksesan seseorang didalam melaksanakan suatu pekerjaan.

Senada dengan pendapat tersebut Lawler dan Porter juga dalam As’ad (1995:47) berpendapat bahwa kinerja merupakan “Successful role achievement” yang diperoleh seseorang dari perbuatannya. Pengertian ini menjelaskan bahwa kinerja adalah hasil yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Jika dirujuk pada definisi ini, maka pengertian kinerja ini dapat diartikan sebagai hasil–hasil yang dicapai oleh individu dalam melaksanakan tugas yang telah diembankan kepadanya.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja bisa dilihat dari tiga dimensi yang berbeda.

Pertama, sebagai keluaran (output), kinerja dinilai dari apa yang telah dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan. Dalam dimensi ini, kinerja seorang pegawai diukur dari hasil-hasil yang telah dicapainya dalam periode waktu tertentu. Jika dimensi itu digunakan sebagai bahan penilaian, maka evaluasi terhadap kinerja pegawai harus dilihat dari catatan-catatan prestasi yang telah diraihnya dalam masa tertentu. Hasil evaluasi ini kemudian dibandingkan dengan tanggung jawab dan perannya yang telah dinyatakan dalam uraian tugasnya (job description).

Kedua kinerja dinilai dari proses pelaksanaan tugas atau pekerjaan. Dalam dimensi ini kinerja pegawai dinilai dari prosedur dan teknis yang telah ditempuhnya dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaannya. Sesuai dengan nama dimensinya, penilaian berdasarkan proses ini tidak melihat hasil kerja pegawai, namun lebih ditekankan pada “bagaimana” seseorang menyelesaikan pekerjaannya secara teliti dan dapat dipertanggungjawabkan. Selama prosedur dan teknis yang dilaksanakan telah sesuai dengan apa yang digariskan, maka dapat disimpulkan bahwa kinerjanya cukup baik.

Ketiga, terakhir dinilai dari aspek kontekstualnya. Penilaian kinerja seseorang dapat juga dilihat dari aspek kontekstualnya, yakni kemampuannya sendiri. Diyakini bahwa jika seseorang mampu mengerjakan suatu pemeriksaan, maka kinerjanya juga akan baik. Dengan kata lain, apabila seseorang yang memiliki pengalaman dan pendidikan yang cukup matang dan ditempatkan pada posisi yang memiliki tanggung jawab besar, maka secara kontekstual hal ini sudah benar dan diyakini kinerjanya akan baik. Definisi ini juga mengungkapkan bahwa kinerja merupakan sebuah proses pelaksanaan pemeriksaan. Sesuai dengan definisi ini maka tingkat keterampilan/ profesionalisme pegawai juga dapat digunakan untuk mengukur kinerjanya dalam memeriksa suatu pekerjaan. Disamping itu diperlukan adanya prosedur dan ketentuan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Pengertian Profesionalisme

2010-03-30T10:46:00.002+07:00

Tuntutan atas profesionalisme, sebagai suatu faham dan konsep idealisme profesional, sering dijadikan tuntutan terhadap keberadaan pegawai di lingkungan birokrasi pemerintahan. Namun pemahaman akan profesionalisme itu sendiri masih belum jelas dan belum ada standar penilaiannya. Sebutan “Profesionalisme” itu sendiri berasal dari kata “profesi”. Jadi, berbicara tentang profesionalisme tentu mengacu pada pengertian profesi, sebagai suatu bidang pekerjaan.
Dalam hal profesi tiy, Mc Cully (1969) (dalam Rusyan, 1990 : 4) mengatakan sebagai :
Vocation an which professional knowledge of some department a learning science is used in its application to the other or in the practice of an art found it.

Dari pengertian itu dapat disarikan bahwa dalam suatu pekerjaan yang bersifat professional dipergunakan teknik serta prosedur yang bertumpu pada landasan intelektual, yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian secara langsung dapat diabadikan bagi kemaslahatan orang lain. Faktor penting dalam hal ini adalah intelektualitas yang di dalamnya tercakup satu atau beberapa keahlian kerja yang dianggap mampu menjamin proses pekerjaan dan hasil kerja yang professional, atau tercapainya nilai-nilai tertentu yang dianggap ideal menurut pihak yang menikmatinya.

Soedijarto (1990:57) mendefinisikan profesionalisme sebagai perangkat atribut-atribut yang diperlukan guna menunjang suatu tugas agar sesuai dengan standar kerja yang diinginkan. Dari pendapat ini, sebutan standar kerja merupakan faktor pengukuran atas bekerjanya seorang atau kelompok orang dalam melaksanakan tugas.

Sementara itu Philips (1991:43) memberikan definisi profesionalisme sebagai individu yang bekerja sesuai dengan standar moral dan etika yang ditentukan oleh pekerjaan tersebut.

Berdasarkan kedua pendapat diatas, terdapat sejumlah faktor dominan dalam mempersoalkan profesionalisme dikalangan pegawai. Pertama, kapasitas intelektual pegawai yang relevan dengan jenis dan sifat pekerjaannya. Kapasitas intelektual ini tentu berhubungan dengan jenis dan tingkat pendidikan yang menjadi karakteristik pengetahuan dan keahlian seseorang dalam bekerja. Kedua, standar kerja yang sekurang-kurangnya mencakup prosedur, tata cara dan hasil akhir pekerjaan. Ketiga, standar moral dan etika dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Hal ketiga inilah yang sulit dirumuskan dan dinyatakan secara utuh, karena proses aktualisasinya tidak hanya ditentukan oleh sifat dan watak seseorang, tetapi ditentukan juga oleh system nilai yang berlaku dalam suatu lingkungan kerja. Sebagai contoh, seseorang yang berwatak jujur dapat berubah menjadi pribadi yang korup, karena system nilai yang berlaku di lingkungan kerjanya memang system nilai yang korup.

Pengertian Administrasi

2010-03-30T10:38:00.003+07:00

Menurut Atmosoedirdjo dalam Syuhadhak (1996:1) pengertian administrasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu : administrasi dalam arti sempit, dan administrasi dalam arti luas. Pengertian administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan, perekaman dan pengolahan bahan-bahan keterangan (data/informasi) secara teratur dan sistematis, sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran secara menyeluruh dari bahan-bahan keterangan tersebut beserta hubungannya satu sama lain. Sedangkan pengertian administrasi dalam arti luas adalah pengurusan suatu usaha atau organisasi besar, dari negara, provinsi dan sebagainya.

Sedangkan menurut Siagian (1996:2) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Dari definisi atau pengertian tersebut dapatlah penulis simpulkan bahwa administrasi adalah proses kerja sama dari sekelompok manusia dalam bidang pemerintahan maupun swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang efisien.

Sedangkan menurut Atmosoedirdjo (1990 : 28), administrasi (Administration) sebenarnya mempunyai banyak arti, dan tiga arti utama Administrasi adalah :

Administrasi merupakan sistem Pimpinan daripada suatu organisasi bidang urusan atau usaha, merupakan Fungsi Utama daripada Administrator. Intinya adalah Management.
Administrasi merupakan Sistem Informasi untuk mengendalikan suatu Situasi, Keadaan, atau Organisasi. Inti daripada Administrasi sebagai Sistem Informasi Pengendali Keadaan adalah Tata Usaha.
Administrasi merupakan Proses Kerjasama antara dua orang atau lebih secara tertentu untuk menyelenggarakan tercapainya suatu Tujuan bersama yang tertentu pula. Intinya adalah Decisions Making.

Ketiga arti utama tersebut, menurut Admosudirjo, mengandung fungsi-fungsi, yakni Administrasi Negara sebagai Fungsi Pemerintah untuk mengurus atau menangani urusan-urusan kenegaraan (publik) secara tertentu; Administrasi Negara sebagai suatu organisasi untuk mengendalikan keadaan pemerintahan negara; dan Administrasi Negara sebagai Proses Penyelenggaraan berbagai macam tugas dan urusan Pemerintah secara terorganisasi, sistematis, metodis, dan teknis.

