Pengertian Perencanaan Strategis

Dalam satu kesatuan pengertian. Menurut Depdagri, LAN RI, BAPPENAS dan BPKP (2001:44) menjelaskan bahwa pengertian perencanaan strategis sebagai berikut :
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.
Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagai perwujudan visi dan misi serta strategis instansi pemerintah.
Dalam konteks aktualisasi pendapat di atas, perencanaan strategis tentu perlu menganalisis tuntutan perkembangan lingkungan strategis, yang langsung atau tidak langsung bersentuhan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Analisis yang dimaksud ini dapat dilakukan dengan pendekatan Analisis SWOT, yakni analisis terhadap faktor-faktor lingkungan internal dan lingkungan.

Depdagri, LAN RI, BAPPENAS dan BPKP (2001:44) mengemukakan :
Perencanaan strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah harus mencakup : (1) Pernyataan visi, misi strategis, dan faktor-faktor keberhasilan organisasi, (2) Rumusan tentang tujuan, sasaran dan uraian aktivitas organisasi, dan (3) Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Dengan visi, misi dan strategis yang jelas maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategis bersama dengan pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting.
Perencanaan strategis itu merupakan salah satu tahapan dan sekaligus menjadi bagian integral dari upaya Pemerintah Kota Makassar dalam membangun suatu sistem manajemen kepemerintahan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Penyusunan rencana strategis tersebut didasarkan pada pendekatanan analisis lingkungan strategis, isu-isu strategis dan sejumlah faktor kunci keberhasilan.

Pengertian Perencanaan Strategis

Pengertian Social Capital

Pemahaman istilah “Modal Sosial” atau Social Capital sementara ini memang belum meluas, karena mungkin belum dianggap menjadi suatu teori yang spesifik dan penting bagi kajian-kajian sosial. Atau mungkin juga karena istilah “Modal Sosial” memang dianggap sudah termasuk dalam konsep pemahaman teori-teori sosiologi yang sudah biasa dikenal.

Ada tiga ahli yang paling banyak dikutip orang dalam mengkonstruksikan definisi tentang capital social untuk diterapkan dalam penelitian lapangan atau dalam menyusun makalah. Ketiga ahli itu adalah James Coleman (1988), Robert Putnam (1993), dan Francis Fukuyama (1995). Selain itu perlu dikemukakan di sini definisi Bank Dunia yang menjadi rumusan para ahli (akademisi dan pemimpin NGO) yang tergabung dalam kelompok Advisory Council to the Vice Presidency for Environmentally Sustainable Development. Salah satu anggotanya adalah Clifford Geertz, seorang ahli antropologi tentang Indonesia di masa silam. Dua yang terakhir adalah definisi Jonathan H. Turner, seorang ahli sosiologi dan penulis sendiri. (Lawang, 2005 : 209)

Dimulai dari kata modal sosial itu sendiri. Apa itu modal sosial? Menurut Robert M. Solow (1999:6) menyatakan bahwa :
Modal sosial adalah usaha untuk mendapatkan suatu keyakinan dari analogi yang buruk. Umumnya “modal” diinterpretasikan sebagai persediaan barang, atau faktor-faktor alam dari sebuah produksi yang diharapkan dapat menghasilkan pada suatu saat tertentu. Pada dasarnya orang akan membicarakan mengenai “modal” akan mempunyai pemikiran tentang persediaan yang nyata, padat, bahkan benda-benda seperti bangunan, mesin dan lain-lain.
Modal yang dimaksudkan tadi adalah modal fisik (physical capital) yang memiliki bentuk/wujud dari seprangkat alat yang tentunya dapat diambil/dimanfaatkan sebagai suatu sumber yang menghasilkan sesuatu.

Pengertian Social Capital

Teori Otonomi Daerah

Syafrudin (1991:23) mengatakan bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan dan kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Secara implisit definisi otonomi tersebut mengandung dua unsur, yaitu : Adanya pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya; dan Adanya pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri berbagai penyelesaian tugas itu.

Dalam kaitannya dengan kewajiban untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana penyelesaian tugas penyelenggaraan pemerintahan, Sinindhia dalam Suryawikarta (1995:35), mengemukakan batasan otonomi sebagai “…kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otomom dan memberikan kesempatan kepadanya untuk mempergunakan prakarsanya sendiri dari segala macam keputusannya, untuk mengurus kepentingan-kepentingan umum.”