Paradigma Good Governance

2010-03-30T10:30:00.004+07:00

Good Governance adalah penyelenggaraan kepemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan publik yang transparan, serta adanya partisipasi dan akuntabilitas publik. Institusi dari good governance meliputi : (1) Negara atau Pemerintah; (2) Sektor Swasta atau Dunia Usaha; dan (3) Masyarakat dengan melibatkan domain tersebut, Good Governance diartikan sebagai hubungan sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta dan masyarakat.

Pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan sedangkan masyarakat berperan aktif dalam interaksi sosial, ekonomi, politik. Negara sebagai unsur governance termasuk didalamnya lembaga politik dan lembaga sektor swasta (meliputi perusahaan-perusahaan swasta) dan masyarakat (terdiri dari individu maupun kelompok termasuk lembaga swadaya masyarakat dan organisasi fraksi). Good Governance dimaksudkan untuk mendukung proses pembangunan yang memberdayakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang sehat untuk menunjang sistem produksi yang efisien. Good Governance diarahkan untuk membangun dan memulihkan ekonomi. Untuk itu Good Governance bertujuan untuk menyusun organisasi, tata kerja yang baik, kepegawaian negara yang efisien dan penggerakan/motivasi aparatur pengawasan fungsional. Pada hakekatnya Good Governance adalah untuk menegakkan kedaulatan rakyat.

Perkembangan Paradigma Good Governance terjadi sebagai akibat dari adanya globalisasi yang meliputi : ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, informasi dan pemerintah yang demokratis.

Menurut Tjokroamidjojo, prinsip-prinsip utama Good Governance meliputi hal-hal sebagai berikut :

Akuntabilitas (Accountability) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.
Transparansi (Transparency) Transparansi yaitu dapat diketahuinya oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijaksanaan (politik) dari pemerintah, organisasi, dan badan usaha.
Keterbukaan (Openess) Pemberian informasi secara terbuka, terbuka untuk open free suggestions, dan terbuka terhadap kritik yang dilihat sebagai partisipasi untuk perbaikan.
Aturan Hukum (Rule of Law) Keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi, badan usaha yang menyangkut masyarakat, pihak ketiga dilakukan berdasarkan Hukum (Peraturan yang sah).
Jaminan fairness, a level playing field (perlakuan yang adil/perlakukan kesetaraan) Ini berlaku bagi Pemerintah kepada masyarakat dalam pelayanan Publik, atau Perusahaan kepada pelanggan dan lain sebagainya.

Stabilitas pemerintahan diperlukan tanpa mengabaikan jalannya proses demokrasi. Ini agar tujuan-tujuan reformasi lebih efektif tercapai. Dengan ini mengisyaratkan perlu lebih adanya kekompakan (kerjasama dan koordinasi) dalam pemerintahan. Kedua adanya kemampuan, profesionalitas dalam pemerintahan. Ukuran efektif mendahului ukuran representatif. Dan karena pemerintah yang efektif juga memerlukan dukungan politik mayoritas, maka perlu diserasikan antara representatifness dengan efectiveness. Partai politik yang mendukung terwakili tetapi tetap yang profesional dan bisa bekerja sama dalam satu team work pemerintahan. (Tjokroamidjojo, 2004 : 158-159)

Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)

2010-03-30T10:24:00.003+07:00

Hadari Nawawi (1998:42) dalam bukunya yang berjudul: “Manajemen Sumber Daya Manusia untuk bisnis yang kompetitif”, Mendeskripsikan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi (perusahaan). Dalam rumusan ini dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah pengelolaan individu-individu yang bekerja dalam organisasi berupa hubungan antara pekerjaan dengan pekerja (employer, employee), terutama untuk menciptakan pemanfaatan individu-individu secara produktif sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi dan dalam rangka perwujudan kepuasan kebutuhan individu-individu tersebut.

Salah satu paradigma dari pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia adalah bahwa Manusia memerlukan organisasi dan sebaliknya organisasi memerlukan manusia. Manusia merupakan motor pengerak, tanpa manusia organisasi tidak akan berfungsi. Manusia merupakan faktor utama dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Dengan kata lain eksistensi organisasi diwujudkan melalui kegiatan manusia yang disebut bekerja. Oleh karena itu kompetitif atau tidak eksistensi suatu organisasi (perusahaan) tergantung atau ditentukan oleh manusia yang sangat penting artinya dalam menghadapi perubahan lingkungan atau iklim bisnis sekarang dan di masa mendatang. Setiap organisasi atau perusahaan tidak dapat menolak fakta bahwa sumber daya manusia merupakan faktor sentral dalam upaya mewujudkan eksistensinya berupa tercapainya tujuan bisnis yakni keuntungan dan manfaat-manfaat lainnya.

Ermaya Suradinata, (1996: 14-15) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Sumber Daya Manusia : suatu tinjauan wawasan masa depan,” memaparkan pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah sebagai berikut: Manajemen sumber daya manusia merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia, manusia merupakan sumber terpenting yang mutlak dianalisis dan dikembangkan dengan cara tersebut baik, waktu, tenaga, dan kemampuannya benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan organisasi maupun bagi kepentingan individu manusia sebagai makhluk sosial.

T. Hani Handoko (1998:4) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia,” mendeskripsikan pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi.

Dari uraian-uraian yang dikemukakan sejumlah pakar tersebut, dapat ditarik pokok-pokok mengenai Manajemen Sumber Daya Manusia secara universal sebagai berikut :

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah daya manusia yang berhubungan dengan integrasi sehingga menjadikan semua anggota organisasi terlibat untuk mencapai tujuan.
Manajemen Sumber Daya Manusia adalah pengelolaan individu-individu yang bekerja dalam organisasi, yang di dalamnya adalah manusia. Manusia merupakan faktor utama dalam mewujudkan organisasi, tanpa manusia organisasi itu tidak akan berfungsi. Jadi eksistensi organisasi itu diwujudkan melalui kegiatan manusia yang disebut bekerja,serta kompetitif atau tidaknya eksistensi suatu organisasi tergantung pada manusianya.
Manajemen Sumber Daya Manusia adalah sumber daya industrial yang diharapkan memberikan sumbangan maksimal kepada organisasi atau perusahaan yang perlu diorganisasikan agar berjalan efisien dan efektif. Dengan demikian aspek Manajemen Sumber Daya Manusia sebagai sumber daya memberikan kontribusi semaksimal mungkin kepada organisasi.

Pengertian Belajar

2010-03-24T12:43:00.002+07:00

Definisi belajar dari beberapa teori sebagaimana yang dikutip Purwanto (1990 : 53) adalah sebagai berikut.

Hilgard dan Bower, dalam buku Theori of learning mengemukakan. Belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu, dimana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungannya, respon, pembawaan, kematangan atau keadaan-keadaan sesaat seseorang.
Gagne, dalam buku The Conditions of Learning menyatakan bahwa : belajar terjadi apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga perbuatannya (performance-nya) berubah dari waktu sebelum ia mengalami situasi itu kewaktu sesuah ia mengalami situasi tadi.
Morgan, dalam buku Introductions to psychologi mengemukakan “Belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman.
Witherington, dalam buku Educational Psychologi, mengemukakan belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari pada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian atau suatu pengertian”.
Suryabrata (1987 : 155-157) berpendapat bahwa belajar merupakan perubahan prilaku sebagai hasil dari pengalaman. Hamalik (1992 : 45) menyatakan bahwa belajar mengandung pengertian terjadinya perubahan dari persepsi dan perilaku, termasuk perbaikan prilaku, misalnya pemuasan kebutuhan masyarakat dan pribadi secara lengkap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses psikis yang berlangsung dan merupakan interaksi aktif antara subyek belajar dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan-perubahan pada diri individu, dalam hal pengalaman, pemahaman, keterampilan, nilai dan sikap yang bersifat relatif menetap atau lama.

Perubahan yang disebut belajar menurut Purwanto (1990 : 54) mempunyai ciri-ciri diantaranya adalah :

Perubahan itu memperlihatkan suatu perubahan di dalam perilaku.
Perubahan itu merupakan suatu peningkatan kecakapan dalam suatu jenis perbuatan.
Perubahan bisa berwujud sikap, minat dan nilai
Perubahan itu bersifat menetap, dapat bertahan beberapa waktu lamanya.
Perubahan itu dibedakan dari jenis perubahan yang disebabkan pertumbuhan seperti bertambah tinggi dan perkembangan otot-otot melalui latihan.

Selanjutnya Makmun (2000 : 164), mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku belajar mengajar dipengaruhi empat hal.

Adanya motivasi (drives), siswa harus menghendaki sesuatu (the learning must wont something).
Adanya perhatian dan mengetahui sasaran (cue), siswa harus memperhatikan sesuatu (the learner must notice something).
Adanya usaha (response), siswa harus melakukan sesuatu (the learner must do something).
Adanya evaluasi dan pemantapan hasil (reinforcement), siswa harus memperoleh sesuatu (the learner must get something).

Belajar berarti perubahan tingkah laku, dari tidak tahu menjadi tahu dan tidak mampu menjadi mampu. Menurut Winkel (1996 : 53) bahwa belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis, yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkunga, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai sikap, perubahan itu bersikat relatif konstan dan berbekas. Ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi karena belajar tidak timbul begitu saja, belajar lebih banyak membutuhkan kegiatan yang disadari, suatu aktivitas psikis dan latihan-latihan. Proses belajar terjadi karena adanya perangsang-perangsang dari luar individu yang mengakibatkan perubahan dalam hubungan aspek kepribadian. Tetapi winkel juga menjelaskan lebih lanjut bahwa tidak setiap proses belajar harus disadari oleh seseorang, bahwa ia sedang belajar. Hal ini tidak mutlak karena bisa saja seseorang sedang belajar tanpa menyadari sepenuhnya, bahwa ia sedang belajar.

Menurut Winkel, ciri lain yang dapat diidentifikasi dari proses belajar adalah dihasilkannya efek sampingan yang bukan merupakan tujuan utama dari proses belajar yang sesungguhnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses yang menghasilkan perubahan. Perubahan tersebut dapat berupa suatu hasil yang baru atau penyempurnaan terhadap hasil yang diperoleh. Hasil belajar dapat berupa hasil yang utama dan dapat juga berupa hasil sebagai efek sampingan. Proses belajar dapat berlangsung dengan penuh kesadaran dan dapat juga tidak demikian.

Chaplin (1995 : 272) membatasi belajar dengan dua macam rumusan. Rumusan pertama menyatakan bahwa “belajar adalah merupakan proses dari sembarang perubahan yang relatif permanen dalam tingkah laku. Rumusan kedua menyatakan bahwa belajar adalah proses memperoleh respon-respon sebagai akibat adanya latihan khusus. Bruno (1989 : 168) berpendapat bahwa belajar adalah perubahan yang bersifat tetap dalam kecenderungan berperilaku, sebagai akibat dari serangkaian pengalaman. Hal lain yang senada dengan pendapat tersebut, Davidoff (1988 : 178) menyatakan bahwa definisi belajar adalah sebagai perubahan yang relatif berlangsung lama pada perilaku yang diperoleh kemudian dari pengalaman-pengalaman.

Dari definisi-definisi diatas tidak ada indikasi yang menunjukan perbedaan yang prinsipil, melainkan saling melengkapi bahwa dari definisi manapun baik secara implisit maupun secara eksplisit pada akhirnya didapat kesamaan maknanya bahwa belajar adalah suatu proses perubahan perilaku atau kepribadian yang diakibatkan oleh praktek atau pengalaman tertentu yang umumnya belajar itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

Adanya suatu usaha, artinya belajar bukan suatu tujuan, tetapi merupakan langkah-langkah atau prosedur yang ditempuh individu dan diikuti dengan berbagai usaha untuk mencapai tujuan. Contoh : Jika seseorang menerima informasi-informasi tersebut akan dioleh dan disimpan dalam sistem saraf otak untuk dapat digunakan kembali pada situasi lian. Pada saat ia menerima, mengolah dan menyimpan informasi, dilakukan berbagai usaha seperti membuat simbol-simbol latihan, menghafal, menulis ulang dan sebagainya, sehingga ia merefleksikan kembali informasi sesuai kebutuhan.

Adanya interaksi individu, belajar dapat terjadi bila individu berinteraksi dengan lingkungannya, baik melalui pengalaman langsung atau melalui pengalaman pengganti. Pengalaman langsung yaitu individu yang belajar dengan berbuat sesuatu. Misalnya agar seseorang terampil menggunakan multitester. Sedangkan pengalaman pengganti yaitu individu yang belajar berinteraksi dengan lingkungannya dengan observasi, gambar, grafik, kata-kata atau simbol lainnya. Misalnya siswa mempelajari struktur tanah maka ia menggunakan gambar lapisan-lapisan tanah. Dapat pula siswa berinteraksi dengan lingkungannya secara langsung karena ada sumber-sumber belajar lain yang tersedia.

Adanya perubahan tingkah laku, yang dimaksud disini adalah perubahan tingkah laku yang baru sebagai sesuatu yang dipelajar. Misalnya sebelum tahu kalau arus listrik itu membahayakan, maka seseorang akan memegang kabel yang berarus. Tetapi setelah tahu bahwa listrik berarus atau ketika dia menyetrika akan memakai alas kaki. Perubahan tersebut karena tidak setiap perubahan berarti telah terjadi proses belajar. Misalnya pada contoh kasus perubahan akibat kelelahan fisik, motivasi, emosi, menggunakan obat, penyakit parah atau trauma fisik, dan akibat menggunakan obat, penyakit parah atau trauma fisik, dan akibat pertumbuhan jasman. Berlawanan dengan akibat yang ditimbulkan dari belajar, perubahan yang terjadi oleh kelelahan, obat, motivasi dan emosi cenderung berlangsung singkat. (Davidoff , 1988 : 178-179)

Pengertian Sistem Informasi Manajemen

2010-03-23T17:01:00.001+07:00

Donald W. Kroeber dalam bukunya berjudul Management Information Systems mengatakan bahwa Sistem Informasi Manajemen adalah sebuah organisasi, sejumlah proses yang menyediakan informasi kepada manajer sebagai dukungan dalam operasi dan pembuatan keputusan dalam suatu organisasi.

Gordon B. Davis mengatakan bahwa Sistem Informasi Manajemen merupakan sebuah system pemakai yang terintegrasi yangn menyediakaninformasi untuk menunjang operasi-operasi manajemen dan fungsi-fungsi pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi. Sistem tersebut memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak komputer dan prosedur-prosedur manual; model-model untuk analisis, perencanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan dan suatu data base.

Sistem Informasi Manajemen adalah pengembagan dan penggunaan sistem-sistem informasi yang efektif dalam organisasi-organisasi (Kroenke, David, 1989)

Sistem Informasi Manajemen didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai yang mempunyai kebutuhan yang serupa. Informasi menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya mengenai apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi sekarang dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Informasi tersebut tersedia dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus dan output dari simulasi matematika. Informasi digunakan oleh pengelola maupun staf lainnya pada saat mereka membuat keputusan untuk memecahkan masalah (Mc. Leod, 1995)

Sistem Informasi Manajemen merupakan metode formal yang menyediakan informasi yag akurat dan tepat waktu kepada manajemen untuk mempermudah proses pengambilan keputusan dan membuat organisasi dapat melakukan fungsi perencanaan , operasi secara efektif dan pengendalian (Stoner, 1996)

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulakan bahwa sebuah sistem informasi manajemen, atau SIM, adalah sebuah sistem informasi yang selain melakukan semua pengolahan transaksi yang perlu untuk sebuah organisasi, juga memberikan dukungan informasi dan pengolahan untuk fungsi manajemen dan pengambilan keputusannya.