Dari berbagai batasan tentang otonomi daerah tersebut diatas, dapat dipahami bahwa sesungguhnya otonomi merupakan realisasi dari pengakuan pemerintah bahwa kepentingan dan kehendak rakyatlah yang menjadi satu-satunya sumber untuk menentukan pemerintahan negara. Dengan kata lain otonomi menurut Magnar (1991: 22),”… memberikan kemungkinan yang lebih besar bagi rakyat untuk turut serta dalam mengambil bagian dan tanggung jawab dalam proses pemerintahan”. Manan (dalam Magnar, 1991:23) menjelaskan bahwa otonomi mengandung tujuan-tujuan,yaitu:
  1. Pembagian dan pembatasan kekuasaan.Salah satu persoalan pokok dalam negara hukum yang demokratik, adalah bagaimana disatu pihak menjamin dan melindungi hak-hak pribadi rakyat dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang sewenang-wenang. Dengan memberi wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, berarti pemerintah pusat membagi kekuasaan yang dimiliki dan sekaligus membatasi kekuasaanya terhadap urusan-urusan yang dilimpahkan kepada kepala daerah.
  2. Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Adalah terlalu sulit bahkan tidak mungkin untuk meletakkan dan mengharapkan Pemerintah Pusat dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya terhadap segala persoalan apabila hal tersebut bersifat kedaerahan yang beraneka ragam coraknya. Oleh sebab itu untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepada daerah perlu diberi wewenang untuk turut serta mengatur dan mengurus pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam lingkungan rumah tangganya, diharapkan masalah-masalah yang bersifat lokal akan mendapat perhatian dan pelayanan yang wajar dan baik.
  3. Pembangunan-pembangunan adalah suatu proses mobilisasi faktor-faktor sosial, ekonomi, politik maupun budaya untuk mencapai dan menciptakan perikehidupan sejahtera.
  4. Dengan adanya pemerintahan daerah yang berhak mengatur dan mengurus urusan dan kepentingan rumah tangga daerahnya, partisipasi rakyat dapat dibangkitkan dan pembangunan benar-benar diarahkan kepada kepentingan nyata daerah yang bersangkutan, karena merekalah yang paling mengetahui kepentingan dan kebutuhannya.
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa :
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kebijakan otonomi daerah yang demikian itu merupakan kebijakan Negara yang mendasari penyelenggaraan organisasi dan manajemen pemerintahan daerah. Artinya, seluruh kebijakan dan kegiatan pemerintahan serta kebijakan dan kegiatan pembangunan di daerah dilaksanakan menurut arah kebijakan yang ditetapkan dalam kebijakan Negara tersebut. Pelaksanaan otonomi daerah itu tentu saja bukan sekedar membincangkan mekanisme bagaimana menterjemahkan tujuan-tujuan policy kepada prosedur rutin dan teknik, melainkan lebih jauh daripada itu, melibatkan berbagai faktor mulai dari faktor sumber daya, hubungan antar unit organisasi, tingkat-tingkat birokrasi sampai kepada golongan politik tertentu yang mungkin tidak menyetujui policy yang sudah ditetapkan. Dalam konteks ini, Grindle (dalam Koswara, 1999 : 106) mengatakan :
Attempts to explain this divergence have led to the realization that implementation, even when successful, involves far more than a mechanical translation of goals into routine procedures; it involves fundamental questions about conflict, decision making, and who gets what in a society”.
Dengan demikian, keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Sebaliknya keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan.

Teori Otonomi Daerah

Penilaian Kinerja

Schermerhon, Hunt dan Osborn (1991:59) mengatakan bahwa kinerja dapat diukur baik secara individu, kelompok ataupun organisasi. Tinggi atau rendahnya kinerja ini dapat dilihat dari kuantitas dan kualitas pencapaian tugasnya. Aspek kualitas ini mengacu pada beban kerja yang telah ditetapkan, sedangkan kualitas kerja dapat dilihat dari rapi atau tidaknya pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Untuk dapat mengetahui kinerja individu, kelompok atau organisasi diperlukan suatu pendekatan penilaian kinerja. Menurut Yaslis (2002 : 88), penilaian kinerja dapat didefinisikan sebagai proses formal yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan atau unjuk kerja (performance appraisal) seorang personel dan memberikan umpan balik untuk kesesuaian tingkat kinerja. Menurut Prawirosentono (1999 :186), kinerja yang akan diukur adalah kinerja orang-orang yang bekerja dalam unit-unit organisasi. Lebih jauh Prawirosentono menjelaskan :
Memang pada tahap awalnya yang akan diukur adalah kinerja seluruh organisasi, kemudian unit-unit organisasi yang mendukungnya, dan akhirnya kinerja orang yang berperan didalamnya. Selanjutnya, karena yang berperan dalam unit-unit organisasi tersebut adalah unsur manusia sebagai pelakunya, maka kinerja setiap pelaku dalam unit organisasi tersebut harus dinilai. Jadi pokok utama yang harus dinilai kinerjanya adalah unsur manusia, karena merekalah pelaku yang berperan di dalamnya. Merekalah salah satu sumberdaya yang sangat berperan dalam menentukan kinerja organisasi, sehingga kinerja para pelaku organisasi harus dinilai.
Penilaian kinerja adalah proses menilai hasil karya personel da1am suatu organisasi melalui instrumen penilaian kinerja. Pada hakikatnya, penilaian kinerja merupakan suatu evaluasi terhadap penampilan kerja personel dengan membandingkannya dengan setandar baku penampilan. Kegiatan penilaian kinerja ini membantu ngambilan keputusan bagian personalia dan memberikan umpan balik kepada para personel tentang pelaksanaan kerja mereka. (Yaslis, 2002 : 87)
Prawirosentono (1999 :187) mengatakan bahwa kriteria standar ukuran harus jelas dan objektif, jangan memihak dan pilih kasih. Pengertian jangan memihak atau pilih kasih dalam menilai kinerja dan bagaimana cara menilai, merupakan bagian dari system penilaian.

Menurut Hall (1986), penilaian kinerja merupakan proses yang .berkelanjutan untuk menilai kualitas kerja personel dan usaha untuk meperbaiki unjuk kerja personel dalam organisasi. Menurut Certo (1984), penilaian kinerja adalah proses penelusuran kegiatan pribadi personel pada masa tertentu dan menilai hasil karya yang ditampilkan terhadap pencapaian sasaran sistem manajemen. (Yaslis, 2002 : 87) Masalahnya bagaimana dasar ukuran yang menilai kinerja? Menurut Prawirosentono (1999 :186), adalah dengan menentukan sistem dan ukuran nilai standar; ukuran kinerja perorangan; dan pelaksanaan dan pengawasan standar kinerja. Menurut Yaslis (2002 : 89), penilaian kinerja pada dasarnya mempunyai dua tujuan utama yaitu :
  1. Penilaian kemampuan personel, merupakan tujuan yang mendasar dalam rangka penilaian personel secara individual, yang dapat digunakan sebagai informasi untuk penilaian efektivitas manajemen sumber daya manusia.
  2. Pengembangan personel, sebagai informasi untuk pengambilan keputusan untuk pengembangan personel seperti: promosi, mutasi, rotasi, terminasi, dan penyesuaian kompensasi.
Dengan melakukan suatu penilaian kinerja, dapat diketahui produktivitas, efektivitas dan efisiensi perilaku kerja pegawai. Lebih jauh lagi, dengan melakukan penilaian kinerja juga dapat diketahui capaian kuantitas dan atau kuantitas hasil pekerjaan pegawai.

Penilaian Kinerja

Pengawasan Melekat

LAN RI (1997: 160), mengemukakan pengertian Pengawasan melekat (Waskat) yaitu pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dan satuan kerja yang dipimpinnya.

Pengawasan melekat sebagai salah satu kegiatan pengawasan, merupakan tugas dan tanggung jawab setiap pimpinan untuk menyelenggarakan manajemen atau administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan organisasi atau unit kerja masing-masing, baik di bidang pemerintahan maupun swasta. Peningkatan fungsi pengawasan melekat di lingkungan aparatur pemerintah bertolak dari motivasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dengan cara sedini mungkin mencegah terjadinya kekurangan dan kesalahan dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas di lingkungan organisasi atau unit kerja masing-masing. Pelaksanaan pengawasan melekat yang demikian tersebut dapat mengurangi dan mencegah secara dini terjadinya berbagai kelemahan dan kekurangan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok masing-masing.

Situmorang (1998: 71) mengatakan bahwa pengawasan melekat yaitu berupa tindakan atau kegiatan usaha untuk mengawasi dan mengendalikan anak buah secara langsung, yang harus dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan organisasi yang bagaimanapun juga.

Suatu proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna oleh pimpinan unit/organisasi kerja terhadap fungsi semua komponen untuk mewujudkan kerja di lingkungan masing-masing agar secara terus menerus berfungsi secara maksimal dalam melaksanakan tugas pokok yang terarah pada pencapaian tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. (Nawawi, 1994: 8)

Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, Waskat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pimpinan dapat diartikan Atasan Langsung atau disebut juga pejabat yang karena struktur organisasinya atau kewenangan khususnya termasuk proyek, membawahi dan wajib mengawasi pegawai bawahan. Bawahan adalah mereka yang bertanggung jawab serta wajib melapor kepada atasan tentang pelaksanaan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Pengertian tersebut mengandung pemahaman bahwa fungsi pengawasan melekat merupakan salah satu aspek kepemimpinan yang harus dipunyai oleh seorang pemimpin, dalam memberikan tugas atau tanggung jawab kepada orang-orang yang dipimpinnya, agar arah, sasaran dan tujuan pelaksanaan tugas atau tanggungjawab tersebut tidak menyimpang dan selesai sesuai dengan perencanaan atau ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, pengawasan melekat yang dimaksud tentu bermakna luas dan menjadi bagian integral dari konsep dan gaya kepemimpinan seseorang.