Filsafat Ilmu : Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi

2010-03-23T16:15:00.003+07:00

Filsafat ilmu beserta cabang-cabangnya secara sederhana terbagi menjadi tiga macam yang menjadi lahan kerja filsafat, nyaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ketiga dari lahan garapan filsafat tersebut termuat dalam tiga pertanyaan dimana dalam ontologi bertanya tentang apa. Pertanyaan apa tersebut merupakan pertanyaan dasar dari sesuatu. Sedangkan dalam epistemologi mengenalinya dengan menggunakan pertanyaan mengapa. Pertanyaan mengapa ini merupakan kelanjutan dari mengetahui dasar dan pertanyaan mengapa merupakan kajian bagaimana cara mengetahuinya tersebut. Sedangkan untuk aksiologi merupakan kelanjutan dari dari epistemologi dengan menggunakan pertanyaan bagaimana. Pertanyaan bagaimana tersebut merupakan kelanjutan dari setelah mengetahui dan cara mengetahuinya diteruskan dengan bagaimanakah sikap kita selanjutnya. Kalau menurut Imanuel Kant bahwa sistematika dalam filsafat mencangkup dengan tiga pertanyaan apa yang dapat saya ketahui, apa yang dapat saya harapkan, apa yang dapat saya lakukan. Pertanyaan tersebut mewakili dari wilayah pengetahuan ada, dan nilai.

Ontologi. Objek yang menjadi kajian dalam ontologi tersebut adalah realitas yang ada. Dan dalam ontologi adalah studi tentang yang ada yang universal, dengan mencari pemikiran semesta universal. Ontologi berusaha mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan atau menjelaskan yang ada dalam setiap bentuknya.dalam ontologi merupakan studi yang terdalam dari setiap hakekat kenyataan, seperti dapatkah manusia sungguh-sungguh memilih, apakah ada Tuhan, apakah nyata dalam hakekat material ataukah spiritual, apak jiwa sungguh dapat dibedakan dengan badan.

Epistemologi. Epistemologi studi tentang asal usul hakekat dan jangkauan pengetahuan. Apakah pengalaman merupakan satu-satunya sumber pengetahuan. Apakah yang menyebabkan suatu keyakinan benar dan yang lain salah. Adakah soal-soal penting yang tidak dapat dijawab dengan sains dan dapatkah kita mengetahui pikiran dan perasaan orang lain. Pengkajian dari epistemologi adalah hakekat pengetahuan yang terdiri empat pokok persoalan pengetahuan seperti keabsahan, struktur, batas dan sumber.

Aksiologi dan Estetika. Aksiologi atau etika studi tentang prinsip-prinsip dan konsep yang mendasari penilaian terhadap prilaku manusia. Contohnya tindakan yang membedakan benar atau salah menurut moral, apakah kesenangan merupakan ukuran dapat dikatakan sebagai ukuran yang baik, apakah putusan moral bertindak sewenang-wenang atau bertindak sekehendak hati. Sedangkan estetika studi yang mendasarkan prinsip yang mendasari penilaian kita atas berbagai bentuk seni. Apakah tujuan seni, apa peranan rasa dalam pertimbangan estetis, bagaimana kita mengenal sebuah karya besar seni.

Pengertian Administrasi Pendidikan

2010-03-23T16:12:00.002+07:00

Atmodiwirio (300:23) mendefinisikan “administrasi pendidikan ialah koordinasi kegiatan alat untuk mencapai tujuan dan kegiatan yang menyertakan banyak orang.” Dari definisi ini dapat dilihat bahwa administrasi merupakan satu proses yang mengkoordinasikan, menyertakan banyak orang dan menggunakan sumber alat. Proses yang berkaitan dengan fungsi pembuat keputusan, perencanaan, kepemimpinan, pengkoordinasian dan pengendalian.

Ada beberapa definisi administrasi pendidikan menurut para ahli yang dikutip Atmodiwirio (2000:23) sebagai berikut:

Administrasi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari peraturan sumber daya manusia, kurikulum atau sumber belajar, fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal dan pencapaian suasana yang baik bagi manusia yang disepakati.
Administrasi pendidikan adalah segenap teknik dan prosedur yang digunakan dalam penyelenggaraan hubungan pendidikan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
Administrasi pendidikan adalah keseluruhan arah dan bantuan sekolah meliputi kepemimpinan kepala sekolah, kelompok khusus dari usaha pimpinan, koordinasi kurikulum dengan staf yang dipimpin.
Administrasi pendidikan adalah koordinasi kekuatan yang diperlukan agar pengajaran yang baik bagi anak dalam organisasi sekolah tersusun dalam perincian terutama untuk mencapai tujuan-tujuan unit pelajaran, dan untuk meyakinkan bahwa apa yang dicapai adalah tepat.
Administrasi pendidikan adalah suatu proses rangkaian pada sekelompok orang yang bekerja sama untuk mendayagunakan sumber daya, fasilitas, ide-ide, orang yang tergabung dalam satu unit kerja (organisasi) pendidikan untuk mencapai tujuan

Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jelas disebutkan pada Bab XI pasal 39 ayat (1) menyatakan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Pengertian administrasi pendidikan dapat ditinjau dari berbagai aspek, dijelaskan oleh Soetjipto dan Kosasi (2007:119) dan diuraikan menurut pemahaman penulis sebagai berikut:

Administrasi pendidikan mempunyai pengertian kerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Pada tingkat sekolah, sebagai salah satu bentuk kerja sama dengan pendidikan, terdapat tujuan sekolah. Untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah itu diperlukan kerja sama di antara semua personel sekolah (guru, murid, kepala sekolah, staf tata usaha) dan orang di luar sekolah yang ada kaitannya dengan sekolah (orang tua, dokter puskesmas, Dinas Pendidikan, masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan).Kerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan dengan berbagai aspek ini dapat dipandang sebagai administrasi pendidikan.
Administrasi pendidikan mengandung pengertian proses untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses itu dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengarahan, pemantauan dan penilaian. Perencanaan meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapainya, berapa lama, berapa orang yang diperlukan, dan berapa banyak biayanya. Perencanaan ini dibuat sebelum suatu tindakan dilaksanakan. Pengorganisasian adalah kegiatan membagi tugas-tugas kepada orang yang terlibat dalam kerja sama pendidikan.

Pengertian Pendidikan dan Pelatihan

2010-03-23T10:41:00.003+07:00

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa untuk membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil seperti tersebut di atas , diperlukan Pendidikan & Pelatihan yang mengarah pada :

Peningkatan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan tanah air.
Peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan atau kepemimpinannya.
Peningkatan dengan semangat kerja sama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasi

Dasar pemikiran yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah :

Pendidikan & pelatihan merupakan bagian integral dari sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil.
Pendidikan & pelatihan mempunyai keterkaitan dengan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil.
Sistem Pendidikan & pelatihan meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi Pendidikan & pelatihan.
Pendidikan & pelatihan diarahkan untuk mempersiapkan Pegawai Negeri Sipil agar memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan dan kebutuhan organisasi, termasukpengadaan kader pimpinan dan staf.

Pengertian Pendidikan & Pelatihan yang dimaksud Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.

Pendidikan & Pelatihan meliputi dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pendidikan dan fungsi pelatihan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pendidikan & Pelatihan yang dimaksud Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000, bertujuan untuk :

Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan instansi.
Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.
Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik.

Sedangkan sasaran Pendidikan & Pelatihan adalah terwujudnya Pegawai negeri Sipil yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing.

Jenis Pendidikan & Pelatihan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000, adalah :

Pendidikan & Pelatihan Prajabatan, dilaksanakan untuk mremberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil, disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.
Pendidikan & Pelatihan Dalam Jabatan, dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pegawai Negeri Sipil agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunaqn dengan sebaik-baiknya.

Pendidikan & Pelatihan Dalam Jabatan terdiri dari :

Pendidikan & Pelatihan Kepemimpinan, dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
Pendidikan & Pelatihan Fungsional, dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing.
Pendidikan & Pelatihan Teknis, dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Pegawai Negeri Sipil.

Zais, (1986:317) mengemukakan bahwa pendidikan dapat diartikan sebagai proses memperluas kepedulian dan keberadaan seseorang menjadi dirinya sendiri, atau proses mendefinisikan dan meredefinisikan keberadaan diri sendiri di tengah-tengah lingkungannya. Sedangkan Pelatihan dapat diartikan sebagai proses di mana para instruktur memanipulasi peserta dan lingkungan mereka dengan cara-cara tertentu sehingga peserta mampu menguasai perilaku yang diinginkan.

Melengkapi pendapat tersebut di atas, menurut Wexley and Yukl (1995:301) menyatakan “pelatihan adalah proses di mana pekerja mempelajari keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan guna melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif”.