Pengawasan Melekat

Konsep Pengawasan

Salah satu fungsi manajemen yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien adalah pelaksanaan fungsi pengawasan (controlling). Dalam pengawasan ini, Terry (dalam Salindeho, 1995: 25) mengemukakan :
Pengawasan berarti mendeterminasikan apa yang dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. Jadi pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.
Fayol (dalam Harahap, 2001: 10) mengemukakan bahwa pengawasan adalah upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari kejadiannya di kemudian hari. Winardi (1983: 379) mengemukakan bahwa pengawasan berarti: mendeterminasikan apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana.

Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, intruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. (LAN RI ,1997:159)

Lebih luas lagi pengertian pengawasan dikemukakan Victor dan Jusuf (1993: 17) berikut ini :
Dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian controlling ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata “kendali”, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki kegiatan yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar. Kenyataan dalam praktek sehari-hari bahwa isitilah controlling itu sama dengan istilah pengawasan dan istilah pengawasan inipun telah mengandung pengertian luas, yakni tidak hanya sifat melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi tadi tetapi juga mengandung pengendalian dalam arti : menggerakkan, memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.
Berdasarkan deskripsi pendapat yang tersaji diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa pengawasan (controlling) dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas yang direncanakan. Pengawasan bertujuan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Tujuan pelaksanaan pengawasan juga dapat diartikan sebagai suatu pendekatan manajerial untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, rasionalitas dan ketertiban dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas organisasi.

Konsep Pengawasan

Anggaran Kinerja

Syamsi (1994: 90) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Budget (anggaran) adalah hasil dari perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu, baik menyangkut penerimaannya maupun pengeluarannya yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu. Suparmoko (2000:47) mengatakan bahwa anggaran (budget) yakni, suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu; yang biasannya adalah satu tahun.

Anggaran dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi penerimaaan dan sisi pengeluaran. Pada sisi penerimaan terdapat sumber penerimaan rutin atau penerimaan dalam negeri dan sumber penerimaan pembangunan, penerimaan rutin terdiri dari penerimaan pajak langsung, pajak tidak langsung dan penerimaan bukan dari pajak (non tax revenues). (Syamsi, 1994: 90)

Suparmoko (2000: 48) mengemukakan bahwa pada pokoknya budget harus mencerminkan politik pengeluaran pemerintah yang rasionil baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif sehingga akan terlihat bahwa:
Ada pertanggungjawaban atas pemungutan pajak dari pungutan lainnya oleh pemerintah, misalnya untuk memperlancar proses pembangunan ekonomi;
Adanya hubungan yang erat antara fasilitas pengunaan dana dan penarikannya;
Adanya pola pengeluaran pemerintah yang dapat dipakai sebagai pertimbangan di dalam menentukan pola penerimaan pemerintah yang pada akhirnya menentukan pula tingkat distribusi penghasilan dalam perekonomian.
Anggaran pada umumnya dapat dipakai sebagai alat untuk mempengaruhi kecepatan peningkatan penghasilan nasional. Mengenai budget mana yang dipakai tergantung pada keadaan perekonomian yang dihadapi. Dalam keadaan deflasi biasanya dipergunakan budget yang defisit, dalam keadaan inflasi dipergunakan budget yang surplus dan dalam keadaan normal dipergunakan budget yang seimbang, jadi jelasnya budget disini dapat dipergunakan sebagai alat politik fiskal seperti yang dikemukakan oleh Suparmoko (2000:53).

Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Sebagai instrumen kebijakan, Anggaran Daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemerintahan Daerah. Anggaran Daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran strandar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan aktivitas atau program yang menjadi prioritas dan preferensi daerah yang bersangkutan (Mardiasmo, 2002: 103).

Untuk itu, setiap Daerah merumuskan suatu sistem manajemen keuangan Daerah yang cermat dan tepat. Secara garis besar, manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi anggaran.

Menurut Suparmoko (2000:53), Budget pada dasarnya adalah system penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Merupakan kebutuhan masyarakat daerah untuk menyelenggarakan otonomi secara luas, nyata dan bertanggung jawab dan otonomi daerah harus dipahami sebagai hak atau kewenangan masyarakat daerah untuk mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Aspek atau peran pemerintah daerah tidak lagi merupakan alat kepentingan pemerintah pusat belaka melainkan alat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah (Mardiasmo, 2002: 105).

Aspek lain dalam reformasi anggaran, menurut Mardiasmo (2002: 106), adalah perubahan paradigma anggaran daerah. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan dari masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif.
Paradigma anggaran daerah yang diperlukan dalam pelaksanaan fungsi anggaran, menurut Mardiasmo (2002: 106), adalah sebagai berikut :
  1. Anggaran Daerah harus bertumpu pada kepentingan publik.
  2. Anggaran Daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (work better and cost less).
  3. Anggaran Daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran.
  4. Anggaran Daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja (performance oriented) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan.
  5. Anggaran Daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait.
  6. Anggaran Daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip value for money.
Ukuran-ukuran kinerja pada sistem anggaran yang berorientasi pada kinerja berguna pula bagi lembaga perwakilan rakyat (DPRD) pada saat menjalankan fungsi pembentukan kebijakan, fungsi penetapan anggaran dan fungsi pelaksanaan pengawasan. Bagi manajemen puncak di pihak eksekutif berguna untuk melakukan kontrol sistem insentif pegawai. Dan pada akhirnya bagi masyarakat dapat memberikan kejelasan tentang kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Menurut Mardiasmo (2002: 185), Pengeluaran Daerah (Belanja Daerah) dirinci menurut organisasi fungsi, kelompok, dan jenis Belanja. Belanja Daerah menurut organisasi adalah suatu kesatuan pengguna anggaran seperti Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan lembaga teknis Daerah lainnya. Fungsi belanja misalnya pendidikan, transportasi, dan kesehatan. Bagian belanja misalnya belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. Kelompok belanja misalnya belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal/pembangunan.

Anggaran Kinerja

Contoh Sistematika Penulisan Disertasi

Agar pola penyusunan hasil penelitian menjadi jelas dan terstruktur maka hasil penelitian disusun dengan sistematrika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN menyajikan uraian Latar Belakang tentang obyek penelitian yang menarik untuk diteliti; Perumusan Masalah yang mencakup uraian identifikasi masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah; Maksud dan Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian yang diharapkan; serta Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS menyajikan deskripsi Landasan Teori yang menjadi landasan teoritik penyusunan konsep operasional variabel-variabel penelitian; deskripsi Kerangka Pemikiran yang meliputi rekonstruksi teori-teori dan rekonseptualisasi variabel-variabel penelitian serta penggambaran konsep gagasan, konsep kajian dan konsep penelitian; dan pengajuan Hipotesis sebagai jawaban sementara atas pertanyaan-pertanyaan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN menyajikan deskripsi penggunaan Pendekatan Penelitian yang terdiri atas Metode Penelitian Kuantiatif yang mencakup Disain Penelitian yang menggambarkan rancangan pengukuran statistic; Definisi dan Operasionalisasi Variable Penelitian; pemaparan Populasi dan Sampel Penelitian; Teknik Pengumpulan Data; dan Teknik Analisis Data; deskripsi penggunaan Metode Penelitian Kualitatif yang mencakup Konsep Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data; dan Lokasi dan Jadual Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang menyajikan deskripsi Hasil Penelitian yang meliputi Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Hasil Pengukuran dan Pengujian Statistik; dan Pembahasan Hasil Penelitian yang meliputi Analisis Hasil Pengukuran dan Pengujian Hipotesis; dan Pembahasan hasil pengujian Hipotesis yang dikembangkan dengan rujukan hasil wawancara dan penyerapan data dan teori untuk membahas permasalahan secara mendalam dan komprehensif.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN yang menyajikan pokok-pokok Kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian; dan Saran untuk disampakan kepada para pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

Contoh Sistematika Penulisan Disertasi

Contoh Sistematika Penulisan Disertasi Kualitatif

HALAMAN JUDUL
LEMBAR PERSETUJUAN
LEMBAR PENGESAHAN
LEMBAR PERNYATAAN
DALIL-DALIL DISERTASI
ABSTRAK
ABSTRACT
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
1.2 Rumusan Masalah
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3.1 Maksud Penelitian
1.3.2 Tujuan Penelitian
1.4 Kegunaan Penelitian
1.4.1 Kegunaan Praktis
1.4.2 Kegunaan Teoritis

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1 Kajian Pustaka
2.1.1 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan
2.1.2 Teori-teori yang digunakan
2.2 Kerangka Pemikiran
2.3 Hipotesis Kerja

BAB III OBYEK DAN METODE PENELITIAN
3.1 Obyek Penelitian
3.2 Metode Penelitian
3.2.1 Pendekatan Penelitian
3.2.2 Jenis dan Sumber Data
3.2.3 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data
3.2.4 Informan Penelitian dan Teknik Penentuan Informan Penelitian
3.2.5 Instrumen Penelitian
3.2.6 Situasi Penelitian
3.2.7 Tahap-Tahap Penelitian
3.2.7.1 Tahap Perencanaan
3.2.7.2 Tahap Pelaksanaan
3.2.8 Keabsahan Data dan Metode Analisis Data
3.2.9 Lokasi dan Jadual Penelitian
3.2.9.1 Lokasi Penelitian
3.2.9.2 Jadual Penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
4.2 Pembahasan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
5.2 Saran
5.2.1 Saran Teoritis
5.2.2 Saran Praktis
DAFTAR PUSTAKA