Sesuai dengan definisi di atas, perbedaan esensial antara Pendidikan & Pelatihan terletak pada tujuannya. Program pelatihan memiliki sasaran dan tujuan yang jelas sehingga pesertanya dianggap sebagai bahan baku yang perlu diproses agar menjadi produk yang sudah direncanakan. Pendidikan pada sisi lain, lebih ditekankan pada aspek memanusiakan manusia. Mengingat manusia memiliki aneka ragam potensi, maka proses Pendidikan & Pelatihan ini dapat pula diterapkan secara beragam.

Pandangan di atas tidak jauh berbeda dengan pendapat Brown, (1989:161), yang menyatakan bahwa ”pendidikan bertujuan untuk memberikan pengetahuan, sedangkan pelatihan bertujuan pada perbaikan perilaku”. Sesuai dengan pendapat ini maka pelatihan harus lebih tertata dari pada pendidikan sebab pengetahuan dapat di transfer kapan saja. Sedangkan pelatihan harus disusun secara sistematis dan skematis agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan & pelatihan sebagai proses memanusiakan manusia dan membekali pesertanya dengan keterampilan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerjanya.

Filsafat Ilmu Pengetahuan

2010-03-23T09:50:00.003+07:00

Ditinjau dari segi historis, hubungan antara filsafat dan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang sangat menyolok. Pada permulaan sejarah filsafat di Yunani, “philosophia” meliputi hampir seluruh pemikiran teoritis. Tetapi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di kemudian hari, ternyata juga kita lihat adanya kecenderungan yang lain. Filsafat Yunani Kuno yang tadinya merupakan suatu kesatuan kemudian menjadi terpecah-pecah (Bertens, 1987, Nuchelmans, 1982). Dalam perkembangan lebih lanjut menurut Koento Wibisono (1999), filsafat itu sendiri telah mengantarkan adanya suatu konfigurasi dengan menunjukkan bagaimana “pohon ilmu pengetahuan” telah tumbuh mekar-bercabang secara subur. Masing-masing cabang melepaskan diri dari batang filsafatnya, berkembang mandiri dan masing-masing mengikuti metodologinya sendiri-sendiri.

Lebih lanjut Koento Wibisono dkk. (1997) menyatakan, karena pengetahuan ilmiah atau ilmu merupakan “a higher level of knowledge”, maka lahirlah filsafat ilmu sebagai penerusan pengembangan filsafat pengetahuan. Filsafat ilmu sebagai cabang filsafat menempatkan objek sasarannya: Ilmu (Pengetahuan). Bidang garapan filsafat ilmu terutama diarahkan pada komponen-komponen yang menjadi tiang penyangga bagi eksistensi ilmu yaitu: ontologi, epistemologi dan aksiologi. Hal ini didukung oleh Israel Scheffler (dalam The Liang Gie, 1999), yang berpendapat bahwa filsafat ilmu mencari pengetahuan umum tentang ilmu atau tentang dunia sebagaimana ditunjukkan oleh ilmu. Interaksi antara ilmu dan filsafat mengandung arti bahwa filsafat dewasa ini tidak dapat berkembang dengan baik jika terpisah dari ilmu. Ilmu tidak dapat tumbuh dengan baik tanpa kritik dari filsafat. Dengan mengutip ungkapan dari Michael Whiteman (dalam Koento Wibisono dkk.1997), bahwa ilmu kealaman persoalannya dianggap bersifat ilmiah karena terlibat dengan persoalan-persoalan filsafati sehingga memisahkan satu dari yang lain tidak mungkin. Sebaliknya, banyak persoalan filsafati sekarang sangat memerlukan landasan pengetahuan ilmiah supaya argumentasinya tidak salah.

Perkataan Inggris philosophy yang berarti filsafat berasal dari kata Yunani “philosophia” yang lazim diterjemahkan sebagai cinta kearifan. Akar katanya ialah philos (philia, cinta) dan sophia (kearifan). Menurut pengertiannya yang semula dari zaman Yunani Kuno itu filsafat berarti cinta kearifan. Namun, cakupan pengertian sophia yang semula itu ternyata luas sekali. Dahulu sophia tidak hanya berarti kearifan saja, melainkan meliputi pula kebenaran pertama, pengetahuan luas, kebajikan intelektual, pertimbangan sehat sampai kepandaian pengrajin dan bahkan kecerdikkan dalam memutuskan soal-soal praktis (The Liang Gie, 1999).

Kalau menurut tradisi filsafati dari zaman Yunani Kuno, orang yang pertama memakai istilah philosophia dan philosophos ialah Pytagoras (592-497 S.M.), yakni seorang ahli matematika yang kini lebih terkenal dengan dalilnya dalam geometri yang menetapkan a2 + b2 = c2. Pytagoras menganggap dirinya “philosophos” (pencinta kearifan). Baginya kearifan yang sesungguhnya hanyalah dimiliki semata-mata oleh Tuhan. Selanjutnya, orang yang oleh para penulis sejarah filsafat diakui sebagai Bapak Filsafat ialah Thales (640-546 S.M.). Ia merupakan seorang Filsuf yang mendirikan aliran filsafat alam semesta atau kosmos dalam perkataan Yunani. Menurut aliran filsafat kosmos, filsafat adalah suatu penelaahan terhadap alam semesta untuk mengetahui asal mulanya, unsur-unsurnya dan kaidah-kaidahnya (The Liang Gie, 1999).

Menurut The Liang Gie (1999), filsafat ilmu adalah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia. Filsafat ilmu merupakan suatu bidang pengetahuan campuran yang eksistensi dan pemekarannya bergantung pada hubungan timbal-balik dan saling-pengaruh antara filsafat dan ilmu. Dalam perkembangannya filsafat ilmu mengarahkan pandangannya pada strategi pengembangan ilmu yang menyangkut etik dan heuristik. Bahkan sampai pada dimensi kebudayaan untuk menangkap tidak saja kegunaan atau kemanfaatan ilmu, tetapi juga arti maknanya bagi kehidupan manusia (Koento Wibisono dkk., 1997).

Intisari The Art of The Long View dari Peter Schwartz

2010-03-23T09:50:00.000+07:00

“Anda mungkin tidak selalu benar mengenai masa depan, tetapi lebih baik anda hampir tidak pernah salah tentang masa depan”. Mungkin itu salah satu ungkapan yang tepat untuk mendasari dan menggambarkan pemahaman mengenai “The Art of The Long View”. Tujuan “The Art of The Long View” dari Peter Schwartz adalah untuk menjelaskan proses apa yang disebut "scenario-building" yang memungkinkan para pembuat kebijakan untuk menemukan dan kemudian mempertimbangkan secara mendalam beberapa variasi cerita tentang masa depan yang logis sehingga mereka dapat membuat keputusan strategis. Menurut Schwartz, “scenario-building" bukan tentang memprediksi masa depan, tetapi lebih kepada tentang bagaimana menjadi sadar akan kemungkinan yang terjadi di masa mendatang sehingga para pembuat kebijakan dapat membuat keputusan yang baik di masa depan. Schwartz menekankan bahwa perencanaan skenario tidak sama dengan meramalkan masa depan.

Dalam “The Art of The Long View”, Schwartz menyajikan sebuah pendekatan revolusioner untuk mengembangkan visi strategis dalam bisnis dan kehidupan, sebuah panduan bagi para manajer, pengusaha, dan investor yang menjelaskan bagaimana menerapkan kreatif dan intuitif praktek keterampilan untuk perusahaan. Dengan “The Art of The Long View” para pembuat kebijakan yang tertarik dalam perencanaan strategis, futurisme atau perubahan dapat mempelari apa itu perencanaan skenario, bagaimana prinsip-prinsip dan langkah-langkah dalam perencanaan skenario serta mempelari bagaimana cara menggunakannya bagaimana mempersiapkan dan merencanakan kemungkinan-kemungkinan yang berbeda mengenai masa depan untuk membuat keputusan yang strategis.

Schwartz mengungkapkan bagaimana masyarakat, teknologi, ekonomi, politik, dan unsur-unsur lingkungan saling terkait dan merupakan kekuatan pendorong di masa depan. Meskipun memang terjadi diskontinuitas dan intuisi individu memiliki kapasitas untuk merencanakan ke depan sehingga tidak akan siap menghadapi peristiwa semacam itu. Meskipun kesadaran, keterbukaan, dan persiapan dalam pengembangan skenario, individu-individu dapat mempersiapkan diri untuk berbagai kemungkinan masa depan.