Contoh Sistematika Penulisan Disertasi Kualitatif

Teori Desentralisasi

Kebijakan desentralisasi merupakan sebuah pilihan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan birokrasi dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan. Dalam hal desntralisasi, Kumar (2001:86) mengatakan :
We wish to define decentraliation here as any change in the organization of planning and government which involves the transfers of power or function from the national level to any sub-national level (s) or from the sub-national level to another, lower sub-national level.
Bilai dikaitkan dengan konsep penyelenggaran desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, maka dari paparan Kumar di atas, hal terpokok yang tercakup dalam pemahaman desentralisasi adalah pelimpahan (transfer) kewenangan (power) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan juga dari Pemerintah Daerah kepada unit-unit kerja birokrasi pemerintahan di daerah. Pelimpahan kewenangan ini berlangsung untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan seperti misalnya fungsi pembangunan, fungsi pelayanan dan fungsi pemberdayaan. Dalam hal desentralisasi ini, Imawan (2005:40) mengatakan ” Desentralisasi menghasilkan pemerintahan local (local government), sebagai disana terjadi “… a ‘superior’ government assigns responsibility, authority, or function to ’lower’ government units that is assumed to have some degree of authority.” Hal terpokok dari pendapat ini adalah bahwa desentralisasi adalah pembagian kewenangan. Kewenangan yang dimaksud merupakan kunci manajemen penmerintahan sebagaimana dikatakan Nolan (2001:141) berikut :
The decentralitation and development of policy, operational and financial decisions is another key element of new public sector management. This includes the transfer of political task to difference tiers of government; the transfer of executive functions to new agencies, departments or regional or local offices, and the increase of operational and financial responsibilities or managers within organizations.
Untuk memahami konsep desentralisasi, Kumar (2001:86) mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang meliputi (1) Which powers or planning functions have been transferred? (2) How have they been transfereed?(3) To what level have they been transferred? (4) What is the locus of power at this level? Dengan demikian persoalannya adalah bagaimana desentralisasi itu dilaksanakan, untuk tingkatan apa desentralisasi itu dilaksanakan, dan kewenangan apa yang diperlukan pada level tersebut. Dalam konteks ini, Kumar (2001:87) mengemukakan :
A variety of terms is used to describe different types of decentralisation, classified according to some or some combination of the foregoing criteria. The distinction between devolution, which usually means the legal transfer of powers and/or functions of whatever character they may be, to a locally elected political body, and deconcentration, is which is the transfer of power and or functions of whatever character they may be, by administrative means to local representatives of the central government, is very often made. A related term is delegation, which signifies transfer of powers or functions to either local government or local representatives of the central government which is undertaken by administrative means that is not irrevocable. The term dispersal generally connotes only the posting of personnel outside the national capital, without any significant transfer of powers or functions to them.
Dengan demikian pengertian desentralisasi adalah mencakup sejumlah kriteria yang mengacu kepada siapa dan dimana desentralisasi itu dilaksanakan. Bila desentralisasi dipandang pada tingkatan Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota, maka pengertian “to a locally elected political body, and deconcentration” merujuk pada keberadaan Pemerintah Desa. Namun bila soalnya “to either local government or local representatives of the central government”, maka desentralisi tertuju pada keberadaan Kecamatan sebagai organisasi satuan kerja perangkat daerah Kabupaten atau Kota. Dengan demikian pelaksanaan asas desentralisasi dapat mencakup pengertian pelimpahan kewenangan pemerintahan (poltical decentralitation) dan pelimpahan urusan administrasi pemerintahan (administrative decentralitation) yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan yang didekonsetrasikan (function distribute). Penyelenggaraan sistem desentralisasi kewenangan pemerintahan ini diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Teori Desentralisasi

Teori Efektivitas

Menurut Ravianto (1989:113), pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

Ndraha (2005:163), efisiensi digunakan untuk mengukur proses, efektivitas guna mengukur keberhasilan mencapai tujuan”. Khusus mengenai efektivitas pemerintahan, Ndraha (2005:163) mengemukakan :
Efektivitas (effectiveness) yang didefinisikan secara abstrak sebagai tingkat pencapaian tujuan, diukur dengan rumus hasil dibagi dengan (per) tujuan. Tujuan yang bermula pada visi yang bersifat abstrak itu dapat dideduksi sampai menjadi kongkrit, yaitu sasaran (strategi). Sasaran adalah tujuan yang terukur, Konsep hasil relatif, bergantung pada pertanyaan, pada mata rantai mana dalam proses dan siklus pemerintahan, hasil didefinisikan. Apakah pada titik output? Outcome? Feedback? Siapa yang mendefinisikannya : Pemerintah, yang-diperintah atau bersama-sama?
Apapun penilaiannya, efektivitas birokrasi yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintah menjadi hal yang sangat penting dalam proses penyelenggaaan pemerintahan daerah.

Barnard (dalam Prawirosoentono, 1997: 27) berpendapat “Accordingly, we shall say that an action is effective if it specific objective aim. It is efficient if it satisfies the motives of the aim, whatever it is effective or not.” Pendapat ini antara lain menunjukkan bahwa suatu kegiatan dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang ditentukan.

Mengutip Ensiklopedia administrasi, (The Liang Gie, 1967) menyampaikan pemahaman entang efektifitas sebagai berikut :
Efektifitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan denngan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.
Dari diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindak-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Teori Efektivitas

Dimensi Indikator Motivasi

Mengacu pada teori Motivasi Hirarki Kebuhuhan Maslow, maka definisi konseptual variabel penelitian Motivasi adalah kondisi dinamis kebutuhan pegawai dalam bekerja dan melaksanakan tugas yang terungkap dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan berkelompok, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri.

Operasionalisasi variabel penelitian Motivasi mencakup 5 dimensi yakni Dimensi Kebutuhan Fisiologis, Dimensi Kebutuhan Keamanan, Dimensi Kebutuhan Penghargaan, Dimensi Kebutuhan Berkelompok, dan Dimensi Kebutuhan Aktualisasi Diri. Kelima dimensi tersebut dioperasionalkan dalam konsep operasional sebagai berikut :

Dimensi Kebutuhan Fisiologis dijabarkan menjadi 3 indikator penelitian, yakni Indikator Penyediaan ruang kerja, Indikator Penyediaan sarana kerja, dan Indikator Penyediaan fasilitas kerja.

Dimensi Kebutuhan Keamanan dijabarkan menjadi 3 indikator penelitian, yakni Indikator Jaminan keamanan lingkungan pekerjaan, Indikator Dukungan pengamanan dalam pelaksanaan pekerjaan, dan Indikator Perlindungan terhadap resiko pekerjaan.

Dimensi Kebutuhan Penghargaan dijabarkan menjadi 3 indikator penelitian, yakni Indikator Insentif, Indikator Penghargaan pimpinan, dan Indikator Penghargaan instansi terkait.

Dimensi Kebutuhan Berkelompok dijabarkan menjadi 3 indikator penelitian, yakni Indikator Hubungan antar sesama petugas, Indikator Dukungan sesama petugas, dan Indikator Hubungan petugas dengan unit kerja terkait.

Dimensi Kebutuhan Aktualisasi Diri dijabarkan menjadi 3 indikator penelitian, yakni Indikator Aktualisasi identitas petugas, Indikator Aktualisasi profesionalitas petugas, dan Indikator Aktualisasi akuntabilitas petugas.

Kelimabelas indikator tersebut selanjutnya dijadikan 15 item Kuesioner (pernyataan) yang disusun dengan Format Skala Likert. Dengan Format Skala Likert didapat responsi (jawaban) dari sample penelitian yang selanjutnya disusun menjadi Distribusi Jawaban Responden.