Dengan demikain, intisari Schwartz “The Art of The Long View” adalah memberikan gagasan bahwa perubahan itu selalu akan terjadi, dan walaupun kita mungkin tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi, tetapi kita dapat berpikir tentang semua hal yang mungkin terjadi, dan mengembangkan kemungkinan dan ide untuk menghadapi kemungkinan yang terjadi dalam pemerintahan di masa depan.

Teori Sistem dan Futurologi

2010-03-23T09:42:00.002+07:00

Sistem dapat dijelaskan sebagai kerangka teoritis untuk mengumpulkan data mengenai fenomena politik, kesatuan integrasi saling berhubungan berdasarkan serangkaian hipotesa variabel politik, misalnya sistem internasional yang melibatkan pemerintah dunia, dan serangkaian hubungan diantara variabel politik dalam sebuah sistem internasional. Teori sistem merujuk pada serangkaian pernyataan mengenai hubungan diantara variabel dependen dan independen yang diasumsikan berinteraksi satu sama lain. Artinya perubahan dalam satu atau lebih dari satu variabel bersamaan atau disusul dengan perubahan variabel lain atau kombinasi variabel.

Konsep sistem telah diambil oleh ilmu sosial dari ilmu pasti, secara khusus dari fisika yang yang berhubungan dengan materi, energi, gerak, dan kekuatan. Semua konsep ini lebih diarahkan pada suatu pengukuran yang pasti dan mengikuti aturan-aturan tertentu. Ada yang mendefinisikan sistem dalam konteks pasti dan dalam persamaan matematis yang menjelaskan hubungan tertentu antara beberapa variabel. Namun konsep ini sangat sedikit diadopsi oleh para ahli dibidang sosial karena variabel-variabelnya sangat kompleks dan sering sangat multidimensional. Konsep yang akan diberikan berikut adalah verbal, namun walaupun demikian konsep ini sedikit pasti. Sistem merupakan kumpulan dari objek-objek bersama-sama dengan hubungannya, antara objek-objek dan antara atribut mereka yang dihubungkan dengan satu sama lain dan kepada lingkungannya sehingga membentuk suatu kesatuan yang menyeluruh (Whole). Untuk lebih menjelaskan arti menyeluruh dari berbagai definisi di atas, berikut ini akan diuraikan lebih lengkap unsur-unsur dari definisi tersebut aurora lain, kumpulan, objek, hubungan, atribut, lingkungan, dan menyeluruh .

Sedangkan Futurologi adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang prediksi masa depan dari sudut pandang, baik menyangkut sosial, politik, ekonomi, juga keyaninan dan musnanya suatu bangsa dan negara. Futurologi merupakan sebuah disiplin ilmu meramal masa depan berdasarkan perhitungan multi sudut pandang atas fenomena yang terjadi pada hari ini.
Dalam hubungan teori sistem dengan futurologi dapat dipahami bahwa sebuah sistem memiliki batas-batas yang membedakan dari lingkungan dan setiap sistem tersebut merupakan jaringan komunikasi yang membuka aliran informasi untuk proses penyesuaian diri di masa yang akan datang. Dalam sistem yang kompleks dimana parameter atau objek merupakan subsistem, hubungan ini adalah perekat yang menghubungkan berbagai sub-sistem tersebut secara bersama. Walaupun setiap hubungan tergantung pada suatu kumpulan objek tertentu, misalnya suatu hubungan dimana suatu sub-sistem tidak dapat berfungsi secara mandiri, artinya tergantung pada sub-sistem lain. Hubungan antara teori sistem dengan futurologi yang lain adalah hubungan yang sinergy dimana semua subsistem yang tidak terikat dioperasikan bersama untuk menghasilkan total output yang lebih besar dibandingkan jika sub-sistem tersebut beroperasi secara sendiri-sendiri untuk mencari solusi yang tepat atas prediksi masalah yang akan terjadi dimasa depan. Seperti dikemukakan oleh Winardi yang mengatakan bahwa kita perlu mengerti dan memupuk kemampuan untuk bekerja dengan sistem-sistem dengan cara yang inteligen, yaitu dengan menggunakan pendekatan sistem untuk menemukan sifat-sifat penting dari sistem yang bersangkutan, yang kemudian memberikan keterangan-keterangan kepada kita mengenai perubahan-perubahan apa perlu dilakukan untuk memperbaiki sistem tersebut.

Dengan demikian, antara teori sistem dengan futurologi mempunyai hubugan yang saling berkaitan. Pandangan ini didasarkan bahwa karena kondisi lingkungan berubah dengan cepat, minimal dalam lima tahun terjadi perubahan yang signifikan. Berdasarkan kondisi inilah maka perhatian terhadap nilai-nilai yang dibutukan di masa yang akan datang menjadi penting untuk dicermati.

Teori Sistem dan Chaos

2010-03-23T09:37:00.002+07:00

Teori Chaos adalah teori yang berkenaan dengan sistem yang tidak teratur seperti awan, pohon, garis pantai, ombak. Dengan kata lain teori chaos merupakan teori yang acak, tidak teratur dan dinamis. Dalam suatu sistem dengan kondisi tersebut (chaotic), secara umum dapat dicirikan memiliki sekumpulan titik-titik yang rapat dengan orbit-orbit yang periodik, sensitif terhadap keadaan awal sistem (sehingga awalnya titik-titik yang berekatan dapat berevolusi secara cepat ke keadaan-keadaan yang sangat berbeda), suatu sifat yang kadang-kadang dikenal dengan efek kupu-kupu, dan berkesinambungan secara topologi (tidak berubah oleh adanya deformasi elastik). Namun bila dilakukan pembagian (fraksi) atas bagian-bagian yang kecil, maka sistem yang besar yang tidak teratur ini didapati sebagai pengulangan dari bagian-bagian yang teratur. Secara statistik, Chaos adalah kelakuan stokastik dari sistem yang deterministik. Sistem yang deterministik atau sederhana yang hanya memerlukan satu solusi bila ditumpuk-tumpuk akan menjadi sistem yang stokastik atau rumit dan memerlukan solusi yang banyak.

Dari banyak pengertian tentang sistem yang berkembang, satu hal yang pasti adalah tentang aspek keutuhan (wholeness). Sistem memiliki objek yang beragam, mulai dari hal fisik misalnya untuk organisme dan barang elektronik, pada dunia sosial misalnya untuk menyebut sebuah organisasi, sampai ke dunia ide misalnya sistem nilai. Konsep pemikiran sistem lahir dari dunia ilmu alam yang digeluti Herbert Spencer dan penerusnya, serta bidang biologi oleh HJ Henderson dan pengikutnya. Konsep sistem telah digunakan dalam ilmu ekonomi, antroplogi, psikologi, ilmu politik, sosiologi, dan terutama dalam teori organisasi.

Dalam makna sistem sebagai suatu organisasi dari sejumlah element dan bagian yang bekerja sebagai sebuah unit, maka beberapa kata yang dekat dengan pengertian ini adalah entity, integral, sum, totality,dan whole. Sistem juga dapat bermakna sebagai sejumlah bagian yang berkomposisi saling terkoneksi, atau disebut sebagai kompleks (complex). Dan, dalam makna sebagai susunan dan desain yang sistematis, maka ia dekat dengan kata-kata: method, order, orderliness, organization, pattern, plan, systematization, dan systemization. Sedangkan, sebagai pendekatan yang digunakan untuk melihat sesuatu, makna sistem tergambar dalam kata-kata: fashion, manner, method, mode, modus operandi, style, dan way.

Pada prinsipnya, setiap sistem selalu terdiri atas empat hal, yaitu: (1) Objek, yang dapat berupa bagian, elemen, ataupun variabel. Ia dapat benda fisik, abstrak, ataupun keduanya sekaligus; tergantung kepada sifat sistem tersebut. (2) Berisi atribut, yang menentukan kualitas atau sifat kepemilikan sistem dan objeknya. (3) Memiliki hubungan internal di antara objek-objek di dalamnya. Dan, (4) Sistem hidup dalam satu lingkungan tertentu.

Konsep sistem telah berkembang menjadi “Teori Sistem” (The systems theory), yang menggunakan pendekatan interdisiplin untuk mempelajari sistem. Teori Sistem dikembangkan oleh Ludwig von Bertalanffy, William Ross Ashby dan lainnya pada dekade 1940-an sampai 1970-an, dengan berbasiskan prinsip-prinsip ilmu fisika, biologi, dan teknik. Lalu kemudian termasuk ilmu filsafat, sosiologi, teori organisasi, manajemen, psikoterapi, dan ekonomi. Dua objek yang menjadi fokus utama Teori Sistem adalah kopleksitas (complexity) dan kesalinghubungan (interdependence). Teori sistem di dalam sosiologi didalami oleh Niklas Luhmann. Kita pun mengenal “dinamika sistem” (system dynamics) sebagai bagian dari Teori Sistem yang mempelajari dinamika perilaku dari sistem. Dari dari sini kemudian lahirlah Teori Chaos (Chaos Theory).

Dalam konteks hubungan antara pendekatan sistem dengan teori Chaos mempunyai karakteristik sebagai berikut:

Menyeluruh (unifies) dan berkosentrasi kepada interkasi antara elemen,
Mempelajari dampak dari interaksi, Menekankan kepada persepsi global,
Memodifikasi sejumlah variabel secara simultan,
Percaya bahwa gejala bersifat irreversibility,
Validitas dicapai melalui perbandingan antara perilaku ideal dengan perilaku realitas,
Menggunakan model yang tidak didasarkan kepada pengetahuan, namun lebih kepada kegunaannya untuk keputusan dan pelaksanaan (action) atau lebih pragmatis,
Akan lebih efisien jika interaksi bersifat nonlinear dan kuat (strong), Menyumbang kepada pemahaman yang multidisiplin. Membantu memahami tentang objek yang sesungguhnya, Kaya tentang aspek tujuan, namun lemah dalam detail.

Prinsip dasar dalam hubungan pendekatan teori sistem dengan teori Chaos bila disederhanakan bahwa masyarakat merupakan suatu keseluruhan yang saling tergantung. Kelangsungan sistem ditentukan oleh pertukaran masukan dan keluaran dengan lingkungannya. Setiap sistem terbagi dalam sejumlah variabel subsistem, dimana tiap subsistem juga terdiri dari tatanan sub-subsistem yang lebih kecil. Dalam pandangan ini, sejumlah kebutuhan harus dipenuhi kalau suatu masyarakat ingin hidup. Kebutuhan tersebut adalah untuk penyesuaian, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola-pola. Maka itu, perlu empat subsistem dalam masyarakat, yaitu ekonomi, politik, kebudayaan, dan sosialisasi (melalui keluarga dan sistem pendidikan). Masyarakat berkembang bila terjadi pertukaran yang kompleks di antara subsistem-subsistem. Subsistem politik menghasilkan sumber-sumber, kekuasaan otoritas, yang kemudian melahirkan ekonomi berdasarkan uang. Dengan otoritas yang diperoleh dari negara, ekonomi menciptakan modal, yang pada gilirannya menjalankan politik.

Chaos merupakan sesuatu yang sukar untuk didefinisikan. Pada kenyataannya, jauh lebih mudah mendaftar sifat-sifat dimana suatu sistem digambarkan sebagai chaotic daripada memberikan definisi yang tepat terhadap chaos itu sendiri. Dengan demikian, pendekatan teori sistem dengan teori Chaos adalah dengan menempatkan batasan tertentu bagi kemampuan kita meramalkan satu sistem yang kompleks dan non-linear. Penempatan batasan tersebut sangat kaitannya dengan peran dan manajamen yang mempunyai fungsi menjalankan roda organisasi dalam mengatur segala permasalahan yang terjadi dalam mencapai tujuan organisasi, termasuk di dalamnya indikator-indikator chaotic. Oleh karenanya pendekatan sistem dengan teori Chaos tidak terlepas dari peran penting manajemen dalam organisasi. Dalam kontens ini, pendekatan Sistem Dalam Bidang Manajemen, disebutkan dalam LAN, 1995, adalah sebagai berikut:

Suatu sistem selalu terdiri dari atas lebih dari satu bagian (subsistem).
Sistem tertentu selalu merupakan bagian dari sistem yang lebih besar (Supersystem).
Sistem dapat bersifat tertutup atau terbuka.
Setiap sistem memiliki batas-batas sistem.
Sistem tertutup mempunyai kecenderungan untuk mengalami kemunduran (Entropi)
Rasio antara input dan output sistem, perlu untuk mempertahankan berbagai macam keseimbangan sistem itu sendiri demi mempertahankan kelestarian hidupnya. (Keseimbangan Dinamis)
Sistem memerlukan "Feed-Back", guna mengendalikan keseimbangan tersebut.
Perubahan cepat pada lingkungan sistem, memaksa sistem yang bersangkutan untuk meningkatkan kewaspadaannya terhadap perubahan. Perlu pengembangan sarana yang disamping peningkatan mutu juga memerlukan spesialisasi dan differensiasi yang terjadi pada subsistem.
Akibat spesialisasi dan differensiasi, struktur sistem itu sendiri harus pula mengalami perubahan. Akibat lain: Batas sistem perlu diperluas.

Dengan pendekatan sistem dalam bidang manajemen tersebut, dan dengan menghubungankan antara pendekatan sistem dengan teori Chaos, maka dapat ditarik pokok pemahaman bahwa inti pendekatan sistem dengan teori Chaos secara sederhana dapat kita hubungkan dengan suatu organisasi. Pendekatan demikian terhadap organisasi-organisasi dan analis organisasi-organisasi sangat bermanfaat. Dalam proses dikonseptualisasi tujuan-tujuan, struktur tugas-tugas, mekanisme-mekanisme yang mengatur, lingkungan, interdependensi komponen-komponen, batas-batas, subsistem-subsistem, input-input, dan transformasi hingga menjadi output kesemuanya akan mendapatkan arti penting. Dengan demikian para pimpinan di dalam organisasi sebagai suatu sistem dapat lebih terfokus pada tugas dan tanggung jawab yang diserahkan pada mereka sehingga tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai dengan baik.

Pendekatan sistem dapat membantu organisasi mencapai suatu efek sinergitis dimana tindakan-tindakan berbagai bagian yang berbeda dari sistem jika dipersatukan akan lebih besar dibandingkan dengan jumlah-jumlah daripada bagian yang beraneka ragam (Chaos).

Buku Pintar

2010-03-15T16:17:00.014+07:00

BUKU PINTAR SKRIPSI TESIS DISERTASI

Cara Mudah Memahami dan Membuat Proposal Penelitian, Skripsi, Tesis dan Disertasi.

Buku ini merupakan hasil R&D kami. Dengan Buku Pintar ini Anda dapat dengan mudah memahami key point penyusunan proposal penelitian dan pengolahan data statistik.

Harga : Rp.20.000,-
Isi : 79 Halaman
Filetype: pdf.

Cara pemesanan, silakan melakukan pembayaran ke:

Bank Mandri
Ratna Sari
1570002102755

Setelah melakukan transaksi silahkan konfirmasi melalui email: tesisdisertasi@yahoo.co.id dengan subject "Pesan Buku STD" dan melampirkan screenshot bukti transaksi. Pesanan akan dikirim ke email pemesan paling lambat 1 x 24 jam pada hari/jam kerja (senin-jum'at/09.00-15.00).

NB: Buku pintar ini merupakan produk buku digital atau ebook (pdf)

Teori Kebijakan Sosial

2010-03-13T14:36:00.004+07:00

Istilah 'kebijakan' yang dimaksud dalam buku ini disepadankan dengan kata bahasa Inggris 'policy' yang dibedakan dari kata 'kebijaksanaan' (wisdom) maupun 'kebajikan' (virtues). Kebijakan sosial terdiri dari dua kata yang memiliki banyak makna, yakni kata 'kebijakan' dan kata 'sosial' (social).Untuk menghindari ambiguitas istilah tersebut, ada baiknya kita diskusikan terlebih dahulu mengenai pengertian keduanya.