Dimensi Indikator Motivasi

Istilah Pengukuran Statistik

1. Apa yang dimaksud mean, median dan modus?
  • Mean adalah rata-rata hitung. Penghitungannya dengan cara semua nilai skor dibagi jumlah data (dalam penelitian yang dimaksud adalah jumlah responden)
  • Median (Me) adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan (disusun) mulai dari data terkecil sampai data terbesar, atau sebaliknya dari data terbesar sampai data terkecil.
  • Modus atau Mode (Mo) adalah nilai dari data yang mempunyai frekuensi tertinggi atau nilai yang sering muncul dalam kelompok data.
2. Apa yg disebut regresi dan varians?
  • Regresi atau peramalan/pendugaan adalah proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang berdasarkan informasi (data) masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahan dapat diperkecil.
  • Regresi dapat juga diartikan sebagai usaha memperkirakan perubahan.
  • Regresi mengemukakan tentang keingintahuan apa yang terjadi di masa depan untuk memberikan kontribusi menentukan keputusan yang terbaik.
  • Kegunaan regresi dalam penelitian salah satunya adalah untuk meramalkan atau memprediksi variabel terikat (Y) apabila variabel bebas (X) diketahui. Selain itu regresi juga dapat digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan dua variabel berbentuk linier (garis lurus) atau tidak linier.
  • Varians adalah rata-rata hitung deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Dalam penelitian ini menggunakan varians sampel, varians sampel adalah deviasi kuadrat dari dari setiap data rata-rata hitung terhadap semua data dalam sampel. Fungsinya untuk mengetahui tingkat penyebaran atau variasi data.
  • Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians dan menunjukan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya.
3. Apa kegunaan koefisien korelasi?
  • Dalam statistik korelasi diberi pengertian sebagai hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan dua variabel dikenal dengan istilah bivariate correlation, sedangkan hubungan antar lebih dari dua variabel disebut multivariate correlation
  • Koefisien korelasi adalah sebuah angka yang dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui seberapa besar kekuatan korelasi di antara variabel yang sedang diselidiki korelasinya.
  • Angka koefisien korelasi berkisar antara 0 sampai dengan ± 1.00 (artinya paling tinggi ± 1.00 dan paling rendah 0). Tanda plus minus pada angka koefisien korelasi ini fungsinya hanya untuk menunjukan arah korelasi. Apabila angka koefisien korelasi bertanda plus (+) maka korelasi tersebut positif dan arah korelasi satu arah, sedangkan Apabila angka koefisien korelasi bertanda negatif (-) maka korelasi tersebut negatif dan arah korelasi berlawanan arah.serta apabila angka koefisien korelasi = 0, maka hal ini menujukan tidak ada korelasi.
  • Contoh hubungan satu arah: Kenaikan gaji diikuti dengan jumlah konsumsi.
  • Contoh hubungan yang berlawanan arah: makin meningkatnya harga barang diikuti dengan menurunnya jumlah permintaan.
  • Kegunaan korelasi 1) untuk mencari bukti terdapat tidaknya hubungan (korelasi) antar variabel. 2) bila sudah ada hubungan, untuk melihat/mengetahui besarnya tingkat keeratan hubungan antar variabel (variabel bebas dengan variabel terikat atau variabel bebas dengan variabel bebas), dan 3) untuk memperoleh kejelasan dan kepastian apakah hubungan tersebut signifikan (berarti/meyakinkan) atau tidak signifikan (tidak berarti atau tidak meyakinkan).
4. Apa guna korelasi parsial dan korelasi multiple?
  • Guna korelasi parsial dinukan untuk menganalisis atau mengetahui hubungan antara variabel independen dan dependen, dimana salah satu variabelnya dibuat tetap/dikendalikan atau dikontrol. Jadi korelasi parsial merupakan angka yang menunjukan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih setelah satu variabel yang diduga dapat mempengaruhi hubungan variabel tersebut dikontrol/dikendalikan untuk dibuat tetap keberadaannya.
  • Korelasi multiple atau korelasi ganda/jamak adalah hubungan antara dua atau lebih variabel bebas secara bersama-sama dengan satu variabel terikat.
5. Bagaimana cara mengukur/mengetahui derajat signifikan?
  • Dapat diketahui dari tabel distribusi t atau F atau tabel r (koefisien korelasi)
  • Menentukan dan menghitung nilai uji statistik yang digunakan, contoh mencari thitung atau F hitung kemudian dibandingkan dengan t tabel atau F tabel untuk mengetahui signifikan atau tidak signifikan.
6. Apa yang dimaksud dgn derajat signifikan?
  • Derajat signifikan adalah kesalahan taksiran, umumnya dinyatakan dalam peluang yang berbentuk persentase. Biasanya dalam penelitian kesalahan taksiran ditetapkan terlebih dahulu. Umumnya yang digunakan adalah 5% dan 1%. atau taraf kepercayaan umumnya 95% dan taraf kesalahan 5% atau α = 0,05 dan taraf kesalahan 1% atau α = 0,01. Dengan kata lain suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran (kepercayaan) yang dinyatakan dalam bentuk prosentase. Bila peluang kesalahan atau α = 5% maka taraf kepercayaan 95%. Peluang kesalahan dan kepercayaan ini disebut dengan taraf signifikansi.
7. Apa kegunaan derajat signifikan ?
  • Kegunaan derajad signifikan sebagai pedoman untuk menentukan atau mencari nilai tabel yang sesuai dengan uji statistik yang digunakan. Dalam penelitian ini digunakan uji t untuk uji hipotesis sederhana dan uji F untuk uji hipotesis ganda.
  • Hasil perhitungan uji statistik dibandingkan dengan nilai derajad signifikan, dengan kriteria tertentu. Jika hasil uji statistik lebih besar nilai derajad signifikan maka dinyatakan terdapat hubungan antara X dengan Y.
8. Apa beda uji signifikan dan uji linearitas?
  • Bedanya pada uji signifikansi, kriteria uji adalah apabila Fhitung > Ftabel, maka persamaan regresi dinyatakan signifikan sedangkan pada uji linearitas apabila Fhitung <>
9. Bagaimana cara mengukur X1X2 terhadap Y ?
  • Diukur menggunakan korelasi produk momen. Untuk mengukur X dengan Y menggunakan korelasi sederhana, untuk mengetahui signifikansi menggunakan uji t, sedangkan untuk mengukur X1X2 secara bersama-sama dengan Y menggunakan korelasi ganda untuk mengetahui signifikansi menggunakan uji F.

Istilah Pengukuran Statistik