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Pewitt (1973), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan, menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (problem-oriented) dan berorientasi kepada tindakan (action-oriented) dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. (Edi Suharto, 2008:7)

Seperti halnya kata kebijakan, kata sosial pun memiliki beragam pengertian. Conyers (1992) mengelompokkan kata social ke dalam 5 pengertian:

Pengertian umum dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan kegiatan yang bersifat hiburan atau sesuatu yang menyenangkan. Misalnya, kegiatan olah raga, rekreasi, bercakap-cakap dengan teman, jalan-jalan sering disebut sebagai kegiatan sosial.
Lawan kata individual. Kata sosial memiliki pengertian sebagai sekelompok orang (group), atau suatu kolektifitas, seperti masyarakat (social) warga atau komunitas (community). Dalam konteks ini, istilah sosial juga mencakup pengertian publik atau kemaslahatan umum. Oleh karena itu orang sering mendefinisikan kebijakan sosial dalam kaitannya dengan kepentingan publik atau kepentingan masyarakat luas (lihat Hill, 1996).
Lawan kata ekonomi. Kata social berkonotasi dengan aktifitas-aktivitas masyarakat atau organisasi yang bersifat sukarela atau swadaya, yang tidak berorientasi mencari keuntungan finansial. Organisasi sosial, seperti Karang Taruna, PKK adalah organisasi yang menyelenggarakan berbagai kegiatan yang tidak mencari keuntungan yang berupa uang. Ini berbeda dengan organisasi ekonomi, seperti perusahaan, Perseroan Terbatas (PT), atau Bank yang tentunya kegiatan-kegiatannya bertujuan untuk mencari keuntungan ekonomi.
Melibatkan manusia sebagai lawan dari pengertian benda atau binatang. Pembangunan sosial dapat dijelaskan sebagai pernbangunan kualitas manusia yang berbeda dengan pembangunan fisik atau infrastruktur, seperti pembangunan gedung, jalan, jembatan.
Berkaitan dengan hak azasi manusia baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Misalnya, selain setiap orang memiliki hak azasi (human right), seperti hak hidup dan menyatakan pendapat secara bebas, juga merniliki hak social (social right), seperti kesamaan hak dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, perumahan atau berpartisipasi dalam pembangunan. (Edi Suharto, 2008:8-9)

Dalam kaitannya dengan kebijakan sosial, maka kata sosial dapat diartikan baik secara generik atau luas maupun spesifik. Secara generik, kata sosial menunjuk pada pengertian umum mengenai bidang-bidang atau sektor-sektor pembangunan yang menyangkut aspek manusia dalam konteks masyarakat atau kolektifitas. Istilah sosial dalam pengertian ini mencakup antara lain bidang pendidikan, kesehatan, politik, hukum, budaya, atau pertanian. Dalam arti spesifik atau sempit, kata sosial menyangkut sektor kesejahteraan sosial sebagai suatu bidang atau bagian dari pembangunan sosial atau kesejahteraan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, terutama mereka yang dikategorikan sebagai kelompok yang tidak beruntung (disadvantaged group) dan kelompok rentan (vulnerable group). Kata sosial di sini menyangkut program-program dan atau pelayanan-pelayanan sosial untuk mengatasi masalah-masalah sosial, seperti kemiskinan, ketelantaran, ketidakberfungsian fisik dan psikis, tuna sosial dan tuna susila, kenakalan remaja. (Edi Suharto, 2008:9)

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau

2010-03-10T15:58:00.001+07:00

ABSTRAK

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau
(Kajian tentang pengaruh Pajak Daerah yang mencakup Kecukupan dan Elastisitas, Keadilan, Kemampuan Administrasi, Kesepakatan Politis, Administratif Pajak Daerah terhadap Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau)

Latar belakang masalah penelitian adalah fenomena penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau yang belum optimal. Belum optimalnya pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Riau dapat dianggap sebagai suatu fenomena manajemen keuangan daerah yang tidak berdiri sendiri. Fenomena itu jelas berkorelasi atau dipengaruhi berbagai faktor. Sejumlah faktor yang dimaksud ini pada dasarnya dapat dipilah dari dua sudut pandang, yaitu faktor-faktor internal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau, dan faktor-faktor eksternal pemerintah tersebut.

Berdasarkan Teori Davey maka masalah yang dijadikan obyek penelitian dibatasi hanya pada analisis pengaruh Pajak Daerah yang dinilai dari pengaruh variabel Kecukupan dan Elastisitas, variabel Keadilan, variabel Kemampuan Administrasi, variabel Kesepakatan Politis, variabel Adminstrasi Pajak terhadap variabel Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas pengaruh variabel Kecukupan dan Elastisitas Pajak Daerah, variabel Keadilan Pelaksanaan Pajak Daerah, variabel Kemampuan Administrasi Pengelolaan Pajak Daerah, variabel Kesepakatan Politis Pelaksanaan Pajak Daerah, variabel Administrasi Pajak Daerah terhadap variabel Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau.

Sampel penelitian sebanyak 40 responden yang diambil secara sensus dari keseluruhan pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Studi Kepustakaan dan Teknik Kuesioner. Sedangkan untuk pengolahan data menggunakan program SPSS for Windows dengan rumus statistik Regresi Sederhana dan Regresi Berganda.

Dari pembahasan hasil penelitian yang menggunakan metode analisis kuantitatif dan analisis kualitatif diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Hipotesis pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima semua hasil hipotesis pengujian menunjukan nilai positip pada regresi sederhana yang semua H1 diterima, terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau. Adanya pengaruh positif tersebut bermakna bahwa kelima variabel ditingkatkan atau meningkat, maka peningkatan tersebut akan diikuti dengan peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau.
Pada Hipotesis berganda yang kelima variabel bebas digabung menjadi satu diketahui bahwa yang paling berpengaruh positif terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau adalah variabel keadilan sedangkan keempat variabel bebas lainnya tidak ada pengaruh terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau.

Pengaruh Transaksi Harian dan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Limit Kas Cabang RSCM Bank X

2010-03-10T14:52:00.001+07:00

ABSTRAK
Judul Penelitian
Pengaruh Transaksi Harian dan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Limit Kas Cabang RSCM Bank X

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Transaksi Harian (X1) dan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan (X2) terhadap Limit Kas pada Cabang RSCM Bank X, dengan mengambil sampel sebanyak 40 responden. 40 responden sebagai sampel tersebut diambil dari total populasi subyek 60 dengan yang semuanya adalah staff pada Cabang RSCM Bank X.
Kedua variabel bebas dan variabel terikat tersebut dioperasionalisasikan dengan metoda penelitian sebagai berikut :

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan Teknik Stratifikasi Random;
Scoring atas jawaban-jawaban responden menggunakan Teknik Skala Likert;
Analisis Data menggunakan Deskriptif Kuantitatif dan Deskriptif Kualitatif;
Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y digunakan Teknik Statistik “Regresi Sederhana”. Untuk mengetahui besarnya variabel X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y penulis menggunakan Teknik Statistik “Regresi Linear Berganda” yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 10.1 for Windows.

Dengan teknik tersebut diperoleh hasil penelitian sebagai berikut :

X1 berpengaruh terhadap Y, karena t hitung lebih besar daripada t tabel, (13,952 >2,021) pada taraf signifikansi 5%. Artinya, terdapat pengaruh positif variabel bebas Transaksi Harian terhadap Limit Kas pada Cabang RSCM Bank X.
X2 berpengaruh terhadap Y, karena t hitung lebih besar daripada t tabel, (2,215>2,021) pada taraf signifikansi 5%. Artinya, terdapat pengaruh positif variabel bebas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Limit Kas pada Cabang RSCM Bank X.
X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y, karena F Hitung lebih besar dari F tabel, (111,199 > 4,01 ), pada taraf signifikansi 5%. Artinya, terdapat pengaruh positif Transaksi Harian dan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan secara bersama-sama terhadap Limit Kas pada Cabang RSCM Bank X.

Dari hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis yang penulis ajukan dapat diterima, karena terdapat pengaruh positif Transaksi Harian dan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan baik secara individu maupun secara bersama-sama terhadap Limit Kas pada Cabang RSCM Bank X.